(Jakarta / 17/09/2010) Kamera pengawas CCTV menjadi salah satu fasilitas yang paling diandalkan Kementerian Perhubungan dalam memantau pergerakan arus mudik dan balik Lebaran 2010. Namun, tak satu pun dari 127 kamera pengawas yang digunakan Kemenhub tersebut dipasang atas bantuan cuma-cuma dari operator jaringan seluler PT Telkom maupun operator lain. Selain itu, seluruh CCTV di posko angkutan lebaran Kemenhub juga tidak pernah bermasalah selama masa pelaksanaan angkutan Lebaran.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bambang S Ervan, terkait pernyataan Menteri Komunikasi dan Telekomunikasi Tifatul Sembiring dan Juru Bicara Kementerian Kominfo Gatot S Dewabrata yang dikutip sejumlah media sebagai respons atas matinya CCTV pada acara telekonferensi Presiden SBY di pos pemantauan mudik Cikampek, Jumat (17/9).

Kepada sejumlah media, baik Tifatul maupun Gatot menyatakan bahwa Telkom yang dibantu 10 operator telekomunikasi lainnya memberikan bantuan pemasangan 6 CCTV yang terhubung langsung ke Posko Kementerian Perhubungan dan Polri sejak H-7 hingga H+7.

"Kalau ke Polri saya tidak faham mekanismenya. Tetapi kalau CCTV di Kementerian Perhubungan, saya tegaskan tidak satupun bantuan yg kita peroleh dari Telkom. Kalaupun ada yang menggunakan fasilitas jaringan Telkom, itu tidak gratis. Sejak 2006 sampai sekarang, anggaran yang kita pakai untuk kebutuhan ini berasal dari APBN, baik darat, laut, udara, maupun kereta api," paparnya.

Kamera-kamera pemantau itu, imbuh Bambang, terkoneksi dengan monitor pengawas di Posko Angkutan Lebaran Terpadu Nasional yang berada di gedung Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. "Monitor di posko terpadu itu sendiri me-relay gambar dari monitor pengawas di tiap-tiap Direktorat Jenderal serta operator angkutan dan pelabuhan/bandara," lanjutnya.

Khusus untuk CCTV transportasi darat, Bambang menegaskan, 22 jaringan CCTV yang digunakan pusat manajemen lalu lintas transportasi jalan raya (Road Transport and Traffic Management Center/RTTMC) adalah jaringan serat optik milik ICON+. Sedangkan untuk perangkat lunak dan kerasnya (software/hardware) merupakan pengadaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui APBN secara bertahap sejak 2006.

"Penyelenggaraan acara telekonferensi yang dihadiri Presiden di Cikopo sama sekali tidak ada yang terkait dengan sistem CCTV RTTMC Ditjen Perhubungan Darat atau Kemenhub. Teknisnya, untuk acara itu, tidak ada yang melibatkan sistem jaringan CCTV milik pokso Kemenhub seperti yang dikatakan Juru Bicara Kemenkominfo Gatot Dewabroto kepada media," tegasnya lagi.

Bambang lantas menyitir pernyataan Gatot Dewabroto pada sebuah media terbitan Sabtu (18/9), yang terkesan menyudutkan Kementerian Perhubungan terkait acara Presiden SBY di Cikopo. Pada media tersebut Gatot mengatakan bahwa gangguan yang terjadi saat Presiden melakukan telekonferensi bukan terkait dengan kualitas jaringan namun lebih pada gangguan teknis CCTV yang digunakan.

Peran CCTV itu sendiri dipastikan Gatot merupakan bantuan dari PT. Telkom sebagai bagian dari bantuan 11 operator melalui Kemenkominfo guna melengkapi saraan telekomunikasi posko-posko mudik lebaran milik Kementerian Perhubungan . "Layanan itu dari Telkom. Lebih rincinya, bantuan tersebut berupa 6 CCTV yang diberikan Telkom untuk menunjang sarana telekomunikasi di setiap posko-posko mudik yang didirikan oleh Kemenhub. Jadi ini bukan masalah kualitas jaringan" ujar Gatot.

Karena tidak berkaitan dengan kualitas jaringan menurut Gatot, dengan sendirinya kasus terganggunya layanan telekonferensi tersebut juga tidak ada kaitannya dengan perizinan yang dikeluarkan oleh Kemenkoninfo. "Yang jadi tuan rumah posko kan Kemenhub. Kami tentu akan terlihat terlalu intervensi kalau juga mengurusi hal (kualitas layanan) itu" kata Gatot.

Bantuan Ditjen Postel

Bambang Ervan tidak menampik adanya bantuan yang diberikan Ditjen Postel Kemenkominfo. Akan tetapi, bantuan itu tidak terkait dengan sistem CCTV di Kemenhub. "Hanya untuk fasilitas sambungan telepon dan polling sms," katanya.

Bantuan itu, rincinya, terdiri 20 satuan sambungan telepon (SST), 12 unit telepon desktop, 24 unit telepon seluler dengan pulsa masing-masing Rp 400 ribu, serta pulsa untuk kebutuhan traffic counting dan pos terminal Rp. 10.750.000.

Sama halnya dengan Ditjen Perhubungan Darat, proses pemantauan moda kereta api yang berada di 14 titik juga di bangun Ditjen Perkeretaapian melalui anggaran APBN yang difasilitasi jaringan milik Lintasarta dan Spacenet. "PT KAI juga mengkoneksikan CCTV milik mereka dengan posko, tetapi jaringannya pakai punya mereka sendiri," sebut Bambang.

Dia menambahkan, untuk pemantauan arus pemudik di moda udara dan laut juga menggunakan fasilitas jaringan berbayar dengan menggunakan anggaran APBN. "Operator transportasi juga ada yang membantu untuk pemantauan mudik jalur udara dan laut, yaitu dengan mengkoneksikan sistem yang mereka punya ke posko. Mereka adalah PT Angkasa Pura, PT Pelabuhan Indonesia, dan PT ASDP, dengan pembiayaan mereka sendiri. Dan yang terpenting, CCTV di posko Kemenhub tidak pernah bermasalah sejak awal digunakan," pungkas Bambang. (DIP)