(Jakarta, 11/4/2010) Kementerian Perhubungan akan memanfaatkan agenda Asia-Pacific Ministerial Conference on Public Private Partnership (APMCPPP) for Infrastructure Development 2010 yang digelar di Jakarta, medio April mendatang, untuk menggaet sebanyak-banyaknya investor swasta yang akan diajak membiayai pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi.
 
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengungkapkan, Kemenhub akan mempresentasikan sejumlah proyek yang dijadikan acuan (benchmarking) untuk ditawarkan ke investor dari sejumlah negara yang akan menjadi peserta pertemuan tersebut. ”Ada beberapa proyek yang bisa kita tawarkan sebagai benchmarking pada konferensi itu nanti,” ungkapnya, di Jakarta, Jumat (9/4).
 
Menurut Wamenhub, APMCPPP adalah momentum penting yang harus bisa dimanfaatkan secara optimal. Karena selain untuk meningkatkan hubungan politik antarnegara peserta, konferensi ini menyimpan peluang besar bagi Pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran.
 
Dijelaskan, berdasarkan perhitungan RPJM dan RJPP (Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang) yang disusun Biro Perencanaan Kemenhub, kita membutuhkan antara Rp. 270 triliun hingga Rp. 300 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah hanya bisa menutupi sekitar 10 persen dari APBN. ”Sisanya, kita harus mencari pendanaan dari investor swasta, salah satunya melalui Asia-Pacific Ministerial Conference nanti. Skema investasinya bisa berupa kerja sama antarpemerintah (G to G), yang kemudian dilanjutkan antarpelaku bisnis (B to B),” jelasnya.
 
Forum tersebut merupakan agenda setiap dua tahun sekali dari negara-negara anggota United Nations Economic and Social Commision for Asian and The Pacific (Unescap). Pada pertemuan nanti, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah. Agenda pertemuan yang digelar pada 14 April-17 April 2010 mendatang itu digelar untuk melakukan percepatan program pembangunan infrastruktur di Asia Pasifik.
 
Pemerintah Indonesia berencana menawarkan 87 proyek infrastruktur untuk dibiayai dan dilaksanakan pembangunannya. Total nilai proyek adalah USD 34 miliar, dan tersebar di 18 provinsi. Dari total rencana proyek yang akan ditawarkan tersebut, sektor transportasi mendapatkan porsi yang cukup besar.
 
”Kita punya sejumlah proyek yang potensial untuk ditawarkan dan sudah kita koordinasikan dengan BKPM. Misalnya, pengembangan moda kereta api di Kalimantan Timur; KA angkutan CPO di Riau, pelabuhan Dumai, dan pelabuhan cruises di Bali, juga bandara Kertajati,” papar Wamenhub. (DIP)