SURABAYA - Kementerian Perhubungan secara continue telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) yang berkaitan dengan regulasi penerbangan di Indonesia.
SURABAYA - Jika minggu-minggu ini petugas keamanan di bandara meminta anda untuk membuka jam tangan atau ikat pinggang, jangan kaget atau protes. Ikuti saja permintaannya. Karena itu merupakan bagian dari Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN). Demikian disampaikan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo saat melakukan Sosialisasi Peraturan di Bidang Penerbangan di Surabaya, Kamis (15/10).
SURABAYA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jasa penerbangan di Indonesia yang mengedepankan keamanan, keselamatan dan kenyamanan penerbangan serta sebagai wujud compliances terhadap regulasi internasional.
JAKARTA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjajaki melakukan kerjasasama dengan perbankan dalam pembiayaan bagi peserta didik bidang transportasi di lingkungan Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang dikelola oleh BPSDM Kemenhub.
JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghimbau kepada para pelaut Indonesia agar segera melakukan pembaharuan sertifikat pelaut sesuai dengan Konvensi Internasional Tentang Standar Latihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga untuk Pelaut (Standards of Training, Certifitation and Watchkeeping – STCW) Amandemen Manila 2010.
JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan membekukan izin usaha angkutan udara niaga PT Penerbangan Angkasa Semesta (PAS), jika helikopter EC 130 B4 miliknya dinyatakan mengalami kecelakaan (accident) dan kehilangan total (total loss).
JAKARTA - Uji tipe kendaraan bermotor kini bisa dilakukan secara online. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meningkatkan permintaan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara cepat, efisien, terintegrasi dan transparan.
JAKARTA - Pemerintah menugaskan perusahaan pelayaran nasional PT PELNI (persero) sebagai badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO) angkutan barang di laut. Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Palayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 1 Oktober 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.
JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 103 Tahun 2015 tanggal tentang pembentukan Badan Pengelola Transportasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Perpres No 103 Tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada 18 September 2015.
JAKARTA – Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub tahun 2015 mendapatkan nilai 70,34% dengan kategori BB, atau meningkat dari nilai tahun sebelumnya yaitu 60,02% (kategori B). Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, J. A. Barata mengutip surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kepada Menhub Ignasius Jonan.
