Acara yang dihadiri oleh redaksi  www.dephub.go.id atas undangan Bakohumas tersebut, diikuti peserta para praktisi humas/komunikasi publik kelembagaan pemerintah pusat dan daerah serta menghadirkan pembicara diantaranya Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana serta Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo. Menurut Danang, publik saat ini merupakan publik yang terus berubah sangat dinamis sebagai akibat perubahan situasi politik, ekonomi yang semakin cepat berubah dari waktu ke waktu dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Kondisi demikian menurut Danang mau tidak mau menuntut penyelenggaraan Humas Pemerintah dilakukan dengan lebih progresif tidak lagi business as usual.

Danang berpendapat, salah satu hal yang perlu ditingkatkan menyangkut profesionalisme diri humas pemerintah adalah mengelola hubungan dengan media. “Seorang PR mustinya memiliki kecakapan komunikasi yang bagus yang didasarkan kemampuan menerima dan 

 

mengolah informasi dengan baik,” ujar Danang.  Menurut Danang saat ini informasi selalu datang bak tsunami, informasi bisa menjadi bernilai atau tidak tergantung dari bagaimana kemampuan mengolah tsunami informasi itu.

Selain profesionalisme diri, Danang masih juga menganggap kedudukan kelembagaan humas Pemerintah saat ini masih menjadi masalah. Menurutnya kelembagaan humas Pemerintah masih perlu terus diperbaiki. Meski umumnya di kalangan Kementerian kedudukan humas saat ini secara structural sudah memadai, namun hampir semua di kalangan pemerintah daerah humas secara struktural masih menjadi bagian level bawah organisasi. “Humas di Kementerian secara struktural sudah cukup bagus sejak tahun 2007, tapi bagaimana dengan kinerjanya setelah sekian tahun, apakah kita sudah berpuas diri dengan kondisi yang ada saat ini?”, ujar Danang.

 

Namun Danang juga tidak membantah pendapat peserta diskusi bahwa permasalahan organisasi humas bukan hanya menyangkut struktur, tetapi justru kadang leibih dominan menyangkut budaya organisasi. Tanggapan peserta yang mengemuka menyebutkan bahwa seringkali budaya yang tumbuh dalam organisasi birokrasi pemerintahan tidak mampu mendukung humas menjalankan fungsinya dengan baik meskipun secara struktural sebenarnya kedudukannya sudah memadai. “Mari kita semua ikut berperan memperbaiki permasalahan budaya ini,” ajak Danang.

 

Sementara itu Gatot S Dewa Broto yang berbicara selaku PPID Kementerian Kominfo menjelaskan dalam 2-3 tahun belakangan ini Humas Pemerintah juga disibukkan dengan berbagai permasalahan menyangkut pelayanan informasi sebagai bagian pelaksanaan UU Kebebasan Informasi Publik (KIP). Menurut Gatot sebetulnya pelaksanaan UU KIP tidak hanya menyangkut tugas humas pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab semua unit kerja terutama yang berhubungan dengan dokumentasi data dan informasi. Hingga kini menurut Gatot pihaknya sudah mencatat seringnya terjadi persengketaan informasi antara kalangan publik peminta informasi dengan berbagai instansi kelembagaan pemerintah yang dimintai informasi. Gatot berpendapat, persengketaan informasi tersebut umumnya terjadi karena berbagai kelemahan pada instansi pemerintah yang dimintai informasi seperti menganggap ringan kewajiban menyediakan informasi publik. “Sebetulnya persengketaan informasi publik dapat diminimalisasi dengan berbagai strategi,” kata Gatot seraya membeberkan berbagai strategi yang dimaksud, mulai dari penataan organisasi pelayanan informasi, penyisiran dan permahaman peraturan perundangan diluar UU KIP yang memiliki relevansi, serta uji konsekuensi informasi (BRD)