Berita

Baca Selengkapnya
19 Mar 2017 4252 View

Menhub : Tindak Tegas Pelaku Pungutan Liar

SAMARINDA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri karena telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dugaan tindak pidana pemerasan, korupsi, pencucian uang dan premanisme di Pelabuhan Palaran Samarinda. Hal tersebut disampaikan Menhub Budi disela kunjungannya ke Samarinda pada Sabtu (18/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
17 Mar 2017 3518 View

Menhub: OTT di Stakeholder Perhubungan Harus Jadi Self Correction

JAKARTA – Pada hari Jumat (17/3), pihak Kepolisian melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Samudra Sejahtera (Komura) di Samarinda, Kalimantan Timur. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan seluruh stakeholder harus menjadikan OTT sebagai self correction.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
16 Mar 2017 4721 View

Tahun depan, Kemenhub Berikan Bantuan Bus Tingkatkan Pelayanan Transportasi Daerah Perbatasan di Kalbar

Putussibau - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi lawatan Presiden RI ke Kalimantan Barat dalam rangka peresmian Pos Lintas Batas (PLBN) Terpadu Nanga Badau yang terletak di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar, Kamis (16/3). Dalam tinjauannya tersebut Menhub mengatakan akan memberikan jumlah bus yaitu sebanyak 12 unit bus untuk meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat daerah perbatasan dan sekitarnya di Kalbar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
14 Mar 2017 8526 View

Revisi PM 32/2016, Kemenhub Akomodir Keinginan Pengusaha Transportasi Online dan Konvensional

JAKARTA. Sejak ditetapkan pada Oktober 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra khususnya bagi pengusaha taksi konvensional dan taksi online atau angkutan sewa berbasis online.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
14 Mar 2017 20572 View

11 Pokok Materi Dalam Revisi PM 32 Tahun 2016

JAKARTA – Pemerintah berencana merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Payung Hukum Taksi Online). “Ada 11 point penting dalam revisi PM 32 Tahun 2016,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto di Jakarta (14/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
14 Mar 2017 4627 View

Pemerintah Daerah Dukung Revisi Aturan Taksi Online

JAKARTA – Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengumpulkan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi se-Indonesia di Jakarta (14/3). Pertemuan tersebut diadakan dengan maksud untuk menyamakan persepsi terkait rencana Kementerian Perhubungan merevisi PM 32 Tahun 2016. Hingga kini uji publik terhadap revisi aturan tersebut telah dilaksanakan dua kali, pertama di Jakarta (17/2) dan uji publik kedua, diadakan di Makassar (10/3). Uji publik merupakan salah satu tahapan sebelum regulasi ditetapkan. Pemerintah meminta masukan dari berbagai lapisan masyarakat, antara lain akademisi, komunitas, organisasi, LSM, dan stakeholder terkait. Masukan tersebut dihimpun, dibahas bersama untuk kemudian dijadikan bahan dalam penyempurnaan regulasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik