Berita

Baca Selengkapnya
23 Feb 2015 7355 View

Maskapai Harus Deposito Biaya Delay

Jakarta - PT Angkasa Pura II (Persero) akan mengusulkan kepada pemerintah agar maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan melakukan deposit. Dana tersebut sebagai jaminan apabila terjadi klaim oleh penumpang akibat delay maupun sebagai jaminan bila terjadi gagal bayar oleh maskapai ke penyelenggara bandar udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Feb 2015 3998 View

Perlu Diatur Kebijakan Nasional tentang Sepeda Motor

JAKARTA - Pemerintah Indonesia belum memiliki kebijakan nasional tentang sepeda motor. Padahal, jumlah kendaraan roda dua tersebut saat ini cukup banyak, untuk itu perlu pengaturan secara nasional. Demikian dijelaskan Direktur Kesalamatan Transporpasi Darat Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan I Gde Pasek Suardika di Jakarta, Jum at (20/2/2015).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Feb 2015 7362 View

Tujuh Poin Penting Dalam Kerjasama Kemenhub - TNI

JAKARTA – Kementerian Perhubungan bersama dengan Mabes TNI hari ini sepakat menandatangani MoU pengamanan prasarana dan sarana transportasi yan dianggap sebagai obyek vital nasional. Dalam MoU tersebut, ada setidaknya 7 (tujuh) poin dalam kesepakatan tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Feb 2015 7680 View

Kemenhub Revitalisasi Jalur KA di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian akan melakukan revitalisasi jalur kereta api dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Untuk tahap pertama dana yang dialokasikan untuk proyek yang diharapkan selesai dalam waktu 2 tahun adalah sebesar Rp. 35 miliar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Feb 2015 17212 View

UPT Kemenhub Diubah Menjadi BLU

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertekad untuk memodernisasi Kementerian Perhubungan. Salah satunya adalah dengan mengubah beberapa Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perhubungan, menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 Feb 2015 2089 View

PSO Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun 2015 Ditandatangani

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan PT. Pelni menandatangani perjanjian penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi tahun 2015 sebesar Rp. 1.607.195.150.000 (satu triliun enam ratus tujuh milyar seratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik