(Surabaya 17/4/2012) Kementeran Perhubungan memberi dukungan pada pembangunan provinsi Jawa Timur melalui pembangunan infrastruktur  transportasi yang berbasis pada antar moda untuk terciptanya konektivitas  baik itu intra maupun antar propinsi, sebagaimana yang tertuang dalam Master Plan  Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Demikian salah satu bagian yang disampaikan  Menteri Perhubungan EE. Mangindaan pada Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan  (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur, yang berlangsung di Surabaya, Senin (16/4).

Musrenbang Propinsi Jawa Timur Dibuka oleh Gubernur Soekarwo dengan menghadirkan sejumlah pembicara dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Ketua Bappenas, Bank Dunia, Ketua DPRD Jawa Timur,LSM, Ketua BEM Se Jawa Timur dan sejumlah organisasi sosal lainnya.

Menhub yang menjadi pembicara pada acara itu  menyatakan prioritas pembangunan sektor transportasi   mengarah pada upaya  mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan konektivitas wilayah melalui penyediaan sarana/prasarana transportasi yang handal; Meningkatkan keselamatan dan keamanan; Membuka ruang/kesempatan seluas-luasnya kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan sarana prasarana transportasi; Meningkatkan peran masyarakat, BUMN, dan swasta dalam penyediaan infrastruktur; Meningkatkan kualitas SDM transportasi dan Mendorong pembangunan transportasi berkelanjutan melalui pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan. 

 “Saat ini Kementerian Perhubungan juga  memiliki perencanaan membangun  infrastruktur  transportasi di Jawa Tmur, bahkan ada yang sedang  berjalan, seperti pembangunan  kereta api,   pelabuhan dan  bandara, sehingga upaya pemerintah provinsi untuk membangun  wilayah bisa berjalan,” ungkap Mangindaan.

Agar pembangunan itu mampu mengoptimalkan potensi seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur, kata Menhub, maka infrastruktur transportasi arahnya untuk melayani kegiatan transportasi antar moda.

“Dengan begitu, maka antara satu daerah dengan daerah lainnya di provinsi semakin meningkatkan keterhubungannya, karena angkutannya dengan berbagai moda tersedia,” ungkap Menhub.

Pembangunan di provinsi Jawa Timur yang tingkat  pertumbuhan ekonominya mencapai 7,22 % menurut Menhub, membutuhkan dukungan perencanaan yang matang. Misalnya, untuk pengembangan bandara Juanda  yang diharapkan mampu menampung  sebanyak 6 juta orang pertahun, tentunya  perencanaannya bias  lebih besar lagi.

“Karena dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat masyarakat yang menggunakan jasa angkutan udara akan lebih besar lagi dari perkiraan, sehingga pembangunan bandara mampu mengantisipasi peningkatan pengguna jasa,” ujar Menhub.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi  juga harus diantisipasi bagi masuknya kendaraan di dalam kota.  Misalnya melalui pembangunan stasiun  kereta api yang juga dilengkapi dengan lahan parkir kendaraan yang sangat luas. Dengan begitu, masyarakat yang akanmasuk ke kota dengan akan menggunakan kereta,   sedangkan kendaraannya diparkirk di stasiun tersebut.

Untuk terlaksananya pembangunan infrastruktur transportasi, tambah Menhub, kendala yang  perlu mendapat perhatian menyangkut pembebasan lahan. Ia berharap pihak pemerintah daerah mengakomodir kepentingan warga yang tanahnya dibebaskan.

“Berikan harga yang baik kepada warga. Meski terbilang tinggi, jika untuk kepentingan warga dan rakyat, akomodir saja, asal bukan jatuh ke tangan calo,” ungkap Menhub. (AB)