JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatkan , proyek-proyek strategis nasional yang dikerjakan lebih awal akan menghasilkan pembangunan dengan kualitas yang lebih baik, karena itu, kontrak-kontraknya harus dilakukan lebih awal. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya ketika menyaksikan acara Penandatanganan Dua Belas Kontrak Paket Kegiatan Strategis Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2016, di Ruang Mataram Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin (18/1).

Presiden menekankan, kebiasaan buruk kementerian yang melakukan lelang proyek pada pertengahan tahun diminta ditinggalkan, karena hal itu akan menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. "Pola lama, tradisi lama, cara lama memang harus kita tinggalkan. Dulu yang namanya kontrak sepertinya bulan 5, bulan 6, dan bulan 7, bahkan Oktober masih ada tanda tangan kontrak. Sekarang tidak boleh ada lagi seperti itu, awal tahun harus sudah tanda tangan, agar secepatnya memberikan manfaat buat masyarakat dan yang penting lagi uang secepatnya beredar di masyarakat," kata Presiden.

Untuk menghindari kebiasaan penundaan kontrak tersebut terulang, Presiden, sejak enam bulan lalu telah memerintahkan kepada semua kementerian, lembaga serta pemerintah daerah jika telah menerima Data Isian Penggunaan Anggaran (DIPA?) harus sudah melakukan lelang, sehingga pada bulan Januari sudah bisa dilakukan penandatanganan kontrak dilajutkan dengan pembangunan yang sudah direncanakan.

Presiden pada kesempatan tersebut, mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang telah melakukan kontrak kegiatan strategis di awal tahun. "Saya senang di Kemenhub sudah memulai melakukan hal tersebut dan angkanya cukup besar yaitu sekitar Rp 2 triliun, lalu pada bulan Januari ini juga diharapkan akan ditandatangani kurang lebih lebih Rp 14 triliun," katanya.

Menurut Presiden, penandatanganan kontrak di awal tahun tersebut merupakan langkah yang baik, sebab Pemerintah memiliki waktu yang longgar jika terjadi kekurangan ataupun koreksi ketika mendekati penyelesaian proyek.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga berpesan agar pengerjaan proyek-proyek pembangunan nasional yang di daerah diserahkan kepada kontraktor lokal. "Jika daerah siap, berikan kontrak pembangunan itu kepada kontraktor lokal," ujar Presiden.

Namun demikian, kata Presiden, jika proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh kontraktor nasional, uang dari pembangunan proyek tersebut tetap beredar di daerah. "Biarkan uangnya tetap beredar di daerah. Jangan ditarik ke pusat," tambah Presiden.

Presiden juga berpesan, agar proyek-proyek pembangunan mampu lebih banyak menyerap tenaga kerja, maka proyek tersebut haruslah bersifat padat karya. "Saya tidak anti peralatan berat. Tetapi utamakan pemerataan agar masyarakat bisa memperoleh pendapatan, masalah pemerataan," pesan Presiden. (SNO)