JAKARTA – Kementerian Perhubungan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus meningkatkan sinergitas melalui penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) terkait pengamanan sarana dan prasarana transportasi di seluruh Indonesia yang merupakan bagian dari Objek vital Nasional (Obvitnas).
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Panglima TNI, Jenderal Moeldoko di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Jumat (20/2).
Dalam sambutannya, Menhub Ignasius Jonan mengatakan, dengan banyaknya jumlah prasarana perhubungan seperti bandara dan pelabuhan saat ini yang merupakan objek vital nasional dan untuk memperlancar pembangunan prasarana dan sarana transportasi dalam lima tahun ke depan diperlukan bantuan TNI dalam rangka memperlancar pembangunan tersebut.
Menurutnya, tidak jarang timbul ancaman atau gangguan yang timbul. Tidak hanya kamtib (keamanan dan ketertiban) tapi juga gangguan yang dapat mengancam stabilitas nasional.
"Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas dukungan TNI dalam rangka mendukung pembangunan nasional,” ujar Jonan.
Menhub Jonan mengungkapkan, di sektor laut, saat ini terdapat sebanyak 1.246 pelabuhan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dalam lima tahun ke depan akan dibangun lagi sekitar 100 pelabuhan. Sementara di sektor udara, lanjutnya, saat ini terdapat 237 bandara dan direncanakan dalam lima tahun ke depan akan dibangun 49 bandara baru. Begitu pula di sektor perkeretaapian, saat ini ada 576 stasiun dan akan dibangun sekitar 120 stasiun baru. Untuk itu, menurutnya perlu dukungan TNI agar pembangunan berjalan dan operasionalnya berjalan dengan tertib.
“Patut dipahami pula bahwa pembangunan nasional (prasarana transportasi) akan ditujukan kepada banyak daerah-derah terjauh, terdalam, perbatasan dan rawan bencana, ” jelas Menhub.
Pengamanan oleh personil TNI ini dilakukan di prasarana transportasi yang dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan dan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor transportasi.
Sementara, Panglima TNI, Jenderal Moeldoko mengungkapkan MoU ini dilakukan untuk meningkatkan sinergitas dengan lembaga pemerintah seperti Kementerian dalam rangka memperlancar pembangunan nasional.
Menurut Moeldoko, pihaknya siap mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan. “Sesuai arahan Presiden melalui Sekretaris Kabinet bahwa TNI agar melakukan sinergi dengan Kementerian dalam rangka memperlancar pembangunan nasional. Mudah-mudahan dapat memberikan kontribusi positif untuk kesejahteraan rakyat Indonesia,” jelas Moeldoko. (RDH)