Dasar Hukum :

1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

2)Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;

3)Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) Tentang Bandar Udara (Aerodrome);

4)Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/41/III/2010 tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (Manual of Standard 139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport); dan

5)Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP/100/VI/2010 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-06, Prosedur Pembangunan dan Pengoperasian Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.

Persyaratan :

Pemilik atau pengelola heliport waib memenuhi persyaratan standar teknis dan operasional Elevated Heliport yang meliputi persyaratan fisik dan persyaratan operasional sebagaimana diatur dalam SKEP/41/III/2010 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional (Manual of Standard 139) Volume II Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter (Heliport).

Prosedur Pengajuan Permohonan :

Permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan melampirkan buku pedoman pengoperasian heliport (Heliport Manual).

Penyelesaian Permohonan :

Pemberitahuan atau penolakan Izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak permohonan diterima secara lengkap setelah diadakan evaluasi serta pemeriksaan teknis operasional oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Masa berlaku :

Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama prasarana dan fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional.