Program pemerintah untuk mengembalikan kejayaan maritim di Indonesia tidak hanya sebatas pada slogan semata. Percepatan pembangunan hingga peningkatan fasilitas dan kapasitas pada puluhan pelabuhan yang tersebar di seluruh Nusantara menjadi salah satu buktinya. Tidak hanya sebatas prasarana, pembangunan puluhan kapal dengan berbagai peruntukan, mulai dari kapal patroli sebagai penjaga keamanan dan keselamatan perairan nasional hingga kapal perintis yang melayani masyarakat di kawasan terluar dan terisolasi juga tidak lupa dilakukan. Setidaknya langkah-langkah tersebut telah menunjukkan bahwa program yang disampaikan bukan hanya sekedar janji. Belum lagi jika berbicara mengenai capaian pembangunan-pembangunan kepelautan lainnya. Elemen lain yang tidak bisa dipungkiri tentunya tersedianya Sumber Daya Manusia yang kompeten.

Untuk memenuhi elemen tersebut, Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pelayaran (BPPP) Padang Pariaman yang merupakan salah satu institusi pendidikan dibawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan menjadi salah satu solusinya. Kehadiran institusi pendidikan vokasi BPPP Padang Pariaman menjadi salah satu bukti upaya pemerintah dalam mendekatkan fasilitas pendidikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada. Saat ini, masyarakat Sumatera khususnya Provinsi Sumatera Barat tidak perlu lagi pergi ke Pulau Jawa untuk dapat mengenyam pendidikan kepelautan. Tidak hanya itu, BPPP Padang Pariaman juga menyelenggarakan kegiatan diklat keterampilan pelaut melalui pemberdayaan masyarakat. Bahkan untuk kegiatan tersebut, tahun ini Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman telah mengeluarkan ribuan sertifikat dasar kepelautan bagi anggota masyarakat yang telah mengikuti kegiatan diklat tersebut.

Sadar akan pentingnya peningkatan pelayanan, Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman melakukan langkah perubahan melalui optimalisasi layanan penerbitan sertifikat keterampilan pelaut dengan share arsip data Komputer melalui pemanfaatan Local Area Network. Perubahan mekanisme dari manual menuju penggunaan data sharing dengan jaringan komputer tidak hanya memudahkan para pegawai di lingkungan BPPP Padang Pariaman yang melayani masyarakat yang hendak mendaftar untuk mengikuti diklat guna mendapatkan sertifikat dasar kepelautan. Pun demikian halnya dengan masyarakat itu sendiri.

Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari manajemen perubahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang hendak mengurus kepemilikan sertifikat-sertifikat keahlian dan keterampilan mereka. "Melalui perubahan mekanisme ini para pelaut kini tidak lagi harus membutuhkan waktu yang lama", papar Suhardi, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan, Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman. "Dengan komputerisasi pula, masyarakat yang hendak mendaftar tidak lagi harus berpindah-pindah ruangan", ujar Suhardi lebih lanjut. Dirinya juga menuturkan bahwa melalui komputerisasi pula, pegawai yang menangani layanan ini lebih dipermudah. Amelia Eka Putri, pegawai yang menangani layanan pendaftaran peserta diklat juga mengungkapkan hal senada. "Pemanfaatan jaringan komputer tentunya sangat membantu", kata Amel. Hal ini tentunya tidak lain karena data serta file yang ada lebih rapi dalam penyimpanannya serta mudah dalam penelusuran arsipnya.

Peningkatan pelayanan ini disambut positif pula oleh para pelaut. Seperti Fauzi yang ditemui penulis pada suatu kesempatan. Fauzi yang bekerja di salah satu kapal pesiar misalnya, menyampaikan bahwa dirinya sangat terbantu dengan adanya fasilitas pendidikan dan pelatihan di BPPP Padang Pariaman. "Sekarang saya tidak perlu lagi datang jauh-jauh ke Jakarta untuk bisa mendapatkan sertifikat keterampilan keselamatan dasar saya" ungkap Fauzi, pelaut dari Mentawai ini. Sejalan dengan Fauzi, Nasrul juga sangat terbantu dengan pelayanan ini. "Bisa dibayangkan kalau setiap pengurusan sertifikat kami harus ke Jakarta" ungkapnya. "Berapa ongkos ke sana, berapa biaya nginap disana, jadi kami sangat terbantu sekali" tambah Nasrul lebih lanjut.

Peningkatan layanan kepada masyarakat menjadi salah satu tolak ukur berhasilnya program reformasi birokrasi. Semenjak reformasi bergulir, salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat adalah adanya perubahan pada tatanan birokrasi di negeri ini. Berhasil atau tidaknya program reformasi birokrasi tentunya masyarakat lebih berhak melakukan penilaian terkait layanan yang diterima.