(Jakarta, 24/02/2010) Kementerian Perhubungan menyambut baik rencana Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk membentuk Forum Transportasi Laut. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Perhubungan Moh. Iksan Tatang saat memberikan sambutan mewakili Menteri Perhubungan dalam acara Panel Diskusi Dalam Rangka Pembentukan Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dengan tema “Memperkuat Peran dan Fungsi Transportasi Laut di dalam Pembangunan Nasional” di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta hari Rabu (24/02).
Selama ini MTI dikenal sebagai lembaga non pemerintah yang sering melakukan kajian dan memberikan masukan atau kritik kepada Pemerintah tentang permasalahan transportasi, namun masih sebatas transportasi jalan dan perkeretaapian. Adanya rencana untuk melebarkan lingkup perhatian ke permasalahan transportasi laut, menurut Tatang diharapkan akan mampu memberi masukan-masukan baru bagi penyelenggaraan transportasi laut.
Pada kesempatan tersebut Tatang menjelaskan bahwa sejauh ini pemerintah telah melakukan upaya reformasi birokrasi dalam memperkokoh peran dan fungsi transportasi dalam pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pelayaran. Reformasi birokrasi tersebut meliputi revisi paket undang – undang transportasi terbaru, restrukturisasi organisasi kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, reformasi sistem prosedur, dan peralatan (tools).
Revisi paket undang - undang transportasi terbaru mengenai pelayaran telah tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2008. Undang – undang tersebut diharapkan meningkatkan penyelenggaraan pelayaran dalam negeri seperti asas cabotage, pembiayaan dan perpajakan, jaminan ketersediaan bahan bakar angkutan perairan, dan upaya memperkuat industri perlayaran nasional. Restrukturisasi organisasi kelembagaan pada tingkat pusat dan operasional diharapkan dapat memberikan sistem yang lebih baik dalam penyelenggaraan sistem transportasi laut. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berbasis kompetensi dan profesionalisme. Reformasi sistem prosedur dan peralatan (tools) mengacu perkembangan teknologi informasi seperti menerapkan sistem NSW (National Single Window) dan Inaportnet dalam kepelabuhan. Tatang berharap para pengguna dapat memberikan evaluasi – evaluasi sebagai feedback dalam menyempurnakan upaya pemerintah.
Tatang menambahkan beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian bersama dari stakeholder yaitu peningkatan produktivitas pelabuhan, kongesti pelabuhan, multimoda transportasi laut dari sumber barang kepada pengguna, peningkatan investasi oleh sektor swasta dalam kepelabuhan, percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, peningkatan keselamatan pelayaran secara bertahap dan sesuai standar internasional, serta implementasi tatanan kepelabuhan nasional tentang pelayaran perintis.
Tatang mengharapkan dengan terselenggaranya Diskusi Panel dan Kongres MTI ke -5 ini, MTI dapat melanjutkan kiprahnya dalam memberikan masukan nyata kepada pemerintah mengenai transportasi laut. Diskusi panel ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Leon Muhammad, Sekertaris Jenderal MTI, Pengurus Pusat MTI, dan Pimpinan Wilayah MTI. (ARI)