Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono pada acara The Transport Indonesia Leaders Forum, di Jakarta Kamis (6/12) mengatakan, pemerintah masih membutuhkan banyak dana untuk membangun proyek-proyek transportasi yang saling terinterkoneksi antara transportasi darat, laut, udara dan kereta api.

 

Dari sekitar USD 202,5 miliar yang dibutuhkan dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI, pemerintah pada tahun 2013 nanti baru baru merencanakan anggaran sebesr USD 20 miliar untuk infrastuktur sektor transportasi dan energi.

 

‘’Dari jumlah yang dibutuhkan tersebut sekitar 35 persen investasi diharapkan datang dari sektor swasta, sisanya mendong investasi asing untuk memenuhi kebutuhan transportasi masa depan,’’ kata Wamenhub.

 

Dijelaskan  olah Bambang, banyak sudah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membangun dan mengembang infratsuktur transportasi, seperti pembangunan rel ganda Jakarta Surabaya, merevitalisasi sejumlah bandara yang di kelola oleh PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II, serta pengembangan pelabuhan oleh PT Pelindo.

 

Namun apa yang sudah dilakukan pemerintah itu  belum cukup, dan masih membutuhkan pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih besar dengan biaya yang sangat besar juga tentunya. Kesemuanya ini dilakukan penting untuk meningkatkan daya saing negara, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan mobilitas dan konektivitas. Proyek-proyek yang merupakan bagian dari MP3EI yang diperkenalkan pada Mei 2011, termasuk jalan raya, kereta api, bandara dan pelabuhan.

 

Agar investor asing berminat untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur transportasi, pemerintah telah berkomitmen untuk membuka peluang bagi investor asing dan swasta untuk berpartisipasi dalam mengembangkan infrastruktur transportasi seperti sistem kereta api, pelabuhan, dan bandara.

 

Metode partisipasi swasta dan asing untuk proyek pembangunan infrastruktur transportasi ada dua jenis yakni metode public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dan swasta, juga metode special assigment atau penunjukkan khusus seperti untuk proyek Pelabuhan New Priok Kalibaru dan kereta api bandara.

 

Dijelaskan oleh Bambang, mendatangkan investor asing adalah sebagai salah satu cara pemerintah untuk bisa menekan pinjaman luar negeri untuk proyek infrastruktur transportasi. Tidak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga memakai BUMN sebagai ujung tombak untuk pembiayaan di berbagai bidang seperti PT Angkasa Pura 1 dan 2, PT Pelindo I-IV, PT Kereta Api Indonesia. Semuanya memiliki kemampuan untuk mencari pendanaan sendiri.

 

Diingatkan oleh Wamenhub, pinjaman luar negeri saat ini sudah cukup besar dan pemerintah mengupayakan agar pinjaman ini bisa ditekan. "Kita lihat apakah kita masih memerlukan bantuan luar negeri. Kalau ada pun, pasti akan terbatas dan dialokasikan untuk jenis-jenis infrastruktur tertentu," ujarnya.

 

Sementara itu Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Regional Menko Perekonomian Lucky Eko Wuryanto mengatakan Indonesia memiliki banyak sumber daya potensial yang membutuhkan transportasi, sehingga butuh lebih kreatif untuk eksplorasi pembangunan infrastuktur pendukungnya dalam jangka menengah-panjang.

 

Sebagaimana yang disampaikan Bambang, Lucky juga menyampaikan pentingnya peran swasta dan asing untuk membantu pembiayaan meskipun pemerintah sudah menaikkan anggaran untuk infrastruktur transportasi, dan pemerintah akan membantu kerjasama dalam pembangunan ini. Ini dilakukan untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang di atas 6 persen per tahun. (JO)