Dasar Hukum :

1)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;

2)Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

3)Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.86/Um.209/ MPPT-88 tanggal17 September 1988;

4)Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata Nomor Kep.11/K/IV/91 tanggal 8 April 1991;

5)Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.48/4/13-01 tanggal 9 Maret 2001.

Persyaratan :

1)Surat permohonan perusahaan;

2)Sertifikat Pendaftaran Kapal;

3)Sertifikat Keselamatan Kapal;

4)Crew List ;

5)Paspor nakhoda dan awak kapal.

Jangka Waktu :

1 (satu) hari kerja