Pekanbaru - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pengecekan pelayanan angkutan massal di Pekanbaru, Riau, Minggu (11/6). Dalam kunjungannya, Menteri meninjau Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru dan Bandara Sultan Syarif Kasim II.
Jakarta – Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan hingga 31 Mei 2023 sebesar Rp. 10,44 Triliun atau 31,26% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 33,41 Triliun (setelah automatic adjustment).“Capaian ini meningkat dibanding dengan realisasi anggaran hingga bulan Mei tahun 2022 sebesar 26,47%,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023, Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022, dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (6/6). Menhub mengungkapkan, telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan realisasi anggaran hingga akhir tahun 2023, sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97,27%. Dengan tetap fokus pada penyelesaian program prioritas dan memastikan hasilnya dapat berdampak positif dan nyata bagi masyarakat. Sejumlah langkah strategis yang dilakukan diantaranya yaitu: meningkatkan kualitas perencanaan dan kedisiplinan rencana kegiatan, akselerasi pelaksanaan program serta pelaksanaan barang dan jasa, meningkatkan kualitas belanja secara efektif dan efisien (value for money), serta meningkatkan monitoring dan evaluasi. “Proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan akan terus diperkuat,” ucap Menhub.Adapun rincian realisasi berdasarkan sumber dana, yaitu: Rupiah Murni sebesar 31,83% dari pagu Rp.19,03 Triliun, PNBP sebesar 28,42% dari pagu Rp.3,55 Triliun, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 24,13% dari pagu Rp.9,03 Triliun, Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 23,52% dari pagu Rp.1,70 Triliun, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar 39,15% dari pagu Rp.1,47 Triliun. Lebih lanjut Menhub mengatakan torehan positif lainnya yaitu terkait raihan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Mei 2023 Kemenhub, yang telah melebihi dari target. "Hingga Mei, raihan PNBP dan BLU kami mencapai 42,55% atau Rp. 4,11 Triliun. Angka ini melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp. 3,76 Triliun,” ujar Menhub. Sedangkan untuk realisasi BLU sebesar Rp. 552,70 Miliar atau 34,45% dari Target BLU sebesar Rp. 1,59 Triliun. Realisasi PNBP per unit eselon 1 tertinggi yaitu: Sekretariat Jenderal sebesar 58,01%, diikuti oleh Ditjen Perhubungan Laut sebesar 47,71%, BPTJ sebesar 45,11%, Ditjen Perhubungan Darat sebesar 41,44%, Ditjen Perhubungan Udara sebesar 39,12%, Ditjen Perkeretaapian sebesar 37,39%, dan BPSDM sebesar 34,43%. Selanjutnya, dalam rapat tersebut Pimpinan RDP Komisi V DPR RI M. Iqbal memberikan apresiasi kepada Kemenhub yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) semester 1 Tahun 2022. Ia meminta Kemenhub untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan mengambil langkah-langkah preventif agar temuan tidak terulang kembali. Pada Semester I Tahun 2022 capaian progress tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 82,65%. Kemudian, meningkat di semester II Tahun 2022 yang mencapai 85,01%.Sejumlah upaya yang dilakukan untuk mempercepat proses tindak lanjut diantaranya yaitu: menerbitkan surat pemberitahuan terkait LHP BPK RI, memantau tindak lanjut UPT di daerah, membahas intensif tindak lanjut dengan unit kerja eselon 1, memutakhirkan tindak lanjut dengan BPK RI setiap semester. *Kemenhub Bersama Komisi V DPR RI Perjuangkan Peningkatan Alokasi Anggaran Tahun 2024* Kemenhub bersama Komisi V DPR RI sepakat untuk memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran tahun 2024. Dimana pada tahun 2024, telah ditetapkan pagu indikatif Kemenhub sebesar Rp. 38,07 Triliun atau ada selisih 36,46 Triliun dari total pagu kebutuhan sebesar Rp. 74,53 Triliun. “Berkaitan dengan subsidi angkutan darat, laut, udara, dan kereta api relatif masih kurang. Hal ini akan kami sampaikan kepada Menkeu dan Komisi V DPR RI,” kata Menhub.Alokasi anggaran pelayanan angkutan perintis Kemenhub Tahun 2024 sebesar Rp. 4,1 Triliun. Dengan rincian, Ditjen Perhubungan Darat Rp. 1,5 Triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp. 1,87 Triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp. 550,15 Miliar, serta Ditjen Perkeretaapian Rp. 176,98 Miliar.Selain itu, alokasi pelayanan angkutan perintis yang bersumber dari DIPA Kemenkeu tahun 2024 yaitu: pada bidang perkeretaapian sebesar Rp. 4,7 Triliun, serta bidang Transportasi Laut sebesar Rp. 3,2 Triliun.Pelaksanaan anggaran Kemenhub Tahun 2024 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang diprioritaskan untuk menyelesaikan target Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Prioritas Nasional (PN), program pro rakyat, serta dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Kemenhub memastikan keberlanjutan pembangunan 36 PSN sektor transportasi yang terdiri dari 14 proyek bidang perkeretaapian, 6 proyek bidang perhubungan udara, dan 16 proyek bidang perhubungan laut. Dari 36 PSN terdapat 12 proyek telah selesai konstruksi, 17 proyek selesai di Tahun 2023-2024, dan 7 proyek masih akan selesai di atas Tahun 2024 meliputi 7 proyek bidang perkeretaapian dan 1 proyek bidang perhubungan laut. Terkait program pro rakyat dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim (PPKE), Kemenhub ikut melaksanakan program padat karya dengan berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Kegiatan pendukung padat karya sektor transportasi meliputi pemeliharaan, perawatan, serta pelayanan terhadap sarana dan prasarana simpul transportasi baik pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal. Sedangkan terkait pembangunan IKN, Kemenhub melakukan optimalisasi dan perencanaan pada simpul dan jaringan transportasi Terminal Tipe A dan Tipe B, Pembangunan Jaringan KA Antarkota, KA Perkotaan, dan KA Bandara, Pelabuhan Wisata, serta Pembangunan Bandara VVIP. Pengembangan transportasi di IKN akan difokuskan pada mobilitas dan sistem transportasi massal yang cerdas dan berkelanjutan dengan mengutamakan perpindahan intermoda dan kemudahan akses serta konektivitas, Intelligent Transport System (ITS), dan pemanfaatan transportasi ramah lingkungan untuk mewujudkan net zero emission. (AH/RDL/BRD/SR)
Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil menengah (UKM), salah satunya PT. Roda Elektrik Asia (Elders Garage) yang mampu menjadi pelopor untuk membuat skuter listrik hasil konversi.
Seoul – Dalam lawatannya ke Korea Selatan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pertemuan dengan Chairman & CEO Korean National Railway (KNR) Mr. Kin Hanyoung dan CEO Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Cooperation (KIND) Mr. Kang Hoon Lee, pada Selasa (30/5), usai menghadiri pertemuan ICAO Global Implementation Support Symposium 2023 atau ICAO GISS.
Seoul – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Hee-Ryong Won, membahas perkembangan kerjasama kedua negara di sektor transportasi, khususnya udara dan perkeretaapian.
Seoul – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berbagi pengalaman upaya pemerintah bersama para pemangku kepentingan, untuk memulihkan industri penerbangan nasional pasca pandemi Covid-19.
Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Pelaksana Jabatan (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Minggu (28/5), menggelar rapat membahas upaya peningkatan layanan angkutan massal dari dari dan ke Bandara Soekarno Hatta dan sebaliknya.
Jakarta – Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan di sektor penerbangan siap memberikan pelayanan transportasi udara yang optimal kepada para jamaah Haji tahun 2023. Hal ini disampaikan Direktur Angkutan Udara (Angud) Eka Putu Cahyadi dan Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Capt. M. Mauludin pada Media Briefing yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Jumat (26/5).
Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Luksemburg menyepakati perjanjian pelayanan angkutan udara (Air Service Agreement). Kesepakatan ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn, Kamis (25/5), di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.
Jakarta - Komisi V DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam melancarkan penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran 2023, sekaligus memberikan sejumlah catatan perbaikan. Hal ini mengemuka dalam rapat kerja “Evaluasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Transportasi pada Mudik Lebaran Tahun 2023”, yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, Rabu (24/5). “Kami atas nama Komisi V DPR RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi atas kinerja pemerintah menangani mudik Lebaran tahun 2023,” demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Ia mengatakan, sejumlah indikator positif yang dihasilkan dalam penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran, diantaranya yaitu: angka kecelakaan dan korban jiwa yang menurun, dan tingkat kepuasan masyarakat yang meningkat berdasarkan hasil survei publik evaluasi penyelenggaraan mudik Lebaran 2023. Sementara itu, sejumlah catatan juga diberikan oleh Komisi V DPR RI kepada Kemenhub dan mitra kerja. Diantaranya yaitu: meningkatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum; meningkatkan sarana dan prasarana jalan serta perlengkapan jalan dan kampanye budaya keselamatan; merumuskan kebijakan atau SOP yang baku untuk mengatasi kemacetan yang berulang.Catatan selanjutnya yaitu: meningkatkan sosialisasi tentang cuaca buruk yang berakibat tertundanya perjalanan kapal untuk menghindari penumpukan kendaraan di area pelabuhan; melakukan kalkulasi akurat terkait jumlah kapal yang dibutuhkan, disesuaikan dengan tingkat kepadatan; meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket; serta menambah dan memperluas lokasi program mudik gratis. Pada kesempatan yang sama, Menhub menyampaikan, apresiasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan pengelolaan arus mudik di masa yang akan datang guna memberikan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran bagi para pemudik. “Terima kasih kepada para anggota Komisi V DPR RI yang memberikan catatan-catatan kepada kami, sehingga mudik yang aman dan berkesan dapat terwujud,” ujar Menhub. Menhub mengatakan, akan melakukan sejumlah langkah evaluasi berdasarkan masukan dari berbagai pihak, untuk meningkatkan pelayanan transportasi di masa mudik Lebaran tahun berikutnya. Khususnya di titik krusial seperti jalan tol maupun non tol Trans Jawa dan Penyeberangan Merak-Bakauheni “Memang berdasarkan survei pemudik sudah merasa puas, tetapi tidak cukup disitu. Kami akan terus berupaya meningkatkan apa yang masih kurang sehingga mudik tahun depan tidak ada masalah-masalah yang berarti,” ucap Menhub. Lebih lanjut Menhub menyebut, jumlah penumpang di semua moda transportasi yang meningkat pesat pada masa mudik Lebaran tahun ini, menjadi momen kebangkitan transportasi setelah terdampak pandemi Covid-19. Ia juga menyebut, sinergi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga, stakeholder terkait dan media massa dan peran serta masyarakat, menjadi kunci kesuksesan dalam penanganan mudik Lebaran. Untuk itu, Menhub menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja bersama menyukseskan penyelenggaraan mudik Lebaran tahun 2023. Sejumlah program seperti mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah, BUMN, Swasta dan pihak terkait lainnya melalui jalur darat, laut, dan kereta api mendapat antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Hal ini turut mendukung penggunaan angkutan massal secara masif dan juga menekan angka kecelakaan. “Kita memang tidak menganjurkan pemudik menggunakan sepeda motor, dan ini didengar. Sehingga jumlah pemudik motor menurun dan berbanding lurus dengan turunnya angka kecelakaan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengupayakan,” kata Menhub. Berdasarkan data per 23 Mei 2023, mobilitas penumpang umum pada masa angkutan lebaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 17,33 Juta penumpang atau 15,28% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan penumpang terbesar dialami oleh angkutan kereta api sebesar 32,12%. Diikuti oleh angkutan udara 27,72%, angkutan penyeberangan 12,05%, angkutan laut 2,63%, dan angkutan jalan 0,11%. Sedangkan moda transportasi yang paling banyak digunakan adalah angkutan udara sebesar 27%, diikuti oleh angkutan penyeberangan sebesar 26%, angkutan jalan sebesar 21%, angkutan KA sebesar 18%, dan angkutan laut sebesar 8%. Sementara itu, jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol yang keluar Jabodetabek mengalami peningkatan sebesar 7,32% atau 221.728 kendaraan dibandingkan tahun 2022. Sedangkan jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol yang masuk Jabodetabek mengalami peningkatan sebesar 4,73% atau 144.005 kendaraan dibandingkan Tahun 2022. Pergerakan kendaraan dari Barat ke Timur (Jakarta - Semarang via Toll) pada masa mudik lebaran 2023 memiliki kecepatan rata-rata sebesar 72,82 km/jam, sedangkan pada masa arus balik pergerakan dari Timur ke Barat (Semarang - Jakarta via Toll) memiliki kecepatan rata-rata sebesar 77,74 km/jam. Turut hadir dalam RDP tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M. Zainal Fatah, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen (Pol) Aan Suhanan; Sestama BMKG Dwi Budi Sutrisna; Deputi Bidang Operasi, Pencarian dan Pertolongan, Kesiapsiagaan BASARNAS Ribut Eko Suyatno; serta para Direksi BUMN maupun perusahaan swasta penyedia sektor jasa transportasi. (AH/RDL/BRD/SR)
