JAKARTA - Kementerian Perhubungan tengah menyusun Pagu Kebutuhan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2018. Dalam menyusun anggaran tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta jajarannya untuk melakukan penganggaran dengan menggunakan filosofi “Money Follow Program”. Dengan cara itu, program yang diusulkan merupakan program pilihan yang benar-benar strategis, dan menjadikan daya serap anggaran lebih baik.

“Ada satu filosofi yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden dalam penganggaran adalah money follow program. Jadi uang itu harus didedikasikan kepada program, bukan proyek,” demikian disampaikan Menhub Budi saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan RKA Kemenhub tahun 2018, Kamis (16/2) di kantor Kemenhub, Jakarta.

Menurut Menhub, Presiden RI Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa antara perencanaan dengan penganggaran di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) harus sinkron. Money Follow Program adalah anggaran dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama. Menurut Presiden, selama ini yang banyak dilakukan K/L adalah “Money Follow Function”, di mana anggaran dialokasikan kepada setiap pos di setiap K/L tanpa melihat prioritasnya.

Lebih lanjut Menhub Budi mengungkapkan, dari hasil kunjungannya ke daerah-daerah, ia melihat masih banyak proyek itu hanya semata-mata mengejar proyek saja tanpa program yang jelas. Akhirnya banyak proyek yang tidak selesai-selesai dan pada ujungnya membuat daya serap anggaran tidak maksimal.

Untuk itu kedepan, Menhub meminta jajaranya dan pemerintah daerah agar menyusun anggaran terhadap program-program yang benar-benar strategis sehingga dapat segera diselesaikan dalam waktu yang tidak lama.

“Bagi proyek-proyek yang sangat penting, yang tadinya direncanakan dalam 3, 4 atau 5 tahun selesai, kita percepat menjadi 1 atau 2 tahun. Sebaliknya, project-project yang kurang begitu penting yang sudah dibangun dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih panjang. Lebih baik kita hanya punya 50 program yang efektif, daripada punya 1000 program tetapi tidak efektif,” jelasnya.

Menhub Budi memiliki keyakinan jika cara Money Follow Program ini benar-benar dijalankan, daya serap Kementerian Perhubungan akan menjadi lebih baik.

“Sebelumnya kan di bawah 70%. Tahun 2016, sudah mendekati 90%. Tahun 2017 kita harapkan sudah di atas 90%, bahkan tahun 2018 kalau program-program itu nyata bahkan penyerapan itu di atas 95%,” ujarnya optimis.

Lebih lanjut Menhub Budi menjelaskan, banyak sekali inisiatif-inisiatif dari Pusat maupun Daerah terkait pengembangan infrastruktur transportasi, sementara APBN yang dimiliki Pemerintah terbatas. Untuk menyiasati hal itu, Menhub meminta kepada pengelola anggaran di Pusat (Kemenhub) maupun di daerah untuk melibatkan sektor swasta untuk ikut berinvestasi.

“Dana-dana yang tadinya kami usahakan sendiri (menggunakan APBN), bisa kita alihkan untuk daerah-daerah yang terpencil. Dan juga, SDM kami bisa menangani daerah-daerah yang terpencil,” tandasnya.

Pada tahun 2018, Menhub Budi mengatakan, ada dua program prioritas Kemenhub yaitu, pertama terkait konektivitas di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal dan kedua, terkait transportasi perkotaan. Menhub Budi memperkirakan pagu anggaran Kemenhub tahun 2018, sekitar 50 Triliun rupiah.

Rakor Pagu Kebutuhan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kemenhub tahun 2018 mengundang beberapa pejabat yaitu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekretaris Menko Maritim Ridwan Jamaluddin Pelaksana Harian Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Pungky Sumadi. Para undangan tersebut, kemudian memberikan pengarahan terkait perencanaan penganggaran kepada pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, para Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia. (RDL/TH/BS/JAB)