(Jakarta, 13/4/2011) Kementerian Perhubungan mencatat terdapat sedikitnya 11 rencana proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Sektor Transportasi dan sebanyak 21 rencana proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Sektor Transportasi khusus usulan pemerintah daerah (pemda).
Dari sekian banyak rencana proyek, tourism port of Tanah Ampo dan KA Bandara merupakan dua yang masuk kategori prioritas.
Hal tersebut lantaran beberapa hal, diantaranya untuk pelabuhan Tanah Ampo, Bali telah diterbitkan surat keputusan no : KP 28/2011 tentang Tim Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pariwisata. Feasibility Study (FS) KPS sedang dikerjakan konsultan SMEC untuk mengerjakan FS OM (operation and maintenance) apabila biaya proyek ditanggung pemerintah dan FS dengan konsep KPS Pengembangan Pelabuhan termasuk areal penunjang (business area). Sementara perkiraan kebutuhan dananya US$ 36,00 milion.
"Kita akan buka tendernya tahun ini untuk Tanah Ampo dan KA Bandara," jelas Wamenhub Bambang Susantono di Jakarta, Rabu (13/4). Sementara itu untuk usulan proyek KA bandara saat ini sedang dalam beberapa persiapan yakni review FS yang dilakukan PT SMI, kebutuhan dananya sendiri diperkirakan sebesar Rp. 10 triliun. Basic design dengan anggaran APBN (anggaran penerimaan dan belanja negara) Rp. 5 miliar, dukungan pemerintah Rp. 3,2 triliun, dan pembebasan tanah senilai Rp. 450 miliar yang dilakukan oleh Satker Jabodetabek.
Wamen menambahkan bahwa saat ini ada proyek yang masih pending yakni pengembangan pelabuhan Batu Ampar, Batam. Kondisi tersebut akibat adanya krisis ekonomi global pada 2008 lalu, padahal sudah ada investornya berasal dari Prancis.
"Mereka minta di-review dan sedang di-review ulang dan kami sedang menunggu apakah akan di-retender apabila mereka tidak sanggup, atau tetap dijalankan oleh mereka. Batas waktunya hingga bulan ini untuk menunggu jawabannya," urai Bambang.
Pelabuhan tersebut menurut Bambang sangat strategis karena berada di mulut selat Malaka dan berhadapan langsung dengan Singapura. (CHAN)