(Jakarta, 2/10/2012) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), hari ini, Selasa (2/10) menyerahkan dokumen analisis dan evaluasi kelas jabatan di lingkungan Kemenhub kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Bersamaan dengan penyerahan dokumen, juga dilakukan penandatanganan hasil validasi job grading (kelas jabatan) di lingkungan Kemenhub oleh Kemen PAN RB.

Bertempat di Ruang Kutai, kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, penandatangan dilakukan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur, Kemen PAN-RB, Ramli E. Naibaho dan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono beserta jajarannya serta Deputi Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Penandatangan hasil validasi job grading Kemenhub ini merupakan bagian dari program percepatan Reformasi Birokrasi bidang SDM aparatur untuk mewujudkan SDM Aparatur yang bersih, kompeten dan melayani.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Kemen PAN-RB, Ramli E. Naibaho mengatakan bahwa penandatangan dan penyerahan dokumen ini merupakan momentum yang sangat penting dalam upaya melakukan reformasi birokrasi khususnya di Kemenhub. Menurutnya, dokumen ini adalah sebagai pelengkap dokumen dalam reformasi birokrasi agar  dapat menata jumlah dan kualitas pegawai  sehingga diketahui  berapa jumlah kebutuhan pegawai yang sebenarnya dibutuhkan oleh Kementerian Perhubungan.

“Dari hasil peta jabatan ini kita bisa tahu berapa kebutuhan pegawai serta penataan jumlah dan kualitas pegawai. Misalnya, suatu unit kerja sebenarnya membutuhkan 5 pegawai, ternyata yang ada baru 3, berarti masih kurang dua, ini tiap tahun bisa dikembangkan terus. Ini momentum yang sangat penting dalam menata SDM aparatur (Manpower Planning),” ujar Ramli.

Ia pun mengatakan dalam menentukan dengan adanya Reformasi birokrasi juga nantinya akan membuat struktur organisasi menjadi lebih dinamis menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Menurutnya saat ini, kondisi struktur organisasi pemerintahan cenderung statis padahal tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang.
“Selama ini organisasi kita cenderung settle dan tidak berubah, padahal di zaman sekarng ini sudah tidak benar, jadi harus ada penyesuaian. Ciri (struktur organisasi) kemenhub tentunya beda dengan kementerian lain. Untuk itu dimungkinkan setelah reformasi birkorasi ini, (Kementerian) merubah struktur organisasinya,” terangnya.
 
Sementara itu, Wamenhub, Bambang Susantono dalam sambutannya mengatakan dalam reformasi birokrasi ini banyak hal positif yang telah didapat terutama dalam proses pengembangan SDM Aparatur. Ia mencontohkan, bahwa dalam proses pengangkatan pejabat mulai eselon 3 sampai 1, sekarang harus melalui proses atara lain : assesment secara independent dan sosiometri. Sehingga prosesnya menjadi lebih fair karena melalui proses yang profesional, adil dan mengutamakan kepentingan umum.

“Acuannya dengan adanya reformasi birokrasi, maka tidak ada lagi  istilahnya titip-titip pejabat, pemilihan tidak lagi bergantung pada suka dan tidak suka, semua bisa dilakukan secara fair,” tuturnya.
Bambang menyampaikan, proses menuju reformasi birokrasi khususnya di Kemenhub adalalah hal yang tidak mudah dilakukan dan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh karena Kemenhub memiliki jumlah SDM yang sangat banyak yaitu sekitar 34.000 orang yang terletak di seluruh provinsi di Indonesia.
“Kemenhub memiliki sekitar 34.000 orang SDM yang rentangnya mulai dari peneliti senior sampai penjaga mercusuar yang bertugas di daerah terpencil. Jadi variasinya luar biasa jika ingin melakukan job grading. Itu merupakan tantangan bagi kita,” ungkap Bambang.

Ia menekankan bahwa SDM yang baik adalah yang memenuhi unsur transparan, akuntabilitas, profesional, cepat tanggap terhadap perubahan. Kesemua unsur tersebut, menurutnya, tidak bisa ditawar lagi harus dimiliki dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pada akhir sambutannya, Bambang menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi bukan hanya sekedar remunerasi, tetapi juga bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Untuk itu, Ia mengingatkan kembali kepada jajarannya lebih menghayati  5 (lima) Citra Perhubungan yaitu Taqwa, Tangguh, Tanggap, Terampil  dan Tanggung jawab.

“Lima citra itu kita dapat kembangkan dengan lingkungan strategis baru, perkembangan dunia yang cepat dan tekad kita semua untuk melayani publik dengan baik. Mari kita laksanakan reformasi birokrasi dengan konsisten.” Tandasnya.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemenhub, Leon Muhamad, yang juga selaku ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan menyampaikan secara runut proses tahapan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenhub, yakni sebagai berikut:

• Pada 18 November 2011 : mengadakan workshop analisis  dan evaluasi jabatan (Anjab) yang dihadiri kurang lebih 386 orang yang teridiri dari seluruh unit kerja kemenhub pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menghadirkan narasumber dari Kemen PAN-RB,

• Pada 28 desember 2011 : ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 101 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di kemenhub,

• Pada 6 desember 2011 : dibentuk tim Anjab kemenhub, dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP : 961 tahun 2011, diantaranya bertugas melaksankan pendistribusian, memfasilitasi pengumpulan formulir isian analsisi dan evaluas jabatan, serta berkoordinasi dengan tim Anjab tingkat nasional yakni kemen PAN-RB dan BKN,

• November 2011 s.d Mei 2012 : dilaksanakan pengisian formulir Anjab di seluruh unit kerja baik Pusat maupun UPT,

• Setjen memfasilitasi dengan pertemuan Kemenpan dan BKN dalam proses penyusunan anjab dengan setiap perwakilan unit kerja

• Tim kecil anjab menyelenggarakan beberapa diskusi dengan kemenpan dan BKN,

• Melalui surat Menhub No. KP : 110/1/1 Menhub 2012 tanggal  1 juni 2012 perihal Penyampaian Dokumen Anjab di Lingkungan kemenhub,

• 7 Agustus 2012 : diselenggrakan rapat persiapan penandatangann berita acara valiadsi job grading kemenhub yg dihadiri unit kerja Kemenhub, kemen PAN-RB dan BKN,

• 5 September 2012, dilaksanakan penandatangan berita acara validasi job grading kemenhub oleh sekjen Kemenhub dan Kepala BKN bertempat di Gedung BKN, Jakarta,

• Hari ini (2 Oktober 2012) : dilaksanakan penandatangan Berita Acara Validasi Job Grading di lingkungan Kemenhub oleh Kemen PAN-RB dan BKN. (RDH)