Jakarta - Kementerian Perhubungan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan sebagai Kementerian yang mendorong Kemandirian Badan Layanan Umum (BLU).
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pada acara Stakeholder Gathering Kementerian Keuangan tahun 2017 bertema "Peran Strategis APBN Dalam Menghadapi Permasalahan Bangsa", Selasa (14/3) pukul 21.00 di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta.
Menhub Budi Karya Sumadi mengapresiasi Kemenkeu yang telah memberikan penghargaan kepada Kemenhub. Penghargaan tersebut, diharapkan dapat menjadi pemacu semangat jajarannya untuk terus mengembangkan BLU di unit-unit pelaksana tugas yang tersebar di wilayah Indonesia.
Sementara Menkeu Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kemenkeu terhadap para stakeholder atau pemangku kepentingan.
Selain Kemenhub, ada beberapa Kementerian dan Lembaga negara yang mendapat penghargaan serupa yaitu, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama.
Kemenhub terus berupaya mendorong unit pelaksana teknis di daerah-daerah khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan jasa seperti bandara-bandara, sekolah-sekolah perhubungan, dan balai kesehatan perhubungan, untuk menjadi BLU.
Pemerintah menganggap BLU adalah contoh konkrit dari sebuah instansi pemerintah yang pengelolaannya berbasis kinerja dengan meningkatkan sisi akuntabilitas, dan seluruh pendapatan dan pengeluaran BLU tersebut tercatat pada anggaran pemerintah.
Presiden Jokowi pun pernah menyampaikan bahwa persepsi masyarakat selama ini bahwa yang namanya pelayanan di Instansi Pemerintah itu identik dengan pelayanan yang lambat dan berbelit-belit, dan kurang profesional.
Untuk itu Presiden meminta agar BLU dapat dijadikan sentra pelayanan masyarakat yang efektif, agar pelayanan bisa bersaing atau kualitasnya sama dengan instansi swasta.
BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.
Saat ini Kementerian Perhubungan memiliki 29 BLU, tercatat di sektor udara terdapat 6 BLU yaitu : Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Balai Kesehatan Penerbangan, Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Radin Inten II Lampung, UPBU Fatmawati Bengkulu, UPBU Juwata Tarakan, UPBU Sentani Jayapura.
Sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) terdapat 23 BLU pendidikan yaitu : Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, BP3IP Jakarta, PKTJ Tegal, PIP Semarang, Poltekpel Surabaya, ATKP Medan, ATKP Surabaya, ATKP Makassar, API Madiun, BP2TD Palembang, BP2TD Bali, BP2IP Tangerang, BP2IP Barombong, BP2IP Sorong, BP2IP Malahayati Aceh, BP2TL Jakarta, BP3 Palembang, BP3 Jayapura, BP3 Curug, dan Balai Diklat Penerbang Banyuwangi.(RDL/TH/BS/JAB)