Subang – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengapresiasi pembangunan Pelabuhan Patimban, di Subang, Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana saat pelaksanaan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Pelabuhan Patimban, Rabu (21/8).
Menurut Nyoman, apresiasi ini diberikan karena Pelabuhan Patimban dapat menjadi contoh bagaimana suatu proyek yang dibangun dengan anggaran besar, namun tetap sesuai kaidah, baik kaidah akuntansi maupun fungsional pelabuhan.
"Pemeriksaan Patimban ini menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan Patimban ini adalah salah satu contoh bagaimana Kementerian mengelola anggaran pembangunan yang besar dan kompleks, namun tetap menerapkan good governance," ujarnya.
Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan progres pekerjaan fisik Fase I-1 Pelabuhan Patimban sudah selesai seluruhnya dan sudah beroperasi, kini telah masuk pekerjaan fase I-2 yang akan berlangsung sampai dengan 2025.
"Fase I-2 ini berupa car terminal dan container terminal 2 beserta jasa konsultan dan supervisinya. Sedangkan pembangunan pelabuhan Patimban yakni pekerjaan fisik Fase I-1 berupa konstruksi terminal breakwater, seawall, dan pengerukan alur pelayaran serta jembatan penghubung sudah selesai seluruhnya dan sudah beroperasi," tutur Menhub.
Selain entry meeting, Menhub bersama tim auditor BPK juga meninjau Pelabuhan Patimban, salah satunya di area terminal kendaraan pelabuhan internasional. Di area tersebut Menhub turut menyaksikan aktivitas bongkar muat kapal ro-ro Dream Angle yang akan melakukan pengiriman kendaraan dari Patimban menuju Brunei Darussalam, Filipina, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia dan kembali ke Patimban.
Menhub mengatakan, jajaran Kementerian Perhubungan menyambut baik rencana pemeriksaan BPK. Di sektor perhubungan laut, BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan belanja pembangunan Pelabuhan Patimban serta pemeriksaan kinerja pengelolaan Inaportnet dalam penyelenggaraan pelabuhan tahun 2023 hingga semester I-2024.
Di samping itu, BPK juga melakukan pemeriksaan sektor perhubungan darat, yakni kinerja pelayanan uji tipe dan registrasi uji tipe kendaraan bermotor tahun 2022 s/d semester I 2024 dan pemeriksaan pengelolaan PNBP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2023 sampai dengan semester I-2024.
Atas hasil dan rekomendasi pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya, Kemenhub telah berupaya optimal dalam menindaklanjuti seluruh temuan pemeriksaan guna meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.
Salah satunya, terkait rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan tahun 2007 - 2023. Dari total 1.685 rekomendasi, Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti 86,11% atau lebih tinggi dibandingkan capaian rata-rata nasional sebesar 78,17%.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian tersebut sampai dengan tuntas untuk seluruh rekomendasi," lanjut Menhub.
Menhub menginstruksikan agar seluruh jajaran Kemenhub membantu kelancaran pemeriksaan dan berkomunikasi aktif untuk melengkapi dokumen-dokumen pemeriksaan sehingga dapat diberikan rekomendasi perbaikan yang maksimal dari Tim Pemeriksa BPK.
Turut hadir dalam kegiatan ini Inspektur Jenderal Kemenhub Arif Toha dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Anthoni Arif Priadi. (WN/HH/GT/BRD)