(Jakarta,22/4/2014) - Dana pembangunan yang dimiliki pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas sehingg tidak mampu mendanai seluruh sektor pembangunan, maka Pemerintah disarankan membangun sarana dan prasarana infrastruktur transportasi non komersil.
"Anggaran pemerintah terbatas, jika ingin melakukan perubahan yang lebih baik, maka pemerintah jangan menggunakan APBN untuk membangun sarana dan sarana transportasi yang bisa dilakukan oleh non pemerintah," tegas Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung dalam paparan pada acara Sosialisasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2015 - 2019 di Jakarta, Selasa.
Bahkan Chairul Tanjung menyatakan haram jika APBN digunakan untuk membangun sarana dan prasarana transportasi yang bersifat komersil. "Haram hukumnya APBN untuk membangun sarana dan prasranan transportasi yang komersil," tegas Chairul Tanjung.
Menurut dia, APBN hanya digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah terpencil dan perintis. Ia menilai pemerintah sering terpancing kepada hal - hal yang bersifat komersil. "Pemerintah jangan ikut ikut berbisnis. Serahkan saja kepada dunia bisnis. Toh pemerintah punya BUMN. Pemerintah harus fokus kepada kebutuhan dasar," saran Chairul Tanjung.
Chairul Tanjung memaparkan, seiring pertumbuhan ekonomi nasional, kebutuhan sarana dan prasarana transportasi juga meningkat. Karena itu, ia menyarankan agar Kementerian Perhubungan selalu melakukan antisipasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana transportasi.
Ia menyatakan konektivity sektor transportasi sangat penting baik untuk barang maupun orang. Namun menurut dia, distribusi barang harus diprioritaskan, untuk menjadikan harga barang lebih murah dan tidak terjadi disparitas harga barang antar wilayah. "Jika harga barang murah, kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Ini kunci kerja Kementerian Perhubungan," papar Chairul Tanjung.
Sementara Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, RENSTRA tahun 2015-2019 disusun ditengah-tengah pertumbuhan perekonomian yang sangat dinamis bukan saja oleh karena kondisi perekonomian global yang fluktuatif akibat berbagai krisis akan tetapi juga karena perekonomian nasional yang relatif stabil namun tetap masih rentan terhadap pengaruh global.
Selain itu beberapa proyeksi jangka panjang juga menjelaskan prospek Indonesia sebagai negara dengan perekonomian maju di dunia. Transportasi di Indonesia saat ini sedang mengalami defisit dan kesenjangan yang besar karena kapasitas terpasang yang ada saat sudah jauh dilampaui oleh persebaran penduduk antar wilayah sudah menjadi ciri kependudukan Indonesia.
"Kondisi seperti ini akan tetap berlangsung lama ke depan. Jawa dengan hanya kurang dari 7 persen luas daratan dari total luas daratan nasional, akan tetap menjadi pulau yang terbanyak dihuni dengan 168 juta jiwa pada tahun 2035. "Inilah paradoks besar Pulau Jawa yang bertumbuh makin kompleks dari
waktu ke waktu dan sistem transportasi berada di pusarannya. Konsentrasi sebesar 55% dari total penduduk di Jawa ini menciptakan kompleksitas interaksi penduduk dan transportasi di satu sisi namun juga membuka peluang investasi di sisi yang lain," papar Wamenhub.
Oleh karena itu lanjut Wamenhub, transportasi Pulau Jawa harus dibangun secara terintegrasi dengan perekonomian Jawa dan banyak pelayanan yang bersifat komersial dapat dibangun oleh investasi swasta.(SNO).
