JAKARTA - Kementerian Perhubungan mendukung gerakan nasional non tunai melalui kerjasama penerbitan corporate card dengan Bank Mandiri. Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penggunaan Mandiri Corporate Card antara Bank Mandiri dengan Kementerian Perhubungan yang diselenggarakan di Ruang Nanggala Kementerian Perhubungan, Senin (19/3).

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan merupakan kementerian pertama yang merealisasikan penggunaan kartu kredit corporate.

“Hari ini tanggal 19 Maret 2018 tidak sampai setahun dari penandatanganan perjanjian kerjasama induk antara Kemenkeu dan Himpunan Bank Negara (HIMBARA) pada 21 Februari 2018, kita merupakan kementerian pertama yang merealisasikan Corporate Card,” ujar Sugihardjo yang biasa disapa Jojo.

Penggunaan kartu kredit corporate ini sementara akan digunakan sebagai tambahan uang persediaan yang akan dipegang oleh bendahara. Hal ini bertujuan untuk menerapkan tertib administrasi karena mempercepat dan membuat proses administrasi menjadi lebih praktis, dibandingkan dengan pengajuan tambahan uang persediaan dengan metode lama yang harus melalui Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan memerlukan waktu lebih lama.

“Sementara ini, corporate card menjadi sebagai tambahan dari uang persediaan. Nanti setelah permenkeu nya sudah ada, maka penggunaannya full untuk seperti TUP (Tambahan Uang Persediaan) yang bisa kita gunakan untuk lebih luas lagi,” tambah Jojo.

Pada akhirnya, diharapkan kerjasama antara Bank Mandiri dan Kementerian Perhubungan semakin produktif, berjalan baik dan lancar sehingga kontrol dan efisiensi terhadap aktifitas keuangan akan semakin maju.

“Saya berharap kedepannya kerjasama antara Bank Mandiri dengan Kementerian Perhubungan semakin produktif. Semoga sinergi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga kontrol dan efisiensi terhadap aktifitas keuangan akan semakin maju,” ungkap Jojo.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Kelembagaan Bank Mandiri Kartini Sally, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H Purnomo, Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri, Sekretaris Inspektur Jenderal Aca Mulyana, Direktur Lalu Lintas Ditjen Perhubungan Darat Pandu Yunianto, Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Firdaus Komarno. (LNM/TH/LP/BI)