Jakarta – Kementerian Perhubungan terus berupaya mengembangkan infrastruktur perhubungan baik melalui angkutan kereta api dan kapal ro-ro untuk mendukung distribusi logistik di Pulau Sumatera yang saat ini masih didominasi oleh truk untuk mengangkut barang.
Kondisi jalur jalan lintas Sumatera sepanjang lebih dari 2.450 kilometer dari Aceh hingga Lampung, yang biasa dilintasi truk pembawa angkutan barang belum mampu mendukung distribusi logistik. Selain masih banyak jalan yang rusak dan rawan kecelakaan, kendala yang dihadapi truk-truk pengangkut barang yaitu adanya beberapa laporan terkait premanisme. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan biaya ekonomi tinggi yang berdampak pada tingginya harga barang.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Kemenhub mengetengahkan pengangkutan dengan moda kereta api dan angkutan dengan kapal, untuk memindahkan sebagian beban angkutan barang tersebut dari jalan. “Memang angkutan barang dengan kereta api dan kapal tidak selugas angkutan barang melalui jalan, karena baik angkutan dengan kereta api maupun kapal terikat jadwal yang ketat dan jangkauannya masih terbatas pada wilayah tertentu yang tersedia infrastrukturnya ”, kata Menhub Budi Karya Sumadi di Jakarta, Senin (27/2).
Menhub menjelaskan, Kementerian Perhubungan mengembangkan sistem transportasi dan infrastuktur yang terkait dengan angkutan barang di Sumatera. Di sektor perkeretaapian, pemerintah memiliki rencana membentangkan rel kereta api dari Banda Aceh sampai Lampung, yaitu dari Bireun-Lhokseumawe-Langsa-Besitang hingga ke Rejosari/Km3-Bakauheni. Total panjang jalur kereta api Sumatera mencapai sekitar 1.400 km. “Sebagian dari infrastuktur kereta api tersebut sudah ada”, ujar Menhub.
Jalur kereta api di Sumatera yang telah ada, yaitu lintas Sumatera Selatan sampai Lampung. Sementara yang tengah dibangun saat ini, menyambungkan lintas kereta api dari Aceh sampai dengan Medan - Sumatera Utara; reaktivasi jalur KA lintas Binjai-Besitang sepanjang 85 km. Demikian juga reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat, yaitu jalur lintas Padang Panjang-Bukit Tinggi-Payakumbuh; Pariaman-Naras-Sungai Limau; dan Muaro Kalaban-Muaro.
Saat ini angkutan barang yang sudah rutin diangkut menggunakan kereta api di Sumatera yaitu Batu Bara, BBM, Semen, CPO (Minyak Sawit). Tingkat keterisian (load factor) angkutan barang melalui kereta api selama tahun 2016 tercatat, sebanyak 24,45 Juta ton atau 77,33 %, masih tersedia peluang angkutan sebesar 29 Juta ton.
“Tingkat keterisian kereta di Sumatera saat ini masih rendah, untuk itu saya mau bicara dengan PT. KAI untuk meningkatkan tingkat keterisiannya,” ungkap Menhub.
Sementara, pada penggunaan angkutan barang melalui kapal, dalam hal ini kapal ro-ro, Menhub Budi mengungkapkan akan memanfaatkan kapal ro-ro, seperti yang tengah dikembangkan di lintas penyeberangan Pelabuhan Panjang, Lampung – Tanjung Priok, Jakarta dan ke depan akan dilanjutkan ke Pelabuhan Semarang dan Pelabuhan Surabaya.
“Untuk Sumatera, saya akan minta kapal roro untuk menghubungkan Sumatera Bagian Selatan ke Sumatera bagian Utara. Tentunya ini butuh dukungan semua pihak,” jelas Menhub.
Menhub mengimbau kepada para pemilik barang untuk tidak ragu-ragu menggunakan angkutan kapal untuk mengangkut barang, lantaran dari sisi biaya lebih ekonomis dan lebih efisien daripada melalui jalan.
Ke depan Menhub berencana akan membuat konsep serupa di kota-kota lain, yaitu mulai dari Pelabuhan Panjang-Jakarta-Semarang-Surabaya-Padangbai-Lembar sebagai pilot project.
Upaya Kemenhub Cegah Kerusakan Jalan
Menhub Budi mengakui, bahwa salah satu penyebab rusaknya prasarana jalan di Sumatera adalah banyaknya truk yang mengangkut beban terlalu berat, di samping kualitas daya dukung jalan yang memang belum baik dan karena penggerusan/pengkikisan oleh air.
Ia mengatakan pihaknya terus berupaya mengurangi kerusakan pada jalan-jalan akibat dari beban kendaraan yang melebihi muatan. Salah satunya yaitu dengan cara menerapkan law enforcement khususnya pada fungsi jembatan timbang.
Menhub menambahkan, pengawasan terhadap berat muatan angkutan barang di jalan saat ini memang tidak dapat mengandalkan fungsi jembatan timbang. Menurutnya, banyak kendaraan yang mengangkut muatan lebih dapat lolos dari jembatan timbang.
“Pembenahan untuk memfungsikan jembatan timbang dengan baik saat ini tengah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan tanggung jawab jembatan timbang dari Pemda kepada pemerintah pusat atau kepada pihak tertentu (swasta) yang dapat lebih disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugasnya,” jelas Menhub. (RDL/TH/BS/JAB)