(Batam, 19/8/2014) Portal atau website Kementerian Perhubungan (dephub.go.id) diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan, dan up to date kepada masyarakat, sebagai indikator dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja sektor transportasi. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Pengelola situs web Kemenhub tahun 2014 yang diselenggarakan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di Batam, Selasa (19/8).
Acara dibuka oleh Staf Ahli Menteri Bidang Logistik dan Multimoda, Sugihardjo mewakili Sekretaris Jenderal Kemenhub dan dihadiri oleh para Peserta forum yang berasal dari perwakilan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan diantaranya : Ditjen Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Perkeretaapian, Inspektorat Jenderal, Badan Litbang, BPSDMP, , UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Tanjung Pinang dan Kota Batam, Atase Perhubungan, dan BUMN sektor transportasi diantaranya : PT. (Persero) Angkasa Pura II, dan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I.
Dalam sambutannya, Staf Ahli Menteri Bidang Logistik dan Multimoda, Sugihardjo mengatakan bahwa undang – undang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik yang akurat benar dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien dan dapat diakses dengan mudah yaitu melalui pengembangan website yang memiliki informasi yang transparan dan up to date
Ia mengungkapkan, dengan transparansi informasi, diharapkan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di suatu badan publik. Seperti korupsi contohnya, menurut Sugihardjo, korupsi terjadi karena tiga hal yaitu penyalahgunaan wewenang, monopoli dan transparansi yang rendah.
“Dengan meningkatkan transparansi informasi diharapkan dapat mengurangi penyimpangan tersebut. Pengembangan website dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi,” ungkapnya.
Transparansi Informasi Anggaran dan Respon Pengelola Web Masih Kurang
Sementara itu, Kepala Pusdatin, Bambang S. Ervan dalam laporannya mengatakan, website Kemenhub menduduki peringkat ke-9 dalam penghargaan “e-transparansi award” yang dilakukan tim Open Government Indonesia (OGI) yang dikoordinir oleh UKP4 pada tahun 2013. Peringkat yang diraih tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2012, yang hanya menduduki peringkat ke-24.
Namun demikian, Bambang mengungkapkan, dari evaluasi penilaian tersebut masih terdapat kelemahan dari website Kemenhub yang harus mendapat perhatian serius.
“Ada dua kelemahan, yang pertama yaitu dari sisi konten yaitu kurangnya transparansi informasi terkait anggaran. Yang kedua, dari sisi tata kelola, yaitu kurangnya respon pengelola website apabila ada permintaan informasi dan data,” jelasnya.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, berdasarkan evaluasi, beberapa masalah dan tantangan yang harus diatasi diantaranya yaitu : Penata Kelolaan Website terkait belum ada unit kerja khusus yang menangani dan sifatnya hanya penugasan; Penyempurnaan Konten dengan memuat konten yang sesuai UU KIP dan Tupoksi Unit Kerja; Updating Data dan Pemeliharaan yaitu data masih posisi belum terupdate dengan data baru; Peningkatan Security/Keamanan website dan Pengaturan Domain yang harus menggunakan satu domain untuk satu Kementerian/Lembaga sesuai Peraturan Kominfo No. 24 Tahun 2008.
“Keseriusan Kemenhub dalam melaksanakan program Open Government dapat tercermin dari upaya pengembangan pengelolaan website. Melalui forum ini diharapkan dapat tercipta persepsi dan komitmen yang sama terkait pemuktahiran data dan informasi serta pengintegrasian tata kelola website di lingkungan Kemenhub,” tandasnya. (RDH)
