Berita Umum

Baca Selengkapnya
22 Aug 2022 1686 View

Menhub Dukung Inovasi Maskapai untuk Stabilkan Harga Tiket

Tangerang – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung inovasi yang dilakukan maskapai penerbangan dalam rangka menstabilkan harga tiket pesawat. Diharapkan tercipta suatu ekuilibrium (titik keseimbangan baru) industri penerbangan, yaitu di satu sisi tarifnya bisa lebih terjangkau dan di sisi lain industri penerbangan juga bisa bangkit lebih kuat.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Aug 2022 5637 View

Tiga Upaya Kemenhub Stabilkan Harga Tiket Pesawat

Jakarta – Kementerian Perhubungan secara intensif dan konsisten melakukan berbagai upaya untuk menstabilkan harga tiket pesawat agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi sebagaimana arahan dari Presiden RI Joko Widodo.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
19 Aug 2022 3372 View

Menhub Pastikan Kelancaran Perizinan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Industri Kaltara

Kaltara – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan proses perizinan pembangunan pelabuhan jetty di Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI), di Tanah Kuning Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, berjalan dengan lancar. Pembangunan pelabuhan Jetty dilakukan untuk mendukung pembangunan Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (KIKI) dan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kaltara yang menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN). “Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) nya sudah dilakukan. Syarat-syarat lainnya sudah dipenuhi dengan sedang dalam tahap finalisasi. Saya sudah bicara dengan Gubernur, Bupati, Kapolda agar proses AMDAL dilakukan dengan hati-hati, kita ingin pelabuhan ini dibangun dengan dasar pembahasan yang baik sehingga nantinya juga akan berdampak baik,” ujar Menhub saat meninjau lokasi bakal pelabuhan jetty, Jumat (19/8). Lebih lanjut Menhub menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait yang telah mendukung pembangunan kawasan industri yang diproyeksikan akan menjadi kawasan industri hijau yang ramah lingkungan dan mengedepankan prinsip berkelanjutan. “Kami mengimbau agar pihak Pemda, swasta, beserta pemangku kepentingan terkait juga memperhatikan aspek sosial dengan melibatkan peran masyarakat sekitar dalam pembangunan sebagai bentuk kepedulian terhadap para nelayan dan masyarakat sekitar yang terdampak dan harus berpindah tempat,” tutur Menhub. Peran pemerintah dalam pengembangan kawasan yang dibangun menggunakan skema business to business (B2B) atau non APBN ini adalah memfasilitasi percepatan perizinan dan insentif sesuai ketentuan aturan yang ada, agar pembangunan kawasan industri ini dapat menjadi kawasan yang kondusif dan ramah bagi investor. Kemenhub berkomitmen mendukung kelancaran konektivitas transportasi. Setelah proses perizinan diselesaikan, pembangunan jetty dapat dimulai dan ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2022. Kawasan Industri Kalimantan Indonesia/KIKI dibangun pada lahan seluas 4.704 hektar dan Kalimantan Industrial Park Indonesia/KIPI dibangun seluas 24.782 hektar. KIPI dan KIKI akan dibangun untuk pelabuhan umum (kargo umum, curah kering, curah cair), terminal khusus (alumunium), dan terminal khusus petrochemical (curah kering, curah cair, peti kemas). Pembangunan kawasan ini merupakan wujud dari upaya pemerintah melakukan transformasi ekonomi dari produsen bahan mentah menjadi penghasil barang setengah jadi dan barang jadi (hilirisasi industri). Diharapkan keberadaan kawasan ini dapat menumbuhkan titik ekonomi baru, mendatangkan investasi, dan dapat membuka lapangan pekerjaan.Dalam kunjungan kerjanya ke Kaltara, Menhub juga melakukan peninjauan ke Pelabuhan Malundung, Kota Tarakan, untuk membahas sejumlah peluang pengembangan fungsi pelabuhan yang memberikan nilai tambah.Turut hadir dalam peninjauan tersebut Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, Direktur Kepelabuhanan Subagyo, Anggota DPR RI Dedi Sitorus, Bupati Kabupaten Bulungan Syarwani, dan Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Daniel Adityajaya. (AH/RDL/LA/HT)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 Aug 2022 1699 View

Stabilkan Harga Tipet Pesawat, Kemenhub Intensifkan Kolaborasi Dengan Pemangku Kepentingan

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan sejumlah langkah untuk menstabilkan harga tiket pesawat, sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/8), dalam upaya membantu mengendalikan inflasi di Indonesia, khususnya dari sektor transportasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Aug 2022 42705 View

Sesuaikan Aturan syarat Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Kemenhub Terbitkan Empat Surat Edaran Belum Vaksin Booster Wajib Tes PCR

Jakarta - Kementerian Perhubungan menerbitkan empat Surat Edaran (SE) Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. SE ini terbit menyesuaikan dengan terbitnya SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan pada 11 Agustus 2022.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Aug 2022 12364 View

Sektor Transportasi Tumbuh 21,27% : Menhub Minta Semua Pihak Jaga Momentum Pertumbuhan Positif

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga momentum kinerja positif yang berhasil diraih di sektor transportasi pada tahun 2022.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan berhasil tumbuh 21,27 persen pada triwulan II-2022 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Sebelumnya, pada triwulan 1-2022 juga mengalami pertumbuhan positif mencapai 15,79 persen. Hal ini menunjukkan tren yang terus meningkat di sektor transportasi hingga triwulan kedua tahun 2022.“Hasil ini bisa menjadi indikator bahwa pemulihan di sektor transportasi yang telah kita bersama upayakan sudah terjadi. Momentum ini harus kita jaga agar pada triwulan ketiga dan keempat di tahun 2022 trennya terus meningkat,” ujar Menhub, Senin (8/7).Menhub mengatakan, pada awal tahun 2022 lalu telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendorong percepatan pemulihan sektor transportasi yang terdampak akibat pandemi Covid-19.Adapun sejumlah strategi yang disampaikan Menhub dalam rapat kerja sektor transportasi nasional Februari 2022 lalu, diantaranya yakni: mengoptimalkan penerapan pendanaan kreatif non APBN melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Badan Layanan Umum (BLU) sebagai salah satu sumber pendanaan alternatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong keterlibatan peran swasta dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dan melakukan transformasi struktural dan digitalisasi dalam upaya meningkatkan layanan transportasi.“Adanya pelonggaran kebijakan syarat perjalanan serta penanganan manajemen rekayasa lalu lintas pada masa mudik Lebaran tahun ini juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan positif sektor transportasi pada triwulan kedua tahun ini,” ucap Menhub.Untuk menjaga momentum positif kinerja sektor transportasi di triwulan ketiga dan keempat tahun 2022, Menhub mengungkapkan, akan terus meningkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, yakni dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, akademisi, media dan masyarakat.Hal tersebut penting dilakukan dalam upaya mengatasi sejumlah tantangan yang ada di sektor transportasi, seperti: keterbatasan fiskal APBN, meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur transportasi, belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kurangnya tingkat kesadaran akan keselamatan transportasi, hingga pengembangan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan guna menghadapi isu pemanasan global dan perubahan iklim.“Pada triwulan tiga dan empat, kami akan memanfaatkan momentum hari kemerdekaan yang memiliki semangat bersama untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat,” tutur Menhub. (RDL/LA/HT)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik