(Jakarta, 17/01/2011) Kementerian Perhubungan dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera mengimplementasikan kerjasama tentang penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan. Perjanjian kerjasama kedua belah pihak ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub M. Iksan Tatang dan Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo di Ruang Kutai Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin (17/01). Kesepakatan bersama ini meliputi layanan penyaluran dana APBN, layanan pemberian fasilitas kredit dan garansi bank, layanan pemberian fasilitas pinjaman untuk pegawai, layanan penyimpanan dan pengelolaan dana melalui Integrated Cash Management, layanan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), layanan pembayaran gaji pegawai (payroll), layanan Corporate Credit Card, layanan produk dan jasa perbankan lainnya.

Tatang menjelaskan bahwa kepercayaan kepada Kementerian Perhubungan untuk pengalokasian anggaran cenderung semakin meningkat dalam lima tahun terakhir. “Hal tersebut ditunjukkan dengan kenaikan anggaran yang cukup signifikan. Jika 5 tahun yang lalu Kemenhub mendapatkan dana sekitar Rp 6 triliun, tahun 2010 mendapat Rp 17,8 triliun, maka tahun 2011 meningkat menjadi Rp 22,11 triliun sehingga diperlukan pengelolaan manajemen keuangan yang baik apalagi dihadapkan dengan permasalahan akuntabilitas, pertanggungjawaban yang baik, dan berkembangnya sistem teknologi informasi yang perlu diimbangi upaya perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Selain itu  Kemenhub terus meningkatkan SDM yang khusus mengelola anggaran, “ tambah Tatang.

Tatang berharap melalui kesepakatan bersama ini dapat meningkatkan kinerja para aparatur di lingkungan Kementerian Perhubungan. “Terlebih lagi dalam melaksanakan Pengelolaan Program, Kementerian Perhubungan telah menempuh berbagai langkah yang mengarah pada efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana prnsip penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance),” tutup Tatang.

Gatot M. Suwondo dalam sambutannya menyebutkan BNI telah ditunjuk sebagai Bank Operasional oleh Kementerian Keuangan dalam penyaluran dana-dana APBN di tujuh kantor Wilayah Perbendaharaan. Ia menambahkan sistem cash management BNI dapat membantu pengelolaan keuangan secara elektronik yang terintegrasi, online, dan realtime sehingga transaksi pembayaran dan monitoringnya dapat dilakukan secara online baik itu untuk transaksi internal, misalnya pengiriman dana antar kantor atau ke pegawai, maupun untuk transaksi keluar, seperti dengan rekanan. “ Kantor – kantor cabang BNI telah siap dihubungi oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah untuk membuka rekening dan mewujudkan kerjasama ini. Kami berharap dapat mendukung sepenuhnya aktivitas Kemnehub agar lebih efektif dan efisien,” kata Gatot. (ARI)