(Jakarta, 21/12/10) Dalam rangka upaya untuk mewujudkan pelaksanaan e-government, Kementerian Perhubungan saat ini tengah merintis pembangunan Data Warehouse. Sebagai bagian dari pengenalan dan pemahaman tentang Data Warehouse itu sendiri, telah dilaksanakan kegiatan Workshop Prototype Data Warehouse di Kementerian Perhubungan, Selasa (21/12). Acara yang dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Ir. Moh Ikhsan Tatang selain ditujukan bagi kalangan pejabat dan pegawai Kementerian Perhubungan juga dihadiri oleh segenap perwakilan BUMN sektor perhubungan.

Data Warehouse merupakan alat dan sekaligus bagian dari Decision Support System (DSS) yang digunakan untuk membantu dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang didasari oleh mekanis proses pengolahan analitik secara langsung dari sumber data yang dikenal dengan Online Analytical Processing (OLAP). Data ini merupakan implementasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna mendukung dan sekaligus menjadi bagian grand design menuju e-Governmet dalam rangka efektifitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan kepemerintahan. Penerapan e-Government itu sendiri merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Pada kesempatan tersebut Ikhsan Tatang menegaskan bahwa Pemerintah bertekad untuk melaksanakan e-Government secara sungguh-sungguh yang ditandai dengan terbitnya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan e-Government dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sejalan dengan itu Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Permenhub No. KP 39 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pemanfaatan Data Warehouse yang berbasis transaksi data dan informasi secara online memungkinkan dilakukannya koreksi atau intervensi suatu kebijakan secara cepat mengingat, data dan informasi yang tersedia dapat termonitor langsung secara nasional dalam satu frame. Misalnya pada kasus-kasus dimana terjadi antrian kendaraan di pelabuhan penyeberangan, pengalihan rute bus/kapal/pesawat pada rite yang terkena gangguan dapat diminimalkan.

Saat ini sebagian data pengumpulannya sudah dapat dilakukan secara real time, namun sebagian lagi masih manual dengan delay bervariasi. Oleh karena itu, Ikhsan tatang menghimbau setiap unit kerja yang belum apply dengan sistem ini agar segera melakukan proses koneksi dengan membangun sistem yang berbasis elektronik. (BRD/SYAM)