JAKARTA -Kementerian Perhubungan merencanakan menerapkan sistem informasi teknologi (IT) dalam penerbitan Surat Uji Tipe (SUT) dan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor.
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mewajibkan semua badan usaha yang berkecimpung di subsektor perhubungan laut untuk menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) tahunan (audited). Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan, lapkeu badan usaha tersebut wajib disampaikan kepada Kemenhub paling lambat pada bulan Juni untuk setiap tahunnya.
JAKARTA – Pesawat udara yang akan dioperasikan sebagai sarana transportasi harus memiliki sertifikat tipe (type certificate) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan telah ditentukan tarif penerbitan sertifikat tipe pesawat udara.
JAKARTA - Selama triwulan I - 2015 jumlah penumpang moda transportasi udara baik penerbangan domestik maupun penerbangan ke luar negeri / internasional mengalami kenaikan dibanding periode sama tahun 2014.
Jakarta, 4/5/2015 – Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan 678 temuan dalam 124 Laporan Hasil Audit Triwulan (IHAT) I Tahun 2015, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hari Senin, 4 Mei 2015 di Kantor BPK, Jakarta, dengan rincian 250 buah Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan, 316 buah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, serta 112 buah Temuan 3.E (ekonomis, efektif, efisien).
JAKARTA- Pengaturan lalu lintas penerbangan pesawat di bandar udara (bandara) dilakukan oleh tenaga navigasi penerbangan yang memiliki lisensi. Tarif lisensi untuk personel navigasi penerbangan telah ditentukan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.
JAKARTA - Untuk mendirikan perusahaan jasa pengurusan transportasi, harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Gubernur di mana tempat perusahaan tersebut berada. Salah satu syarat izin perusahaan jasa pengurusan transportasi adalah izin administrasi yaitu memiliki modal dasar paling sedikit Rp 25 miliar, dan paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang syah atau diaudit oleh akuntan publik.
JAKARTA – Pesawat udara merupakan sarana transportasi dengan teknologi yang modern dan cangggih. Karena itu, untuk mengoperasikan pesawat udara, diperlukan penerbang (pilot) yang memiliki kemampuan yang dibuktikan dengan lisensi. Dalam PP No.11 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ada pada Kemenetrian Perhubungan telah ditetapkan tarif untuk memperoleh lisensi bagi personel pesawat udara.
JAKARTA – Dengan adanya tuntutan standar pelaut yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO). Pelaut dunia termasuk dari Indonesia harus mengikuti syarat dan ketentuan Standards of Training, Certifitation and Watchkeeping (STCW) Amandemen Manila 2010.
JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit menyatakan optimis terhadap target yang diberikan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kementerian Perhubungan mentargetkan pemasukan PNBP sesuai PP No. 11 Tahun 2015 sebesar Rp 8 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 3 triliun diharapkan berasal dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.
