(Jakarta, 10/10/2012) Pertemuan Indonesia Japan Joint Economic Forum yang diselenggarakan di Tokyo pada 8 – 10 Oktober 2012 telah menghasilkan kesepakatan pembangunan infrastruktur kawasan Jabodetabek melalui program Metropolitan Priority Area (MPA) senilai Rp.410 trilyun. Dalam Program MPA Jabodetabek, dengan keseluruhan berjumlah 71 proyek, yang terbagi dalam tahapan yaitu identifikasi sebanyak 48 proyek, Fast Track Project (18 proyek) dan Flagship Project (5 proyek) yaitu Mass Rapid Transport antara Cikarang – Balaraja, pengembangan Pelabuhan baru berskala internasional di Cilamaya, perluasan Bandara Soekarno-Hatta, pengembangan cluster penelitian baru dan pengembangan sistem saluran limbah /drainase di Jakarta.
“Tiga dari Lima proyek flagship untuk MPA (Metropolitan Priority Area) tersebut yaitu Mass Rapid Transport antara Cikarang – Balaraja, pengembangan Pelabuhan baru berskala internasional di Cilamaya dan perluasan Bandara Soekarno-Hatta merupakan tugas yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.,” demikian disampaikan Atase Perhubungan RI di Tokyo, Popik Montanasyah, Rabu (10/10). Terkait dengan sumber dana pembiayaan rpoyek tersebut, Atase Perhubungan menjelaskan bahwa pelaksanaan investasi proyek akan dibiayai dengan sekema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dengan porsi investasi murni swasta lebih besar yaitu 55 persen dan kombinasi antara Public-Private Partnership (P3), APBN dan Skema Loan dengan porsi 45 persen.
Sebelumnya Menko Perekonomian, Hatta Rajasa selaku pimpinan delegasi Indonesia dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kerja sama ekonomi dengan Jepang mempunyai peran penting bagi Indonesia terutama untuk mendukung program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan MPA, untuk itu pihak Indonesia meminta kepada Pihak Jepang agar mengkaji kemungkinan kerja sama dalam pengembangan industri dan meningkatkan investasi di Indonesia.
Sementara pihak Jepang melalui Menteri Ekonominya menyatakan bahwa Jepang akan sepenuhnya mendukung Indonesia dalam program MP3EI dan MPA tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Perekonomian didampingi Duta Besar RI di Tokyo, Menteri Perindustrian, Menteri Pariwisata dan Perekonomian Kreatif serta beberapa pejabat dari berbagai Kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Pekerjaan Umum, ESDM, Keuangan, Nakertrans, Ristek, Bank Indonesia, BKPM , KP3EI dan Kadin.
Kementerian Perhubungan dalam pertemuan ini diwakili oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan beserta unsur Atase Perhubungan pada KBRI Tokyo. Sedangkan pihak Jepang diwakili Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri beserta jajarannya dan para pelaku usaha di Jepang yang berminat untuk ikut menanamkan investasi di Indonesia. (RDH)
