AMBON – Kementerian Perhubungan akan mulai mendigitalisasi tol laut. Tujuannya untuk mencegah praktik monopoli barang yang disinyalir masih terjadi di daerah-daerah yang disinggahi tol laut. Sehingga barang bisa dilacak keberadaannya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hal ini pada acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital” di Hotel Santika Ambon, Maluku, Senin 13 Agustus 2018.

“Untuk tol laut saya akan melakukan penertiban. Salah satu penertiban yakni dilakukan dengan digital. Jadi barangnya itu dari Surabaya sampai ke tujuan harus tercatat, barangnya nanti nyampainya ke mana, ke siapa, jadi bisa dilihat. Bisa dilihat kalau barang itu dikelola oleh orang yang sama berarti ada suatu monopoli, yang membuat harga-harga itu tidak turun,” sebut Menhub.

Transportasi laut yang terangkai dengan baik menciptakan konektivitas antar wilayah turut berperan dalam kelancaran, pemerataan dan efisiensi distribusi logistik yang pada gilirannya menciptakan keseragaman harga barang di setiap jengkal tanah Republik Indonesia yang merupakan hak setiap warga Indonesia. Itulah mengapa Pemerintah membangun berbagai pelabuhan, kapal dan memberikan subsidi angkutan laut khususnya untuk angkutan barang yang menjadi skema Tol Laut.

Program Tol Laut mampu menurunkan harga yang merupakan salah satu bukti nyata bahwa transpotasi laut merupakan wahana untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi dalam upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun demikian Kementerian tidak lantas berhenti dengan pencapaian tersebut. Kemenhub terus melakukan upaya optimalisasi program Tol Laut dalam aspek jaringan dan konektivitas trayek, aspek Sarana, aspek prasarana dan infrastruktur serta aspek pengendalian. Maka tol laut akan lebih berhasil apabila diterapkan dalam format digital.

“Tol laut itu akan berhasil juga apabila kita menggunakan teknik digital. Kita akan tersusul dengan yang lain apabila kita tidak menggunakan teknik digital ini. Banyak sekali yang bisa dieksplor. Teknik digital ini adalah suatu teknik yang tanpa jarak,” ujarnya.

Menhub menyebut bahwa digital adalah satu keniscayaan dan kita mampu atau tidak mampu harus berhadapan dengan teknologi digital dalam setiap langkah kehidupan. Di sisi lain sebagai pemerintah yang mendapat amanah dari rakyat untuk melakukan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, maka harus mampu memberikan informasi yang seluas-luasnya dan sebenar-benarnya kepada masyarakat apa yang telah, sedang dan terus dilakukan.

Menurut Menhub, di Era Digital, dengan karakteristik masyarakat yang dipengaruhi penggunaan internet, informasi yang positif hanya dalam 1 detik bisa terhapus dengan berita jelek bahkan tertutupi dengan berita yang tidak benar alias hoax.

“Dalam era digital kita dituntut untuk tanggap dan cerdas agar berita yang baik harus dapat disampaikan dengan cepat. Karena di Era Digital dimana setiap individu mampu menjadi pengendali media sosial menjadikan setiap orang mampu menjadi sumber informasi. Oleh karena itu setiap aparatur pemerintah, saya, anda kita semua adalah media komunikasi,” tuturnya.

Lebih lanjut Menhub menuturkan Kemenhub akan memaksimalkan muatan balik tol laut dari Maluku. Karena menurutnya saat ini muatan balik kira-kira 30 persen, ia menargetkan muatan balik dari maluku bisa terisi 50-60 persen.

“Kita akan maksimalkan angkutan balik dari Maluku ke Jakarta. Kita sasar untuk muatan balik itu melalui komoditas di sini seperti kopra dan ikan. Disamping itu juga memberikan kesempatan kerja yang banyak bagi masyarakat,” ucapnya.

Acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Manajemen Komunikasi Pemerintah di Era Digital diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet. Turut hadir menjadi pembicara selain Menhub adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Acara ini dimoderatori oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi. (HH/TH/RK/BI)