JAKARTA – Indonesia siap menandatangi ASEAN Cross Border Transport of Passangers by Road Vehicle (CBTP) pada pertemuan the 23rd ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 2017 di Singapura. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo pada pertemuan Transport Facilitation Working Group (TFWG) ke-34 dan pertemuan ASEAN Transit Transport Coordinating Board ke-9 di Phu Quoc Island, Vietnam pada tanggal 31 Juli – 3 Agustus 2017.
“Sebagai implementasi dari ditandatanganinya persetujuan tersebut, Indonesia diharapkan untuk dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan serta membangun fasilitas pendukung di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga,” jelas Sugihardjo.
Untuk itu, Sugihardjo menjelaskan, saat ini Pemerintah Indonesia sedang melakukan pembangunan Rest and Recreation Centers di perbatasan, menyelesaikan pembangunan jalan ruas Pontianak – Entikong dan Tayan – Sarawak, perluasan Jalan Toll Manado-Bitung dari 2 ruas menjadi 4 ruas, pembangunan jalan toll Balikpapan-Samarinda yang diharapkan selesai pada tahun 2019, pembangunan Jembatan Pulau Balang (Kalimantan Timur) yang diharapkan selesai pada tahun 2018 serta pembangunan Terminal Barang Internasional Entikong, Kalimantan Barat, Nangabadau, dan Aruk.
Sugihardjo berharap dengan ditandatanganinya agreement tersebut, dapat mempermudah pergerakan penumpang lintas batas negara sehingga pada akhirnya akan membantu terwujudnya konektivitas antar negara di wilayah ASEAN, menumbuhkan perekonomian masyarakat perbatasan dan lebih jauh lagi dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tersebut.
Pertemuan TFWG ke-34 dihadiri oleh seluruh perwakilan dari negara anggota ASEAN, ASEAN Secretariat, Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MLIT) Jepang, ASEAN Federation of Forwarders Association (AFFA), ASEAN Trucking Federation (ATF), dan ASEAN Council of Bureau (COB). Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dan turut serta sebagai anggota delegasi adalah Direktur Sarana Perhubungan Darat, Eddy Gunawan, perwakilan Biro Kerja Sama, Atase Perhubungan di Kuala Lumpur, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
Pertemuan ke-34 TFWG tersebut secara resmi dibuka oleh Deputy Minister, Ministry of Transport of Viet Nam, H. E. Mr. Nguyen Hong Truong, yang pada sambutannya menekankan tentang peran penting transportasi dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2025 yang mendorong terciptanya wilayah ASEAN yang lebih terintegrasi.
Rangkaian pertemuan dilanjutkan dengan pertemuan ke-9 ASEAN Transit Transport Coordinating Board (TTCB) yang telah diselenggarakan pada tanggal 3 Agustus 2017 dan dibuka oleh STOM Leader dari Viet Nam. Pertemuan ini merupakan pertemuan pejabat tinggi dalam bidang transportasi transit yang telah ditunjuk sebagai TTCB Leaders dari semua negara anggota ASEAN.
Selanjutnya, Brunei Darussalam akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan ke-35 TFWG dan seterusnya selama 2 tahun ke depan.
Poin Pembahasan pada TFWG ke-34
Pada pertemuan TFWG ke-34 tersebut, terdapat beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian, yaitu:
a.ASEAN Secretariat akan mengirimkan draft final ASEAN CBTP (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Cross Border Transport of Passangers by Road Vehicles) untuk mendapatkan persetujuan dari masing-masing negara anggota ASEAN di mana pada pertemuan TFWG ke-34 ini sudah tidak terdapat masalah terkait legal drafting sehingga diharapkan sudah tidak ada lagi intervensi terhadap agreement tersebut. ASEAN CBTP diharapkan dapat ditandatangani pada pertemuan ke-23 ASEAN Transport Ministers (23rd ATM) di Singapura pada bulan Oktober.
b.Proses ratifikasi ASEAN Framework Agreement of the Facilitation of Inter State Transport (AFAFIST) dan beserta panduan teknisnya memerlukan perhatian khusus dalam implementasinya. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga perlu memperhatikan fasilitasi dalam hal ini kesiapan infrastruktur untuk mendukung implementasi persetujuan ini.
c.Policy Dialogue on Logistics between Indonesia and Japan rencananya akan diselenggarakan pada awal bulan November 2017 di Jakarta. Penyelenggara pertemuan ini adalah pihak Jepang dan Indonesia diminta mengusulkan topik terkait operasionalisasi dan kebijakan logistik di Indonesia. Dalam pertemuan ini diharapkan Indonesia dapat mengundang semua kementerian/lembaga beserta stakeholder terkait. Biro Kerja Sama, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Badan Litbang diharapkan dapat memfasilitasi pertemuan ini.
Turut hadir sebagai delegasi Indonesia dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Kerjasama Multilateral Sindu Rahayu, Atase Perhubungan di Kuala Lumpur M. Abduh, Kepala Seksi Pengawasan Usaha Angkutan Multimoda Elis Simbolon dan Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas SDP Desy Waluyanti.
(RY/TH/SR/BS)