(Jakarta, 28/2/2014) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta manajemen Merpati Nusantara Airline (Merpati) untuk menuntaskan masalahnya terlebih dahulu jika ingin mendapatkan izin terbang kembali.
(Jakarta, 27/2/2014) Menteri Perhubungan telah memberlakuan biaya tambahan (surcharge) penumpang angkutan udara niaga berjadwal kelas ekonomi melalui PM No. 2 Tahun 2014 yang mulai berlaku pada 26 Februari 2014. Dengan berlakunya surcharge, maskapai diminta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada penumpang.
(Jakarta/26/02/2014) Setelah minggu lalu menyelenggarakan Diskusi bertema Keselamatan Pelayaran, pada minggu ini Badan Litbang Kementerian Perhubungan, akan menyelenggarakan Roundtable Discussion dengan mengangkat isu yang sama yaitu terkait Keselamatan di sektor perhubungan Udara. Diskusi tersebut bertema “Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor. 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi di Bidang Udara” yang akan diselenggarkan Rabu (26/02/2014). Acara akan dibuka oleh Kepala Badan Litbang Perhubungan DR. Elly Adriani Sinaga, M.Sc, bertempat diruang rapat utama kantor Badan Litbang Kementerian Perhubungan Jl. Merdeka Timur Jakarta Pusat.
(Jakarta, 25/2/2014) Semangat reformasi birokrasi di kalangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan, diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan, integritas, dan keselamatan transportasi laut.
(Jakarta, 25/2/2014) Transportasi laut memiliki peran yang sangat penting bagi negara kepulauan. Indonesia yang memiliki 17.000 pulau dan disatukan lautan yang luas, transportasi laut menjadi " Urat Nadi" bagi perekonomian Indonesia.
(Jakarta, 24/2/2014) Kementerian Perhubungan sebagai kementerian teknis yang salah satu tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan umum, harus mampu dan peka membaca isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Nantinya hal tersebut akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengembangan serta rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi. Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan menyampaikan hal ini pada saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Terpadu Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2015 di Jakarta, Senin (24/2).
(Jakarta, 24/2/2014) Peningkatan kinerja keselamatan pelayaran adalah hal yang sangat penting untuk dapat diwujudkan, karena mencerminkan semangat untuk senantiasa mengedepankan pelayanan yang terbaik di bidang pelayaran. Demikian disampaikan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Bobby R. Mamahit pada acara Round Table Discussion yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Kemenhub di Jakarta, Kamis (20/2).
(Jakarta, 20/2/2014) Sebanyak 9 (sembilan) Provinsi menandatangani kesepakatan bersama antara Direktorat Keselamatan Transportasi Darat dengan Pemerintah Daerah terkait Pelaksanaan Pekan Nasional Keselamatan Jalan di daerah tahun 2014.
(Jakarta, 21/2/2014) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan akan melakukan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam rangka pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Baru di Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat yang akan ditandatangani pada Jumat , 21 Februari 2014 di Jakarta.
(Jakarta, 21/02/2014) Angkutan perkotaan saat ini mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah. Diawali dengan arahan Presiden yang dijabarkan dalam Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Nomor: 0242/M.PPN/07/2013, tanggal 31 Juli 2013 perihal Pemanfaatan Ruang Gerak Fiskal RAPBN 2014. Surat tersebut berisi Pengembangan Angkutan Umum Bus Rapid Transit (BRT) di 6 Kota Besar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 382 M.