Dasar Hukum :

1)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

2)Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;

3)Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;

4)Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

5)Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara; dan

6)Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan.

Persyaratan :

1)Pembangunan bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan oleh Menteri;

2)Pembangunan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pembangunan oleh Bupati/Walikota;

3)Penyelenggara bandar udara melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan.

Prosedur Pengajuan Permohonan :

1)Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pembangunan bandar udara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan :

a.Salinan keputusan penetapan lokasi;

b.Rencana induk bandar udara;

c.Bukti penguasaan tanah;

d.Dokumen rancangan teknis bandar udara yang meliputi rancangan awal dan rancangan teknis terinci sesuai dengan standar yang berlaku;

e.Studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

2)Untuk memperoleh keputusan pelaksanaan pembangunan penyelenggara bandar udara mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota setempat dengan melampirkan :

a.Salinan keputusan penetapan lokasi;

b.Rencana induk bandar udara;

c.Bukti penguasaan tanah;

d.Pertimbangan teknis dari Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi;

e.Dokumen rancangan teknis bandar udara yang meliputi rancangan awal dan rancangan teknis terinci sesuai dengan standar yang berlaku;

f.Studi analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

3)Direktur Jenderal menyampaikan hasil evalusai kepada Menteri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap;

4)Meneteri menetapkan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan hasil evaluasi Direktur Jenderal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap;

5)Bupati/Walikota menetapkan pelaksanaan pembangunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.