JAKARTA - Tanggal 20 Oktober 2020 lalu, genap setahun usia Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Kabinet Indonesia Maju. Untuk terwujudnya Indonesia maju, pemerintah terus bekerja keras melaksanakan pembangunan di semua sektor dengan penuh tekad dan semangat. Meski sejak tahun pertama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin sudah dihadang oleh tantangan pandemi Covid-19, yang menyebabkan perekonomian dunia mengalami krisis, dan dampaknya berimbas ke Indonesia, Pemerintah tetap menganggap krisis ekonomi sebagai sebuah momentum untuk melompat maju.
Dari sektor transportasi, ketersediaan infrastruktur dapat mempercepat ekspansi ekonomi. Stok infrastruktur Indonesia terhadap PDB naik drastis. Dari nilai stok infrastruktur sebesar 35% pada tahun 2015, empat tahun kemudian meningkat menjadi 43%, atau bertambah 8 persen dalam kurun waktu tersebut. Angka ini akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global sebesar minimal sebesar 70 persen angka stok infrastrukturnya.
Meskipun investasi infrastruktur masih jauh tertinggal, Pemerintah mempercepat ketersediaan infrastruktur konektivitas. Hal ini untuk menurunkan biaya logistik dan memberikan kemudahan bagi rakyat menuju fasilitas sosial dasar. Daerah-daerah yang dulu terpisah kini telah tersambung. Peringkat konektivitas infrastruktur Republik Indonesia membaik. Pekerjaan rumah yang tersisa kini tinggal menurunkan biaya logistik. Biaya logistik Indonesia saat ini masih 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Biaya logistik ini harus dipangkas.
Untuk tahun 2020, berikut higlight capaian Kementerian Perhubungan di tahun 2020:
Membangun Tambahan Pelabuhan Sungai, Penyeberangan, dan Danau di Toba dan Merak
Ada 12 Pelabuhan Penyeberangan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba yang dibangun Kementerian Perhubungan, 4 (empat) diantaranya telah dilakukan pengembangan hingga tahun 2019 dan selesai pada tahun 2020 yaitu: Pelabuhan Simanindo, Ambarita, Muara, dan Tigaras. Sementara 3 (tiga) pelabuhan lainnya yang mulai dibangun pada tahun 2019 dan selesai pada 2020 yaitu: Pelabuhan Marbun Toruan, Tongging, dan Balige. Ada 1 (satu) pelabuhan yang mulai dibangun pada tahun 2018 dan telah selesai pada tahun 2019 yaitu: Pelabuhan Ajibata. Sedangkan 4 (empat) pelabuhan lainnya yang mulai dibangun pada tahun 2020 yaitu: Pelabuhan Silalahi, Sipinggan, Onan Runggu dan Porsea. Total investasi untuk pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Penyeberangan di Danau Toba sampai dengan tahun 2020 mencapai Rp469 miliar yang berasal dari APBN.
Kementerian Perhubungan juga telah menyelesaikan pembangunan Dermaga IV Pelabuhan Penyeberangan Merak – Bakauheni. Pembangunan ini merupakan peningkatan dari dermaga yang sudah ada sebelumnya. Dengan peningkatan yang telah dilakukan, kini dermaga IV dapat melayani kapal-kapal penyeberangan dengan kapasitas 6.000 – 10.000 GRT sehingga diharapkan mobilisasi barang maupun manusia antara Pulau Jawa dan Sumatera berjalan lancar.
Dukungan Konektivitas Logistik Wilayah Indonesia Timur
Program Tol Laut yang dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi – JK, kemudian dilanjutkan Oleh Presiden Jokowi- Ma’ruf Amin telah mencatat pencapaian yang sangat siginifikan bagi terciptanya konektivitas baru pada daerah terpencil terluar tertinggal dan perbatasan yang dibuktikan dengan jumlah pelabuhan singgah bertambah, distribusi logistik khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting yang lebih besar dibandingkan masa sebelumnya serta menurunnya disparitas harga di beberapa daerah.
Program tersebut terus dilanjutkan dan semakin diperluas dengan cakupan wilayah pedalaman dengan menyinergikan dengan moda lain sehingga wilayah-wilayah yang lokasinya jauh dari pelabuhan dapat terjangkau lebih mudah sehingga disparitas harga barang-barang kebutuhan masyarakat tidak terlalu lebar.
Prinsip program tol laut adalah mempermudah ketersediaan (availability), kemudahan akses konektivitas pengiriman (accessibility), dan disparitas harga barang kebutuhan yang lebih terjangkau oleh masyarakat (affordability). Kapal yang disediakan pemerintah diberikan subsidi operasionalnya sehingga dapat diamanffatkan secara optimal untuk mengangkut berbagai produk industri dan hasil-hasil produk pertanian dan perikanan.
Perlu sinergi dan tindak lanjut agar program tol laut ini dapat memberikan dukungan konektivitas logistik wilayah Indonesia Timur secara optimal dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan menuju ke pelabuhan, kapasitas dermaga, fasilitas gudang dan penumpukan kontainer, terbatasnya reefer kontainer dan sumber listrik.
Menyelesaikan 8 Bandara Baru
Kementerian Perhubungan terus berupaya mengembangkan dan membangun infrastruktur bandara dengan melanjutkan pembangunan 8 bandara baru yang telah diprogramkan pada periode sebelumnya. Pembangunan 8 bandara baru tersebut antara lain: penyelesaian dan optimalisasi Bandar Udara Kertajati di Majalengka, menyelesaikan pembangunan Bandar Udara Kulon Progo di Yogyakarta atau New Yogyakarta International Airport, menyelesaikan revitalisasi Bandar Udara Achmad Yani di Semarang, Jawa Tengah (pengembangan), pengembangan dan revitalisasi Bandar Udara Tjilik Riwut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Bandar Udara Syamsudin Noor di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Bandar Udara Sebatik di Kalimantan Utara (Bandara Baru), Bandar Udara Babullah Ternate, dan Bandar Udara Radin Inten II di Lampung.
Menyelenggarakan Subsidi Pelayanan
Angkutan Perintis
Kementerian Perhubungan telah menyiapkan subsidi operasional keperintisan sebesar Rp3,25 triliun hingga pada tahun 2021. Besaran subsidi tol laut pun menjadi Rp496,6 miliar dengan 21 trayek yang dijalankan. Penyelenggaraan operasional keperintisan dilakukan di seluruh moda, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian, termasuk pelayanan keperintisan di tol laut kapal ternak dan rintisan rute-rute khususnya Indonesia bagian timur. Penyelenggaraan angkutan barang dengan tol laut dengan mekanisme penugasan dan swasta untuk 21 trayek dengan anggaran sebesar Rp456,6 miliar dan pelayanan angkutan kapal ternak sebesar Rp77,61 miliar.
Merevitalisasi Terminal Bus Tipe A di Seluruh Indonesia
Revitalisasi Terminal Bus Tipe A yang ada di seluruh Indonesia merupakan bagian dari Program Aksi Perbaikan Prasarana Angkutan Massal Berbasis Jalan yang bertujuan untuk memberikan wajah baru pelayanan Terminal Penumpang Bus Tipe A. Hal itu merupakan bagian dari upaya Kemenhub untuk mereformasi pelayanan angkutan umum massal di Indonesia. Melalui upaya tersebut diharapkan semakin meningkatkan minat masyarakat menggunakan bus dan mengalihkan penggunaan kendaraan pribadi.
Menerbitkan Aturan Pengendalian Transportasi Mencegah Penularan Covid-19
Sebagai langkah untuk pengendalian dan mencegah penularan Covid-19, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 8 Juni 2020.
Permenhub No. 41 Tahun 2020 sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Permenhub No.41 Tahun 2020 merupakan revisi dari Permenhub Nomor 18/2020.
Pengendalian transportasi pada masa pandemi Covid-19 yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan karena penyediaan moda transportasi bagi masyarakat harus aman bagi petugas transportasi, maupun penumpang, dan masyarakat secara keseluruhan. Titik fokus pengendalian transportasi agar masyarakat tetap bisa produktif namun tetap aman dari penularan Covid-19.
Mendorong Penggunaan Kendaraan Ramah Lingkungan
Kementerian Perhubungan mendorong penggunaan sarana transportasi yang ramah lingkungan guna mengurangi dampak buruk terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan secara global.
Saat ini sebagian besar, lebih kurang 46% pengguna energi adalah sektor transportasi dan didominasi oleh transportasi darat.
Kementerian Perhubungan mendorong inovasi penggunaan sarana transportasi yang ramah lingkungan dengan menerapkan program unggulan pada transportasi perkotaan seperti Bus Rapid Transit (BRT), pembangunan fasilitas integrasi angkutan umum, pembangunan sistem alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) terkoordinasi, pengembangan kawasan tertib lalu lintas dan angkutan, pembangunan fasilitas pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, dan lain sebagainya.
Pemerintah juga berinisiasi dan mendorong masyarakat menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, misalnya transportasi massal seperti BRT, MRT dan LRT. Pemerintah berpandangan bahwa proyek seperti LRT, MRT, dan BRT itu tidak hanya menyelesaikan persoalan kemacetan tetapi juga dapat menyelesaikan persoalan lingkungan karena tidak lagi bergantung terhadap kendaraan pribadi.
Menjalankan Pembangunan Pelabuhan Pendukung KSPN,KEK dan KI
Kementerian Perhubungan telah menjalankan pembangunan pelabuhan pendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri (KI) serta membangun infrastruktur transportasi untuk mendukung aksesibilitas di 5 (lima) destinasi pariwisata Super Prioritas.
Kemenhub telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 2,9 triliun untuk infrastuktur dan pelayanan transportasi di 5 destinasi pariwisata super prioritas, diantaranya adalah Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Tahun ini Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,03 triliun guna pembangunan infrastruktur di sektor darat, perkeretaapian dan udara. Destinasi Danau Toba ditopang oleh 2 (dua) bandara internasional yaitu Bandara Silangit dan Kualanamu serta 1 bandara domestik yaitu Bandara Sibisa yang rencananya akan dilakukan perpanjangan runway menjadi 2.000 m.
Untuk pelayanan angkutan antarmodanya juga telah disiapkan pelayanan bus yang disubsidi oleh Pemerintah antara lain melayani Silangit menuju Ajibata, Tarutung dan Dolok Sanggul. Pada pelabuhan penyeberangan juga disiapkan angkutan antarmoda yaitu Shuttle Ajibata, Balige dan Parapat, serta Loop Pulau Samosir dan Shuttle Huta Ginjang.
Selanjutnya, pembangunan dermaga penyeberangan di 9 (sembilan) pelabuhan yang ditargetkan selesai pada tahun ini yaitu: Pelabuhan Ajibata, Pelabuhan Ambarita, Pelabuhan Tigaras, Pelabuhan Simanindo, Pelabuhan Tongging, Pelabuhan Marbun Toruan, Pelabuhan Balige, Pelabuhan Muara, dan Pelabuhan Sipinggan.
Pembangunan sarana juga dilakukan untuk destinasi Danau Toba, yaitu pembangunan kapal ro-ro 200 GT dan prototipe bus air ro-ro, dan yang telah beroperasi sejak tahun 2019 yaitu 2 (dua) kapal ro-ro 300 GT. Untuk moda perkeretaapian, telah dilakukan peningkatan kapasitas jalur eksisting tahun 2019-2020 dilakukan peningkatan jalur KA Araskabu – Tebing Tinggi – Siantar.
Selanjutnya, pada Destinasi Borobudur, pada tahun ini Kementerian Perhubungan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1,2 triliun untuk pembangunan pada sektor darat dan perkeretaapian. Saat ini untuk Destinasi Borobudur dapat diakses melalui Bandara Adi Sutjipto dan Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Kulonprogo. Selain itu dapat juga diakses melalui Bandara Ahmad Yani Semarang dan Bandara Adi Soemarmo Solo melalui jalur darat. Untuk akses dari dan ke YIA, telah disiapkan transportasi antarmoda sebanyak 4 trayek khusus untuk bandara dari total 13 trayek yang dilayani, selain itu dapat juga menggunakan kereta api khusus menuju ke Yogyakarta Internasional Airport.
Adapun untuk destinasi Mandalika, pada tahun ini telah dialokasikan sebesar Rp.40 milyar untuk sektor darat dan laut dengan pintu masuk melalui penerbangan melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok. Transportasi dari dan ke bandara telah disiapkan angkutan antarmoda yang di subsidi oleh Pemerintah untuk menuju bandara dan juga dari Pusat Kota menuju Mandalika. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga telah mempersiapkan 2 (dua) rute menuju Mandalika via Praya dan Via Bandara Internasional Zaindudin Abdul Majid, Lombok, NTB.
Di sektor transportasi laut, juga telah direhab Pelabuhan Pamenang dan lanjutan pengembangan Pelabuhan Gili Trawangan di tahun 2020, juga pengembangan Dermaga Gilimas (yang dikelola PT. Pelindo III). Untuk cruise, untuk pertama kalinya telah disandari kapal pesiar Sun Princess dengan membawa 1.988 penumpang dan 862 kru.
Untuk destinasi Labuan Bajo, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 435 milyar untuk sektor darat, laut dan udara, antara lain perpanjangan runway Bandara Komodo pada tahun 2020 menjadi 2.450 meter dengan alokasi anggaran APBN. Sedangkan untuk perpanjangan menjadi 2.750 meter, perluasan apron, perluasan terminal penumpang, pembangunan terminal kargo, pembangunan helipad serta pembangunan fasilitas sisi darat lainnya pembiayaannya melalui skema pendanaan KPBU.
Untuk pelayanan transportasi antarmoda, aksesibilitas bandara disiapkan rute Loop Bandara Komodo - Labuan Bajo. Dukungan lain adalah pembangunan Terminal Multiporpuse Labuan Bajo yang dibangun khusus untuk barang, sehingga Pelabuhan Labuan Bajo eksisting akan fokus dikembangkan khusus untuk pelayanan penumpang dalam rangka mendukung pariwisata. Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 juga membangun Kapal Bottom Glass Katamaran 2 unit dengan anggaran sebesar Rp 30 Milyar.
Untuk destinasi Likupang, telah dialokasikan sebesar Rp.146 milyar, berupa dukungan untuk sektor darat, perkeretaapian, laut dan udara untuk Likupang dan sekitarnya. Dengan pintu masuk penerbangan melalui Bandara Internasional Sam Ratulangi, Manado. Pengembangan di tahun 2020 adalah perluasan terminal penumpang dan perpanjangan runway menjadi 2.800 m.
Kementerian Perhubungan juga membangun Pelabuhan Penyeberangan Likupang dengan konsep baru yang lebih modern alokasi anggaran sebesar Rp. 30 miliar, begitu juga dengan Pelabuhan Laut Likupang yang dibangun dengan konsep modern namun tetap mengusung nuansa kedaerahannya dengan anggaran sebesar Rp. 50 milyar dibangun secara MYC 2020-2021. Untuk destinasi Likupang juga dibangun Kapal Bottom Glass dengan anggaran sebesar Rp. 30 Milyar untuk kapal Bottom Glass Trimaran 2 unit.
Kementerian Perhubungan juga memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, dalam rangka menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Di Bali, Kementerian Perhubungan juga memberi dukungan penuh kepada Pemda Bali untuk mengembangkan infrastruktur pelabuhan Benoa. Pemerintah juga mengembangkan Pelabuhan Bitung guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Bitung) yang menjadi program prioritas pembangunan nasional, dan dapat memaksimalkan ekspor dan impor barang di Sulawesi Utara dan diharapkan juga menjadi Pelabuhan Hub Internasional. Keberadaan Pelabuhan Bitung juga akan mendukung kegiatan industri kawasan timur Indonesia meliputi Ambon dan Ternate (pertanian, industri, dan pertambangan) serta Samarinda, Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan (batubara, minyak bumi, dan kayu lapis). Pengembangan Pelabuhan Bitung dan sekitarnya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelabuhan menjadi sekitar 2,7 juta TEUs.
Reaktivasi dan Revitalisasi Beberapa Jalur-Jalur KA Produktif
Kementerian Perhubungan telah melakukan reaktivasi jalur Kereta Api Ciranjang-Cipatat guna mempermudah akses bagi warga Bogor yang akan ke Bandung dan tidak perlu ke Jakarta. Manfaat lain yang tidak kalah pentingnya dari reaktivasi jalur ini adalah dapat menjadi jalur alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan moda kereta api dari Bogor ke Bandung tanpa perlu lagi harus ke Jakarta. Reaktivasi jalur KA Ciranjang-Cipatat ini merupakan kelanjutan dari proyek reaktivasi jalur KA Cianjur-Ciranjang yang telah selesai dan beroperasi pada 2019. Lintas Ciranjang-Cipatat ini adalah segmen kedua dari rencana tiga segmen program reaktivasi jalur Kereta api Cianjur-Padalarang dengan rincian yaitu Segmen pertama Cianjur-Ciranjang sepanjang 15 kilometer, segmen kedua Ciranjang-Cipatat sepanjang 15 kilometer dan segmen ketiga Cipatat-Padalarang sepanjang 13.8 kilometer. Reaktivasi Jalur Ciranjang-Cipatat ini berasal dari APBN Tahun 2019 sebesar Rp118,8 miliar dengan beberapa pekerjaan, antara lain peningkatan jalur dengan penggantian Rel KA R.33 menjadi Rel R.54 dan juga normalisasi badan jalan.
Kementerian Perhubungan juga terus mendorong reaktivasi sejumlah jalur kereta api lama yang tadinya mati untuk diaktifkan kembali. Jalur-jalur tersebut antara lain jalur Cibatu-Garut, jalur Banjar-Pangandaran, jalur Rancaekek-Tanjungsari atau Bandung- Ciwedey. Jalur Cibatu-Garut panjangnya sekitar 11,5 kilometer, dan jalur Banjar-Pangandaran mencapai 83 kilometer. Reaktivasi jalur kereta api juga akan dilakukan di beberapa lokasi lainnya.
Peningkatan Layanan Tiket Elektronik
Kementerian Perhubungan juga terus mendorong digitalisasi tiket/penggunaan tiket eklektronik untuk semua moda transportasi. Digitalization Passenger System (Dipass) merupakan aplikasi untuk pembelian tiket ferry di lintasan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk secara online yang berlaku mulai tanggal 2 Maret 2020 lalu.
Menyelesaikan Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa
Pembangunan jalur ganda KA lintas selatan Jawa juga terus didorong. Jalur ganda tersebut dapat mempercepat waktu tempuh dan memperlancar persilangan kereta api dari dan ke Jakarta yang melewati jalur selatan Jawa serta mengurangi penumpukan kereta api di Stasiun Purwokerto serta meningkatkan kapasitas lintasan telah selesai pembangunnya.
Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan jalur ganda lintas selatan Jawa sepanjang 550 km dari Cirebon, Purwokerto, Kroya, Jogjakarta, Solo, Madiun, dan Jombang. Sedangkan jalur Jombang – Mojokerto – Wonokromo (Surabaya) sepanjang 65 kilometer diharapkan dapat selesai pengerjaannya pada tahun 2023 mendatang.
Jalur ganda KA lintas selatan berhasil menyatukan tiga aglomerasi, yaitu Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), Jogjakarta-Solo-Semarang (Joglosemar), dan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila).
Jalur ganda KA lintas selatan selain mampu menghubungkan jarak ratusan kilometer, juga ada tiga terowongan panjang yang dibangun pada proyek ini yaitu Terowongan Notog, Kebasen, dan Ijo, dan merupakan multiyears yang dilakukan secara telaten dan berkelanjutan.
Jalur ganda KA lintas selatan Jawa juga menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, mengingat keberadaan rel ganda KA lintas selatan tidak hanya untuk sektor ekonomi tetapi juga untuk mobilitas masyarakat.
Mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Kementerian Perhubungan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan Kemeterian Perhubungan tahun buku 2019 dan hal ini merupakan ke-7 kalinya laporan keuangan Kemeterian Perhubungan mendapatkan opini WTP sejak tahun 2013. Dalam laporan keuangan tahun 2019, anggaran Kemeterian Perhubungan terserap 89,48 persen atau sebesar Rp 39,6 triliun dari alokasi anggaran Rp 44,3 triliun. Realisasi pendapatan negara dan hibah naik menjadi Rp 9,45 triliun, lebih tinggi dari realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp 8,2 triliun.
Mendukung Program Padat Karya di Sektor Transportasi
Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Salah satu bukti nyatanya adalah pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya. Program padat karya ini juga sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang menginstruksikan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi dampak ekonomi terhadap masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Program Padat Karya di Lingkungan Kementerian Perhubungan merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraannya. Adapun tujuan dari Program Padat Karya yaitu untuk mengurangi pengangguran, dan masyarakat miskin; memupuk rasa kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat; meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat; mewujudkan peningkatan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar, dengan berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat; membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan secara swakelola dan padat karya tunai.
Program padat karya yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peningkatan produksi dan nilai tambah; perluasan kesempatan kerja sementara; perluasan akses pelayanan dasar; dan peningkatan aksesibilitas desa (terbukanya desa terisolir).
Hingga bulan September Tahun 2020 ini telah terserap tenaga kerja sebanyak 16.686 orang untuk program padat karya di sektor transportasi yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Jenis padat karya di sektor transportasi antara lain: pembangunan, pemeliharaan, perbaikan serta pembersihan sarana dan prasarana transportasi. Optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya, antara lain: pemeliharaan dan pembangunan terminal, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan fasilitas keselamatan transportasi.
Membangun Konektivitas Transportasi di 5 Destinasi Super Prioritas
Salah satu fokus kerja Pemerintah pada Kabinet Indonesia Maju 2019-204 yaitu melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas yang menyambungkan daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata, khususnya di 5 (lima) destinasi pariwisata super prioritas yang tengah dikembangkan Pemerintah. Karena pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan sebagai sumber devisa bagi Indonesia.
Kementerian Perhubungan terus membangun infrastruktur konektivitas transportasi yang mendukung kemudahan aksesibilitas pada kawasan destinasi wisata superprioritas di 5 “Bali Baru”, yaitu di Kawasan Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan bajo, dan Likupang. Pemerintah tengah membangun banyak kawasan wisata, untuk itu Kementerian Perhubungan mendukung dengan memadukan pembangunan fasilitas pendukungnya yaitu infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, agar memudahkan aksesibilitas itu terjadi di titik-titik wisata tersebut.
Pada tahun 2020, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2,95 triliun untuk melakukan peningkatan kapasitas dan aksesibilitas transportasi laut, darat, perkeretaapian, dan udara di 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tersebut dengan rincian, Rp 1,04 Triliun untuk KSPN Danau Toba, Rp 1,25 Triliun untuk KSPN Borobudur, Rp 40,3 Miliar untuk KSPN Mandalika, Rp 435,04 Miliar untuk KSPN Labuan Bajo dan Rp 129,89 Miliar untuk Destinasi Unggulan Likupang. (IS/AS/HG/HT)