JAKARTA – Pemerintah menargetkan sebanyak 60 persen dari pergerakan warga Jakarta pada tahun 2029 akan menggunakan angkutan umum massal. Pengembangan infrastruktur utama dikombinasikan dengan peningkatan sistem transportasi serta pengembangan TOD di wilayah Jabodetabek, diyakini akan menjadikan target tersebut terealisasi. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi Keynote Speaker pada seminar Internasional dengan tema “Mempercepat Proyek Infrastruktur” yang diselenggarakan International Urban Development Association (INTA) bertempat di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (14/2).

Menurut Menhub, dengan pergerakan 60 persen tersebut artinya MRT, LRT, BRT, dan KRL sudah berfungsi dan menjadi bagian terpenting bagi masyarakat. Namun hal tersebut tidak akan terwujud jika tidak didukung oleh semua pihak, terutama peranan swasta.

“Karena transportasi massal itu waktunya tepat, ramah lingkungan dan lain sebagainya. Oleh karenanya itu tidak bisa dilakukan kita sendiri, kita harus minta swasta untuk bergabung. Semua harus ikut terlibat, agar tahun 2029 itu dapat tercapai. Kalau kita masih ego sektoral, ini tidak akan terjadi. Saat ini baru berkisar 40 persen,” tutur Menhub.

Menhub menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah berskala besar akan tergantung pada perkembangan sistem transportasinya. Seperti yang diketahui di banyak kota besar, masalah transportasi muncul dalam kehidupan sehari-hari seperti kemacetan lalu lintas. Dengan kondisi ini tentunya Kementerian Perhubungan ditantang untuk memperbaiki sistem transportasi guna mengatasi permasalahan.

Dalam pengembangan sistem transportasi untuk kota-kota besar, konsep Transport Oriented Development sering diajukan. Skema ini memberikan waktu tempuh yang lebih pendek dengan memusatkan simpul aktivitas dan mengintegrasikan transportasi umum berbasis rel dan / atau jalan. TOD biasanya merupakan penggunaan lahan campuran dengan kepadatan pengembangan properti yang tinggi. TOD akan menciptakan lingkungan yang mudah dijangkau karena transportasi umum dapat diakses dalam jarak lebih kurang 1 km atau sekitar 5 sampai 10 menit berjalan kaki.

“Saya yakin dengan mengembangkan TOD, masalah transportasi terutama kemacetan lalu lintas akan berkurang karena orang yang tinggal di daerah TOD cenderung menggunakan angkutan umum karena akan lebih nyaman. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan transportasi untuk mengalihkan penggunaan mobil pribadi ke angkutan umum,” urai Menhub.

Tentunya untuk menerapkan skema TOD merupakan tantangan tersendiri. Ini tidak akan dilaksanakan tanpa dukungan banyak pemangku kepentingan. Tantangannya dimulai dari tahap perencanaan hingga operasi. Konsep berkelanjutan dan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Mekanisme yang adil dalam memilih operator TOD sangat penting agar partisipasi swasta lebih lanjut.

“Kita perlu menyadarkan masyarakat bahwa TOD itu manfaatnya banyak sekali. Kita sudah digandeng swasta, jadi nanti akan ada yang KPBU. LRT juga kita undang yang swasta. Nanti MRT Jakarta juga akan mengundang swasta,” pungkas Menhub. (HH/TH/AL/BI)