JAKARTA – Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional menjadi perhatian penting Presiden Joko Widodo. Presiden memberikan target kepada BPKP selaku pembina APIP untuk meningkatan kapabilitas APIP dalam jangka waktu lima tahun ke depan, yang semula kapabilitas APIP di level 1 sebanyak 85%, maka lima tahun mendatang harus dibalik menjadi kapabilitas level 3 lah yang sebanyak 85%. Target tersebut merujuk kepada data yang dihasilkan dari penilaian BPKP terhadap 417 APIP pada akhir tahun 2014, yang memperlihatkan sebanyak 85% APIP berada pada kapabilitas level 1 (Initial), 11,99% APIP berada pada level 2 (Infrastructure) dan sisanya level 3 (integrated). Kalau diteruskan kepada level yang semakin tinggi lagi, masih ada level 4 (managed) dan level 5 (optimized), namun APIP di Indonesia saat ini belum ada yang mencapai level 4 dan 5.
Keinginan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kapabilitas APIP Pemerintah mendapat perhatian khusus dari Bank Dunia (World Bank) melalui Letter Agreement Nomor CD-197/WB/IC/2016 tanggal 22 September 2016 kepada Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang beranggotakan APIP seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintrah Daerah untuk menyelenggarakan workshop dengan tema “MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH MELALUI PENINGKATAN KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN”. Workshop yang diikuti oleh 600 perwakilan APIP yang berada di Kementerian/Lembaga dan Daerah diselengarakan di REDTOP HOTEL & CONVENTION, pada hari Rabu 30 Nopember 2016 ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo mewakili Menteri Perhubungan.
Dalam sambutannya Sugihardjo menyampaikan Keberadaan APIP saat ini menjadi sangat penting dan strategis, mulai sejak perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN/APBD serta pemberian rekomendasi perbaikan pada setiap kebijakan yang telah dan/atau akan diimplementasikan. APIP diharapkan bekerja lebih profesional dan peka terhadap permasalahan negara yang dinamis dan tentunya tidak lupa untuk mengedukasi upaya-upaya pencegahan korupsi di semua bidang. Tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani merupakan salah satu pilar yang menunjang pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. APIP Kementerian Negara/Lembaga dan APIP Pemerintah Daerah diharapkan menjadi penggerak dan penjaga setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga serta perangkat Pemerintah Daerah untuk mewujudkan organisasi yang sehat. Melalui workshop ini diharapkan dapat diperoleh langkah-langkah yang konkrit dalam upaya peningkatan kapabilitas APIP sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.
Lebih lanjut, ia menyampaikan beberapa keberhasilan yang perlu dicatat dari APIP Kementerian Perhubungan diantaranya adalah Kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dinyatakan telah berada dalam level 3 pada tanggal 18 Desember 2015, penghematan APBN 7.7% atau sebesar Rp.1.08 triliun melalui reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tindak lanjut hasil pengawasan yang berada di atas rata-rata nasional dengan total pengembalian negara sampai saat ini sebesar Rp.1.12 triliun, sertifikasi ISO 9001:2008, melakukan MoU dengan beberapa lembaga seperti KPK, PPATK dan BNN, serta membentuk 29 Unit Pengendali Gratifikasi Wilayah dan membangun Wistleblowing System.
Di akhir sambutannya, ia berharap APIP sebagai pengawas internal dapat berperan aktif untuk mendukung setiap Menteri/ Kepala Lembaga dan Kepala Daerah agar dapat mengatasi seluruh tantangan yang ada dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.
Sementara itu Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi selaku Panitia Pelaksana Workshop Nasional dan Ketua Komite Kode Etik AAIPI mengatakan bahwa workshop dilaksanakan untuk memberikan pencerahan dan tambahan wawasan kepada para Auditor, serta diskusi antara APIP Pusat dan Daerah, sehingga diharapkan dapat melaksanakan tugas pengawasan intern untuk kemajuan organisasinya. Dalam workshop tersebut akan dibahas beberapa materi diantaranya Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP yang disampaikan oleh Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Best Practise atau Impact dari Perkembangan Kapabilitas auditor dan trend di lingkup Internasional, serta Implementasi peningkatan Kapabilitas Pengawasan intern yang disampaikan oleh Direktur PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selaku Presiden Institute Of Internal Auditor (IIA) Hari Setianto, dan Senior Financial Management Specialist Governance Globe Practice East Asia and Pasific Novira K. Asra serta Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntadi.
Selanjutnya peserta workshop dibagi dalam tiga kelas yang masing-masing membahas materi yaitu Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern melalui Peer Review dengan narasumber Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku Ketua Komite Telaahan Sejawat Daryanto,TLHP dan Masalah Pengawasan Lainya dengan narasumber Inspektur Provinsi Jawa Barat H. Perri Soeparman, serta Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan termasuk persiapan-persiapan dalam menghadapi audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan narasumber Inspektur III Itjen Kementerian Keuangan Alexander Zulkarnain.
Diharapkan dengan adanya workshop ini APIP menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/ birokrasi yang bersih (clean government). (JO)