JAKARTA - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz berpesan kepada Kementerian Perhubungan agar mampu mengelola dana Rp 65 triliun dalam Anggaran dan Pendapatan Negara (APBN) 2016.

"Kami berharap Kementerian Perhubungan melakukan pengelolaan sebaik-baiknya agar setiap rupiah yang dipercayakan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," pesan Harry ketika menjadi pembicara kunci dalam seminar "Peran APIP Dalam Pengendalian Kecurangan dan Peluncuran Buku Sikencur (Sistem Kendali dan kecurangan)" di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin (2/11).

Harry mengatakan, sistem kendali pengelolaan keuangan negara sangat penting, untuk mengontrol penggunaan anggaran negara agar terhindar dari kecurangan.

Harry mengatakan, pada tahun anggaran 2015, Kementerian Perhubungan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan. Karena itu ia berpesan, agar kondisi tetap dipertahankan.

Dalam penentuan WTP, kata Harry, BPK meningkatkan kriteria penilaian penggunaan dan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dari 5 persen menjadi 3 persen dari dana yang dikelola oleh lembaga negara.

Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2016 memperoleh anggaran Rp 65 triliun. "Untuk tetap mempertahankan WTP, Kemenhub tidak boleh melebihi 3 persen atau Rp 600 miliar dana yang pengelolaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Harry.

Oleh karena itu, saran Harry, peran Aparat Pengawal Internal Pemerintah (APIP) di masing-masing lembaga negara harus diperkuat. "APIP merupakan bagian dari sistem pengendalian pengelolaan keuangan negara. Karena itu perannya harus diperkuat," kata Harry.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dalam sambutannya mengingatkan kepada para pegawai Kementerian Perhubungan agar tidak melakukan perjalanan fiktif. "Jangan coba-coba melakukan perjalanan fiktif karena sangat berbahaya. Boleh melakukan perjalanan sepanjang bisa ada tujuannya dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya," kata Menhub mengingatkan.

Menhub mengakui, dengan adanya pengetatan penggunaan anggaran, mengakibatkan penyerapan anggaran agak telat. "Tantangan terbesar adalah penyerapannya anggaran agak telat," ungkap Menhub. (SNO)