(Jakarta, 7/2/2012) Masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan untuk meningkatkan daya saing logistik Indonesia dalam rangka menghadapi konektivitas ASEAN. Beberapa penilaian tentang daya saing logistik (logistic performing index) hasilnya belum begitu menggembirakan, demikian disampaikan Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono saat membuka acara workshop "Kesiapan Pelabuhan Mewujdukan konvektivitas Logistik Nasional dan ASEAN” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Maritim di bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa, (7/2).
"Tentunya PR itu tidak bisa kita selesaikan sendiri oleh satu sektor saja," ujar Bambang.
Bambang mengatakan, dalam pengembangan suatu wilayah di Indonesia, pemerintah melakukannya melalui pendekatan sektoral atau regional, tidak sendiri-sendiri tetapi per koridor.
"Kita tidak bicara Jakarta sendiri, sektor pertanian sendiri, PU sendiri atau perhubungan sendiri tetapi per koridor yang dapat menghubungkan satu sama lain. Itu yang diharapkan sebagai penarik ekonomi kita secara nasional," ungkapnya.
Pemerintah mempunyai pakem yaitu Masterplan Perluasan Percepatan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E1) yang memiliki 6 koridor wilayah pembangunan.
Menurut Bambang pengembangan ekonomi dalam MP3E1 yang dilakukan adalah analisa tentang komoditas pada wilayah yang mempunyai potensi daya saing untuk go internasional.
"Contoh Sumatera, memiliki komoditi kelapa sawit, dan Jawa dewngan minyak buminya itu adalah satu primadona untuk pengembangan ekonomi regional," jelasnya.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan bahwa disamping masterplan MP3I di dalam negeri, ada masterplan lain yang harus diselaraskan. Masterplan tersebut yaitu Masterplan ASEAN Connectivity. Seperti diketahui dalam masterplan ASEAN terdapat 47 pelabuhan diASEAN yang akan dikembangkan dalam rangka konektivitas negara ASEAN, dimana 14 Pelabuhan diantaranya adalah di Indonesia.
“Tentu harus kita pikirkan bagaimana kepentingan antar negara ASEAN dan kita saling sinergi, kita harus cari cara agar interest kita masuk ke dalam ASEAN (masterplan ASEAN-red),” jelasnya.
Bambang menegaskan, intinya kita harus bersiap menuju ASEAN Connectivity atau ASEAN Free Trade. Hal tersebut bukan saja merupakan tugas pemerintah, tetapi juga didukung bersama oleh stakeholder transportasi seperti pelaku usaha dan juga dukungan Media. (RDH)
