Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap agar alat pembayaran transportasi dapat terintegrasi pada satu sistem guna mendukung elektronifikasi (sistem pembayaran secara elektronik) di sektor transportasi. Salah satu contohnya, Menhub mengharapkan agar kartu pembayaran angkutan massal perkotaan seperti Trans Jakarta, Commuter Line, MRT Jakarta, Railink (Kereta Bandara), serta LRT Jakarta yang semula memiliki kartu akses sendiri-sendiri dapat terintegrasi menjadi hanya satu kartu.
Hal ini disampaikan oleh Menhub saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia terkait Inovasi dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Digital, bersama dengan beberapa jajaran Menteri lain yaitu Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolopada serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Selasa (28/5) di Ruang Serbaguna Menara Syafrudin Prawiranegara Lt. 3.
"Hari ini kita duduk bersama membuat suatu elektronifikasi. Kami hargai, dan ini memang pasti membantu. Apalagi kalau kita berhasil melakukan integrasi. Karena menyulitkan apabila sesorang dalam keseharian memiliki sejumlah kartu untuk masing-masing moda. Diharapkan ini dapat terintegrasi menjadi satu," tuturnya.
Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan saat ini sudah melakukan beberapa transformasi online dengan meluncurkan aplikasi layanan e-Planning, e-Performance, e-Tarif, e-Advokasi, e-Monitoring dan Reporting, e-PSN, Eaisy, SIUAU, serta Angkutan Udara Online.
Selain alat pembayaran, Kementerian Perhubungan juga sudah melakukan elektronifikasi pada sistem perijinan melalui Online Single Submission (OSS) yang berhasil menyederhanakan total 197 izin menjadi 21 izin pada sektor perhubungan laut, udara, darat, dan perkeretaapian.
"Kami sendiri memiliki 2 fungsi sebagai regulator, yaitu perijinan dan perencanaan, dan sebagainya. Dari perijinan sebenarnya kita sudah melakukan upaya-upaya yang signifikan dari regulasi melalui OSS. Izin jadi bisa disederhanakan dari 197 perijinan menjadi 21 saja," ungkap Menhub.
Sementara Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan kesiapannya untuk mendukung Kementerian Perhubungan untuk melakukan integrasi pada pembayaran di moda transportasi baik di darat, laut, maupun udara.
"Kita telah mendengar sejumlah rencana untuk mengintegrasikan sejumlah moda dan alat pembayaran di moda transportasi termasuk juga menyambungkan dengan program elektronik atau IT di Kemenhub yang masih berdiri sendiri-sendiri. Kami akan dukung termasuk integrasi pembayarannya nanti yang sekarang ini ada di darat, udara maupun laut, kami akan membantu perluasan elektronifikasi pembayaran di moda-moda transportasi," tutupnya. (LNM/RDL/CA/HA)