(Surabaya 16/4/2012) Propinsi Jawa Timur andalkan pembangunan infrastruktur transportasi  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  di wilayahnya lebih tinggi dari sebelumnya yang mencapai 7,22 dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 14,68 persen.

Hal itu diungkapkan  Gubernur Jawa Timur Soekarwo ketika membuka Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan  (Musrenbang) Propinsi Jawa Timur 2012, yang berlangsung di Surabaya, Senin (16/4).

Musrenbang Proipinsi Jawa Timur 2012 juga menghadirkan sejumlah pembicara dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Ketua Bappenas, Bank Dunia, Ketua DPRD Jawa Timur.

Menurut  Sukarwo, saat ini terjadi perubahan yang sangat signifikan di wilayah Propinsi Jawa Timur, dimana sebelumnya sebagai wilayah  yang  pertumbuhan ekonominya berbasis pertanian menjadi jasa. Atas keadaan seperti itu, maka target Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim 2013 adalah  meningkatkan kesejahteraan melalui perluasan dan penguatan UMKMK, pasar dalam negeri,  serta perbaikan infrastruktur.

“Agar capaian pembangunan di wilayah Jawa Timur berhasil, maka RKPD kami sesuaikan juga dengan konsep pemerintah pusat melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang didalamnya menetapkan adanya pembangunan infrastruktur transportasi. Jika pembangunan infrastruktur  transportasi dapat berlangsung  di tahun ini dan usulan tahun 2013 bisa terealisir, maka Jawa Timur akan lebih tinggi lagi peningkatan pertumbuhan ekonominya dari tahun sebelumnya,,”  papar Sukarwo  Soekarwo.

Target kinerja utama tahun 2013 menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,5 hingga 4,0 persen, penurunan angka kemiskinan 11 hingga 12 persen, peningkatan pertumbuhan ekonomi 7,5 hingga 7,7 persen, dan peningkatan indeks disparitas Wilayah yang mencapai 112,0 serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia 73,0 hingga 73,1 persen.

Selain itu juga, Soekarwo menyatakan, pembangunan di Jawa Timur diarahkan  dengan melibatkan partisipasi  pihak ketiga,  dengan tujuan agar  kegiatan pembangunan  bisa berlangsung dan memenuhi capaian target yang ditetapkan.

“Sebagai regulator, pemerintah daerah punya peran mamfasilitasi agar pembangunan daerah juga bisa dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga pemenuhan kebutuhan pembangunan yang belum bisa dipenuhi oleh dana pemerintah daerah, bisa didukung oleh pihak ketiga,” ungkap Soekarwo.

Lebih jauh Soekarwo menjelaskan tentang 9 agenda pem bangunan di wilayahnya meliputi, peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan  kesehatan, perluasan lapangan kerja dan  penanggulangan kemiskinan, revitalisasi pertanian dan penyediaan infrastruktur pedesaan, pemeliharaan kualitas dan  fungsi lingkungan hidup, reformasi administrasi dan peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesalehan sosial, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan penghormatan HAM, percepatan penanganan dampak sosial ekonomi lumpur Lapindo.

Ada empat strategi pembangunan yang dilakukan meliputi stategi pro growt, pro job, pro poor dan pro environment. Adapun  untuk strategi pro growt  (pertumbuhan)  ada 9 sektor  lapangan usaha yang akan dikembangkan yakni sector pertanian. Pertambangan dan penggalian, Industri pengolaan. Listrik, gas dan air bersih. Konstruksi. Perdagangan, hotels dan restoran. Pengangkutan dan komunikasi. Keuangan, persewaan dan j asa perusahaan. Jasa-jasa
Usalan propinsi Jawa Timur pada pembangunan infrastruktur transportasi meliputi pembangunan jalur kereta api, lintas Madiun – Surabaya yang panjang lintasan mencapai 200 km,  Lintas Bangil – Malang – Blitar – Kertosono yang panjang lintasan  sekitar 216 km, litasa  Surabaya – Jember – Banyuwangi  yang panjang lintasan  mencapai 309 km.

Untuk infrstruktur transportasi udara, usualannya pengembangan  bandara  Juanda yang saat ini Jumlah penumpang (10,7 juta) melebihi kapasitas terminal penumpang (6 juta), dengan slot time pesawat   pada jam sibuk 1 menit 20 detik.

Untuk jalan darat,  kata Soekarwo, yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum juga diusulkan pembangunan  jembatan baru Ploso dengan panjang 225 m, lebar 9m (lebar aspal 7m, lebar trotoar 2 x 1m).

Pembangunan jalan darat tersebut, tambah Soekarwo, untuk mendukung pengembangan investasi di kawasan Industri Ploso Kabupaten Jombang.  Dasarnya, antisipasi akses menuju Pintu simpang susun jalan tol tersebut agar tidak terjadi kemacetan. Sedangkan untuk pengadaan tanah dan jalan akses pendekat menuju jembatan Ploso Baru menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.  Pembangunan Fisik Jembatan diusulkan melalui dana APBN tahun 2012 sebesar Rp. 30 Milyar.

Jalan lintas selatan di Jawa timur juga menjadi perhatian serius untuk dikembangkan, namun sampai saat ini terkendala ijin pinjam pakai kawasan hutan dengan perhutani yang masih pada tahap pemenuhan kewajiban pembayaran ganti rugi  dan pengukuran tata batas. Untuk jalur selatan Pacitan-Malang kebutuhan pembangunan fisik seebsar  Rp. 660 Milyar . Jalur lintas selatan ini meliputi kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan.

Disebutkan juga pada tahun 2013, kekuatan APBD 38 Kab/Kota mencapai Rp. 48.894.875.468.175, sedangkan total investasi publik  (APBN + APBD Prov & Kab/Kota)  Rp. 87.275.813.437.331. Total Berkontribusi sebesar 9,8% dari total PDRB Jawa Timur yang mencapai  Rp. 884 triliun.

Sementara itu untuk infstruktur pelabuhan, pengembangan pelabuhan diusulkan agar terjadi pembangunan di pelabuhan Kalilamong, untuk mengatisipasi pelabuhan Tanjung Perak yang semakin padat. (AB)