JAKARTA – Konsep pembangunan pasca Indonesia merdeka, masih bertumpu dan terkonsentrasi di wilayah Jawa. Hingga beberapa dekade, terjadi pergantian beberapa kali pucuk pimpinan negara ini, pola pembangunan belum bergeser secara signifikan ke wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa.
Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak awal kepemimpinannya, telah memperkenalkan pembangunan yang berwawasan “Indonesia-Sentris”. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi sering mengatakan,Indonesia sedang berubah ke arah “IndonesiaSentris” bukan “Jawa-Sentris” lagi.
Seperti yang diungkapkan Presiden Jokowi, pembangunan yang berorientasi “Jawa Sentris” telah mengakibatkan ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidakpuasan, serta ketimpangan kesejahteraan banyak terjadi di beberapa daerah di luar Pulau Jawa. “Konsep pembangunan sekarang harus berwawasan Indonesia Sentris,” ujarnya.
Kemenhub Laksanakan Arahan Presiden
Revolusi pembangunan ala Presiden Jokowi ini, merupakan koreksi atas pola pembangunan
sebelumnya dan praktik atas pembangunan yang berwawasan pemerataan kesejateraan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinannya hingga kini (2014-2023) telah secara tegas memperhatikan praktik pembangunan dan kesejahteraan yang merata. Perhatian Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari pulau-pulau terluar, dari daerah perbatasan dan dari kawasan Indonesia Timur, merupakan wujud dari konsep pembangunan Indonesia Sentris yang digagas Presiden Jokowi.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai kementerian teknis yang membidangi masalah transportasi nasional pun dalam melaksanakan rencana dan pelaksanakaan program-program pembangunan, baik rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang mengacu pada konsep pembangunan yang berwawasan Indonesia Sentris.
Kemenhub Bangun Bandara Hingga Ke Penjuru Negeri
Sebagai wujud dan implementasi pembangunan berwawasan Indonesia Sentris, Kemenhub telah membangun sejumlah bandara hingga ke penjuru negeri. Pembangunan sejumlah bandara ini, untuk menyatukan Indonesia, dari wilayah satu ke wilayah lainnya, dari pulau satu ke pulau lainnya, hingga dari satu kota ke kota lainnya, dan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah secara merata.
Kemenhub dalam kurun waktu 2015 - 2023, telah membangun bandara baru di 25 lokasi dan revitalisasi bandara di 38 lokasi. Beberapa bandara yang telah selesai dibangun diantaranya yakni: Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan; Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan Bandara Mentawai di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat.
Ketiga bandara ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun untuk membuka keterisolasian wilayah di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP).
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam sebuah kesempatan mengungkapkan, pembangunan bandara baru dan rehabilitasi bandara lama dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih megah menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, membuka akses wilayah sehingga pergerakan manusia maupun logistik semakin lancar dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru yang dapat meningkatkan perekonomian domestik maupun nasional.
Kemenhub Bagun Pelabuhan Patimban Untuk Menyeimbangkan Arus Logistik Nasional
Upaya Kemenhub untuk membuat simpul baru distribusi logistik nasional sebagian telah terlaksana dengan kehadiran Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban dalam jangka panjang diharapkan dapat menyeimbangkan arus logistik antara wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Wilayah Timur Indonesia. “Pembangunan Pelabuhan Patimban sebenarnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berparadigma Indonesia Sentris, agar seluruh wilayah Indonesia terkoneksi dengan baik, terutama untuk urussan logistic,” ujar Menhub.
Menurut Menhub, Pelabuhan Patimban merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dengan nilai investasi Rp18,9 triliun. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik nasional, karena menjadi bagian dari rantai pasok nasional bersama Pelabuhan Tanjung Priok, yang dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, dimana di era tersebut merupakan puncak produktivitas dan masa keemasan Indonesia. Saat ini, lanjut Menhub, optimalisasi Pelabuhan Patimban terus ditingkatkan dengan melakukan peningkatan kapasitas terminal, membangun akses jalan, serta membangun ekosistem di sekitar kawasan pelabuhan.
Pemerintah berharap, para pelaku usaha dapat memanfaatkan Pelabuhan Patimban sebagai pusat kegiatan logistik dan terlibat dalam pengembangan ekosistemnya. Pemerintah juga terus menyelesaikan pengembangan Pelabuhan Patimban fase 1 seperti terminal peti kemas yang memiliki kapasitas 250.000 TEUs dan terminal kendaraan berkapasitas 218.000 CBU, juga sedang berlangsung pembangunan konstruksi pembangunan fase 2 yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600.000 CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta.
Di Sektor Perkeretaapian, Kemenhub Bangun LRT Pertama di Sumatera dan KA Pertama di Sulawesi
Kementerian Perhubungan terus konsisten membangun infrastruktur transportasi dengan paradigma Indonesia Sentris atau secara merata di seluruh wilayah, salah satunya yaitu infrastruktur perkeretaapian. Dari berbagai infrastruktur perkeretaapian yang dibangun dua diantaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah diselesaikan yaitu: LRT Sumsel di Kota Palembang dan Kereta Api Makassar – Parepare rute Maros – Barru.
LRT Sumsel di Kota Palembang telah beroperasi sejak tahun 2018, dan Kereta Api Makassar Pare-Pare, sudah terbangun lebih dari 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros hingga perbatasan Kabupaten Barru melewati 10 stasiun.
Kemenhub, sepanjang tahun 2014 hingga 2023 telah juga telah melakukan peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 1.900,54 Km'sp dan pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.683,44 Km’sp. Beberapa diantaranya yaitu pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta - Bandung sepanjang 152,46 km (jalur ganda), LRT Jabodebek sepanjang 49,21 km (jalur ganda), LRT Sumsel sepanjang 23,4 km (jalur ganda), serta LRT jakarta sepanjang 5,8 km (jalur ganda).
Di Sektor Transportasi Darat, Kemenhub Bangun Terminal Tipe A di Berbagai Wilayah
Transportasi darat yang mendapat beban penggunaan moda transportasi terbanyak mendapat perhatian yang intens dari Pemerintah. Dalam rentang waktu 2014 hingga tahun 2023, telah dilakukan pembangunan terminal baru di 5 lokasi dan rehabilitasi/revitalisasi terminal di 75 lokasi. Dalam melakukan pembangunan terminal bus ini, termasuk membangun dan merehabilitasi berbagai terminal menjadi terminal Tipe A Kemenhub melibatkan partisipasi para investor/badan usaha swasta untuk turut mengembangkan terminal yang bertujuan untuk memperkuat koneksitas transportasi dan memperbaiki layanan angkutan bus antar kota antar provinsi maupun dalam provinsi (AKAP/AKDP) bagi masyarakat.
Terminal bus tipe A memiliki fasilitas yang aman, nyaman, bersih dan modern dengan fasilitas serupa dengan stasiun kereta api atau bandara sehingga masyarakat yang menggunakan bus sebagai transportasi antar kota atau antar wilayah lebih nyaman dan tertarik menggunakan angkutan massal /bus untuk mengurangi beban jalan darat yang kian padat dan kian macet.
Terminal bus tipe A juga didesain tidak saja sebagai tempat naik turun penumpang bus, tetapi juga menjadi centrum/pusat kegiatan sosial, ekonomi, seni dan budaya masyarakat. Fasilitas terminal Tipe A memiliki sejumlah fasilitas seperti area komersial, kuliner, pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya. selain itu, juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Sejumlah Terminal Tipe A dibangun dan direvitalisasi secara merata ke sejumlah wilayah barat, tengah dan timur Indonesia, di antaranya yaitu: Terminal Paya Ilang di Takengon, Aceh; Terminal Amplas di Medan Sumut; Terminal Anak Air di Padang, Sumbar; Terminal Tingkir di Salatiga, Jateng; Terminal Tamanan di Kediri, Terminal Purabaya di Surabaya, Jatim, Terminal Bimoku di NTT, Terminal Banjar di Kalsel; serta Terminal Bolaang Mongondow di Sulut, untuk mendukung kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi umum massal /bus, serta memajukan perekonomian domestik dan nasional, serta mendukung industry pariwisata di berbagai daerah yang berperan penting dalam meningkatkan geliat perekonomian di masa mendatang.
Upaya serupa juga dilakukan dalam pengembangan dan pembangunan pelabuhan penyeberangan di 71 lokasi dan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan di 54 lokasi. Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan ini menjadi sangat penting untuk konektifititas transportasi antar pulau, menjadi nadi perpindahan orang dan barang, serta berperan penting dalam meningkatkan perekonomian domestik dan nasional.
Pacu Pembangunan Infrastruktur Transportasi Melalui Pembiayaan Kreatif.
Infrastruktur transportasi nasional jika dibandingkan dengan negara maju lainnya di kawasan Asia maupun global tertinggal sangat jauh. Karenanya dalam pembangun infrastruktur transportasi dilakukan percepatan.
Upaya percepatan pembangunan infrastrutur transportasi nasional kurun waktu 2020 – 2024 saja membutuhkan setidaknya Rp.1.288 Triliun, namun kemampuan pendanaan yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya tersedia 20% dari yang diperlukan. Hal ini memerlukan langkah-langkah kreatif untuk tetap dapat melanjutkan pembangunan. Salah satu cara yang ditempuh Kemenhub adalah melalui Pembiayaan Kreatif dengan melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Beberapa proyek KPBU dengan total nilai mencapai Rp.53,6 Triliun yang telah dilakukan oleh Kemenhub tersebut adalah ; Pelabuhan Patimban dengan skema KPBU senilai Rp. 18,9 Triliun, Pembangunan Kereta Api Makassar – Pare-Pare dengan skema KPBU senilai Rp. 991 miliar, Proving Ground Bekasi dengan skema pemabngunan KPBU senilai Rp. 1,9 Triliun, serta Bandara Dhoho Kediri, dengan skema pembiayaan sawasta umum sebesar Rp.10 Triliun.
Terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Layanan Umum (BLU) yang diperoleh oleh Kemenhub juga terus meningkat jumlah dan kualitasnya. Tahun 2014 PNBP yang diperoleh hanya sebesar Rp. 2 Triliun, namun pada tahun 2019 PNBP sudah mencapai Rp.9,4 Triliun, dan Tahun 2022, meski di masa pandemi masih mendapatkan PNBP sebesar Rp.9,2 Triliun.
Naik Peringkat di Global Competitiveness Index
Langkah-langkah pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan oleh Kemenhub memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, kini dan masa yang akan datang serta berkontribusi positif dalam pertumbuhan perekonomian nasional di kisaran 5%, dan meningkatkan Global Competitiveness Index (GCI) / Index Daya Saing Global Indonesia dari sebelumnya berada di peringkat 44 kini berada di peringkat 34.
Global competitiveness index (GCI) atau indeks daya saing global yang dilakukan oleh Institute for Management Development ini adalah suatu indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 dan tahun 2023 sektor transportasi tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan sector lainnya yaitu dikisaran 15%, yang turut mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. (IS/AS/SHL/HG)