JAKARTA – Kementerian Perhubungan bersama dengan Mabes TNI hari ini sepakat menandatangani MoU pengamanan prasarana dan sarana transportasi yan dianggap sebagai obyek vital nasional. Dalam MoU tersebut, ada setidaknya 7 (tujuh) poin dalam kesepakatan tersebut.

(baca : Kemenhub - TNI Bersinergi Amankan Sarana dan Prasarana Transportasi)

Ketujuh poin kesepakatan yakni : pengamanan sarana dan prasarana transportasi secara terpadu dan terkoordinasi. Kemudian, survei dan pemetaan di seluruh wilayah transportasi yuridiksi nasional Indonesia, serta penerbitan buku-buku publikasi yang diperlukan para pengguna transportasi yurisdiksi nasional Indonesia.

"Pembinaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengamanan sarana dan prasarana transportasi. Termasuk membantu penegakan hukum di lingkungan transportasi darat, laut, dan udara serta perkeretaapian termasuk BUMN di lingkungan Kementerian Perhubungan," demikian disampaikan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko usai penandatanganan MoU, Jumat (20/2).

Selain itu, melaksanakan program pendidikan, pelatihan dan pemanfaatan sumber daya manusia, serta pemanfaatan fasilitas pendidikan dan latihan serta pertukaran data dan infomasi yang diperlukan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara.

Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan mengungkapkan , dengan kehadiran TNI sebagai pengamanan obyek vital perhubungan diharapkan memberikan stabilitas di wilayah tersebut.

“Kerja sama ini akan berlaku di seluruh instansi di bawah Kemenhub termasuk unit pelaksana teknis (UPT) dan sekolah-sekolah di bawah BPSDM Perhubungan, termasuk BUMN sektor transportasi,” ujar Menhub di kantor Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Jumat (20/2).

Kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan keamanan dan pelayanan termasuk di seluruh UPT Perhubungan di Indonesia. Implikasi dari kerja sama tersebut, sebanyak 2.000 personel TNI akan diperbantukan untuk mengamankan instasi dan aset Kemenhub.

Ke depan, lanjut Jonan, seluruh UPT dibawa Perhubungan akan dijaga dan diamankan oleh personel TNI. Saat ini, seluruh instansi dibawah BPSDM Perhubungan termasuk kampus-kampus di berbagai daerah akan dijaga dan diamankan personel TNI.

Misalnya, kampus STIP Jakarta di Marunda sudah dijaga personel TNI. “Kampus lainnya seperti STTD, STPI dan lainnya akan dijaga dan diawasi TNI pula. UPT lain yang akan dijaga adalah kantor-kantor di bawah Sub sektor Perhubungan,darat,laut,udara dan perkeretaapian. Dari data yang kantor yang akan paling banyak dijaga adalah kantor kantor dibawah Ditjen Perhubungan Udara dan Perhubungan Laut.

Dengan kerja sama dengan TNI, dia berharapkan keamanan dan ketertiban di seluruh kantor Perhubungan akan tetap terpelihara.

Sementara itu Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengingatkan, pertahanan dan pengamanan wilayah juga merupakan tanggungjawab TNI. Namun Panglima TNI menegaskan, kehadiran personil TNI bukan untuk menghadapi masyarakat, namun fokus pada pengamanan obyek vital.

Terlebih dengan obyek vital yang berada di daerah perbatasan, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, kehadiran TNI dapat mencegah sekaligus mengantisipasi bila terjadi gangguan yang menyebabkan kekacauan ataupun ketidakstabilan wilayah di Indonesia.

Kerjasama ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh kementerian bekerjasama dengan TNI.

Jonan menyatakan, dalam 5 tahun ke depan akan banyak pembangunan di sektor perhubungan baik udara, laut dan darat. Kerjasama dengan TNI ini difokuskan karena banyak sektor perhubungan yang posisinya berada di daerah perbatasan dan pedalaman sehingga menimbulkan kerawanan gangguan di titik tertentu. (BUN)