Berita

Baca Selengkapnya
17 Feb 2012 4914 View

LOAD FACTOR HANYA 40 PERSEN, KEMENHUB MINTA AKAP KAJI ULANG TRAYEK

(Solo, 17/02/2012) Pengusaha Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP) diminta untuk melakukan kajian dan evaluasi terhadap trayek-trayek yang dimiliki, agar disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Permintaan tersebut disampaikan Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Sudirman Lambali disela-sela acara “Pengarahan Dirjen Perhubungan Darat Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Transportasi Jalan di Solo”, Jumat (17/2).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Feb 2012 5219 View

TARIF BATAS ATAS AKAP EKONOMI AKAN DINAIKKAN

(Solo, 17/2/2012) Kementerian Perhubungan akan menaikkan tarif batas atas bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan  Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) kelas ekonomi sekitar 15-20 persen. Surat keputusan kenaikan tarif batas atas bus kelas ekonomi ini akan ditandatantagani Menteri Perhubungan bulan Maret mendatang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Feb 2012 5689 View

DITJEN HUBDAT SIAP TERJUNKAN TIM UNTUK AUDIT DISHUB DAN PO

(Solo, 17/02/2012) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan akan menerjunkan tim ke daerah untuk melakukan audit terhadap terminal, jembatan timbang maupun fasilitas uji kelayakan kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten/Kotamadya, maupun ke perusahaan otobus.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Feb 2012 4778 View

SETELAH JAWA TIMUR, DIRJEN HUBDAT TEMUI PENGUSAHA PO BUS DI JAWA TENGAH

Jakarta (16/02/2012) Direncanakan hari ini, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Suroyo Alimoeso akan mengadakan pertemuan dengan pengusaha PO Bus Se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Solo. Selain para operator pimpinan perusahaan bus, pertemuan ini pun akan dihadiri oleh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah bersangkutan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Feb 2012 3766 View

YLKI : POLISI HARUS PERKETAT PEMBERIAN SIM

(Jakarta, 16/2/2012) Kepolisian RI diminta untuk memperketat dalam hal pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM), yang berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk pengendalian keselamatan lalu lintas di jalan raya. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Feb 2012 4124 View

UTAMAKAN CARI PENYEBAB KECELAKAAN DARIPADA CARI KAMBING HITAM

(Jakarta, 16/02/2012) Sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), ada 5 (lima) instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, kelima instansi tersebut, yaitu : Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Negara Riset & Teknologi, dan Kepolisian RI.  

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Feb 2012 7247 View

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN HARUS DILAKUKAN DENGAN BAIK

(Jakarta, 16/02/2012) Maraknya berbagai kecelakaan lalu lintas yang terjadi akhir-akhir ini, hendaknya menjadi pemacu Pemerintah untuk membenahi pelayanannya selama ini, terutama stakeholder terkait penyelenggaraan transportasi jalan. Demikian disamaikan oleh Hotma Simanjuntak, Direktur Keselamatan Transportasi Darat, pada kesempatan Press Background Keselamatan Jalan, di Hotel Millenium, Jakarta, pada Kamis, 16/02/2012. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik