Dirjen Perhubungan Darat, Suroyo Alimoeso, dalam sambutan pembukaan diskusi mengharapkan agar diskusi ini dapat melahirkan suatu rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam mendukung upaya pemerintah melindungi pengendara sepeda motor dari ancaman maut di jalan raya. “Harus ada langkah nyata dan dimulai dari sekarang tanpa menunggu lebih banyak lagi korban dari pengendara sepeda motor,” ungkap Suroyo. 

 

Menurut Dirjen Suroyo, saat ini belum ada kebijakan yang komprehensif lintas sektor yang jelas dalam penanganan dampak negatif sepeda motor. “Satu sisi industri sepeda motor turut berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian nasional, namun di sisi lain, tingginya angka kecelakaan lalu lintas, kesemrawutan laLu lintas, dan semakin tingginya kadar polusi udara, merupakan contoh berbagai dampak negatif dari sepeda motor,” tambahnya. Pemerintah sendiri telah mengatur mengenai sepeda motor ini dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

 

“Berbagai upaya sedang dan masih akan terus dilakukan pemerintah untuk pengendara sepeda motor ini, seperti: pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL), peningkatan aspek teknis keselamatan sepeda motor, penegakan hukum yang tegas oleh Kepolisian RI, maupun berbagai strategi dan program aksi yang dicanangkan sendiri oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait Keselamatan Jalan, “ tegasnya.

 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), Gunadi Sindhuwinata, mengatakan bahwa masyarakat memilih sepeda motor karena saat ini kurang tersedianya pilihan transportasi umum yang memadai. Saat ini Indonesia memproduksi sekitar 8 juta sepeda motor, sedangkan Cina pada tahun 2012 ini menargetkan produksi sepeda motor hingga 33 juta sepeda motor. “Pembatasan motor di Cina tidak ada masalah karena tersedianya alternatif transportasi umum yang cukup,” ujarnya. Tingginya angka penggunaan sepeda motor oleh masyarakat Indonesia ini, tersaji pula dalam data yang dipaparkan oleh Hotma Simanjuntak, Direktur KTD Ditjen Hubdat, bahwa 48% pengguna sepeda motor di daerah Jabodetabek digunakan untuk menuju tempat kerja, 16% untuk bisnis, 14% untuk rekreasi, dan 22% lainnya untuk alasan lain. 

 

AKBP K Painem menyoroti naiknya jumlah kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan dari tahun 2010 hingga tahun 2011. Kenaikan tersebut mencapai 4% (dari 210.701 kecelakaan pada 2010 menjadi 203.334 kecelakaan pada 2011). Menyikapi hal ini, menurutnya diperlukan materi pendidikan disiplin lalu lintas kepada kalangan pelajar, yang diberikan sejak usia dini untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas.

 

Pemerintah sendiri berusaha mengurangi jumlah masyarakat yang menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasinya dengan mengembangkan infrastruktur trasnsportasi umum di kawasan penyangga ibukota, seperti koridor Bekasi-Pulogadung, dan Parung-Depok-Ragunan. Menurut Suroyo, pengembangan infrastruktur di kawasan penyangga ibu kota ini akan terus dikembangkan oleh Pemerintah, melalui cara penyediaan kantong parkir yang luas di terminal bus dan stasiun kereta api, agar masyarakat pengguna sepeda motor dapat melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan umum. 

 

Acara Diskusi yang dibuka oleh Dirjen Perhubungan Darat, Suroyo Alimoeso ini diisi oleh pembicara, antara lain: Hotma Simanjuntak, Direktur Keselamatan Transportasi Darat (KTD) Ditjen Perhubungan Darat, AKBP K Pinem, Kasubid Dikpen Dikmas Korlantas Polri, dan Gunadi Sindhuwinata, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI). Acara diskusi yang selain dihadiri oleh para wartawan media cetak dan elektronika ini, dihadiri pula oleh mahasiswa-mahasiswi dari Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti dan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi. (RS)