JAKARTA - Berbagai kegiatan mobilitas manusia dan barang, distribusi logistik, tak lepas dari peran transportasi. Transportasi juga menjadi elemen penting yang menghubungkan dan menjadi pendukung berkembangnya suatu wilayah, geliat perekonomian, serta tumbuhnya sebuah peradaban.
Dalam tataran pembangunan nasonal, infrastruktur transportasi menjadi pendukung utama pembangunan infrastruktur secara umum karena perannya yang sangat esensial. Di negara-negara maju jelas terlihat, kemajuan perekonomiannya ditopang oleh infrastruktur transportasi yang sangat memadai. Pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai dapat meningkatkan efisiensi biaya mobilitas manusia dan barang, yang berujung pada meningkatnya daya saing produk dan kinerja perekonomiannya.
Berdasarkan data dari Bappenas, Kemenko Perekenomian, dan Badan Pusat Statistik (BPS), biaya logistik di Indonesia tahun 2023 masih sebesar 14,29% dari PDB. Dibandingkan dengan biaya logistik negara lain, biaya logistik di Indonesia relatif belum efisien.
Pemerintah terus berupaya agar pembangunan infrastruktur transportasi memiliki peran signifikan, tidak saja menghubungkan simpul-simpul wilayah Indonesia yang memang sangat luas, tetapi juga dapat menjadi simpul-simpul baru terhadap berkembangnya perekonomian di tanah air.
Membangun dan Merevitalisasi
Dalam sepuluh tahun terakhir, Pemerintah telah membangun dan merevitalisasi sejumlah Terminal Tipe A di berbagai wilayah baik di Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur. Demikian juga dengan transportasi udara. Sejak tahun 2015 - 2023, pembangunan bandara baru dilakukan di 25 lokasi dan dilakukan revitalisasi juga terhadap bandara-bandara yang sudah ada sebanyak 38 bandara agar peran dan fungsinya dapat mendukung berkembangnya sebuah daerah.
Hal penting yang perlu dicatat disini adalah Pemerintah memiliki kebijakan yang sangat penting agar daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP) untuk mendapat perhatian. Berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) pun digelontorkan untuk membuka keterisolasian wilayah di kawasan 3TP tersebut.
Pada sektor transportasi laut, Pemerintah juga telah membangun dan melakukan revitalisasi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia agar menjadi penghubung satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik untuk mobilitas orang atau barang.
Dalam satu dekade ini, program Tol Laut yang memiliki 39 trayek dengan menyinggahi 115 pelabuhan diharapkan menjadi jembatan distribusi barang dan mobilitas orang yang selama ini menjadi kendala bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil, terluar, dan di perbatasan. Harga-harga barang dan kebutuhan pokok yang beberapa tahun lalu terbilang tinggi akibat angin timur dan gelombang besar yang membuat kapal-kapal distribusi barang tidak dapat merapat, kini ada solusinya.
Di sektor perkeretaapian, Pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir juga membuat langkah spektakuler dengan membangun MRT Jakarta, LRT Jabodebek, LRT Palembang, kereta cepat Whoosh, hingga membangun jalur KA pertama di Sulawesi sebagai langkah strategis untuk mengantispasi kepadatan lalu lintas darat yang kian berat. Pemerintah juga merehabilitasi jalur kereta api sepanjang 1.900,54 Km'sp dan membangun jalur kereta api baru sepanjang 1.683,44 Km’sp sebagai upaya alternatif baru bagi layanan transportasi massal bagi masyarakat.
Terus Melaju di Tengah Keterbatasan
Pada acara Forum Diskusi Sektor Transportasi yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dengan tema “Satu Dekade Pembangunan Infrastruktur Transportasi” pertengahan Mei lalu, tersirat harapan pembangunan infrastruktur transportasi harus terus mendapat perhatian di tengah berbagai keterbatasan, semisal anggaran pembangunan yang terbatas, tantangan global dan percepatan teknologi yang harus terus memaksa untuk beradaptasi.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertindak sebagai keynote speaker dalam acara tersebut, sementara Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan, Direktur Transportasi Kedeputian Sarana dan Prasarana Bappenas Tri Dewi Virgiyanti, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro, dan Akademisi Universitas Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno menjadi panelis narasumber.
Infrastruktur Transportasi dalam RPJMN 2020-2024
Direktur Transportasi Kedeputian Sarana dan Prasarana Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti dalam kesempatan diskusi di forum tersebut menyajikan target sekaligus indikator dalam pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN 2020 – 2024. Target tersebut meliputi Major Project Jembatan Udara di Papua, target 2024:38 rute jembatan udara, 11 bandara pendukung selesai dibangun dan dikembangan. Major Project Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Target 2024: 7 pelabuhan utama yang mencapai standar. Major Project KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa, target 2024: KA Jakarta-Bandung telah beroperasi dan penyiapan engineering services untuk Medium Speed Jakarta – Surabaya (Tahap 1 Jakarta – Semarang). Major Project KA Makassar – Pare Pare, target 2024: lanjutan konstruksi sepanjang 118 km dan beroperasinya KA angkutan barang. Major Project Sistem Angkutan Umum Massal di 6 wilayah metropolitan, target 2024: penyiapan dan pembangunan angkutan massal perkotaan di wilayah metropolitan (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya Semarang, Makassar).
Kemenhub Terus Memacu Infrastruktur Transportasi
Menhub Budi Karya Sumadi dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, kementeriannya selama 10 tahun terakhir telah melakukan pembangunan sektor transportasi di seluruh Indonesia dengan tren yang relatif meningkat.
Pembangunan dan revitalisasi terminal tipe A yang lebih luas dan modern sebagai upaya menciptakan iklim dan lingkungan transportasi darat yang aman, nyaman, dan berkeselamatan pun telah diselesaikan.
Demikian juga dengan pengembangan bandara serta pelabuhan yang mampu menampung volume penumpang yang lebih besar, lebih nyaman dan lebih berkeselamatan, juga pembaruan sistem transportasi massal seperti bus listrik, MRT, LRT, serta Kereta Api Cepat juga telah dilakukan.
“Dalam 10 tahun terakhir ini terjadi serangkaian proses pembangunan transportasi di perkotaan dan seluruh Indonesia. Semua relatif naik dan terus meningkat. Sektor angkutan laut paling tinggi, lalu sektor perkeretaapian, bandara, serta penyeberangan,” ujar Menhub.
Pada sektor transportasi darat, lanjut Menhub, Kementerian Perhubungan telah melakukan pengembangan sebanyak 85 pelabuhan penyeberangan, melakukan pembangunan 65 dermaga penyeberangan, 12 pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, serta membangun infrastruktur transportasi di 6 kota metropolitan dengan sistem angkutan massal perkotaan.
Demikian juga dengan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang terus ditingkatkan, yaitu dengan membangun sebanyak 10.709 km’sp jalur kereta api, 58 lokasi pembangunan dan modernisasi stasiun kereta api, pembangunan LRT, MRT, kereta cepat Whoosh, kereta api trans Sulawesi dan kereta perintis.
Di sektor transportasi laut, telah dibangun 39 trayek tol laut, 51 proyek pembangunan, dan pengembangan, serta rehabilitasi fasilitas pelabuhan yang memungkinkan pelabuhan-pelabuhan yang ada memadai dan memiliki kapasitas untuk mobilitas orang dan barang secara optimal.
Pada sektor transportasi udara, Kemenhub telah membangun 41 rute jembatan udara, serta membangun 26 bandar udara baru, yang memungkinkan wilayah-wilayah terluar terpencil dan berada di kawasan strategis terkoneksi transportasinya dengan daerah lainnya.
Menhub juga mengungkapkan mengenai pentingnya menciptakan konektivitas wilayah serta upaya meningkatkan keterhubungan antara wilayah-wilayah potensial yang menjadi pusat-pusat perekonomian baru di Indonesia yang menjadi visi Presiden Jokowi.
Pihaknya, lanjut Menhub, dalam 10 tahun terakhir juga terus meningkatkan konektivitas tol laut dan angkutan perintis. Saat ini, tol laut telah memiliki 191 trayek dengan pertumbuhan 11% per tahun, dengan total muatan kontainer berangkat berjumlah 84.609 ton dengan muatan kontainer balik berjumlah 26.362 ton. Sedangkan total muatan non-kontainer berangkat berjumlah 530.403 teus dengan muatan non-kontainer balik berjumlah 27.551 teus.
Pada angkutan kapal perintis, selama 10 tahun ini total trayek yang dimiliki mencapai 1.070 dengan pertumbuhan 3% per tahun. Total penumpang berjumlah 5.901.027 dengan pertumbuhan 13% per tahun. Sementara itu, jumlah muatan barang mencapai 1.058.759.
Pada angkutan udara perintis, total terdapat 2.828 rute penumpang, 278 rute kargo, serta 10 rute udara kargo. Sedangkan pada angkutan perkeretaapian perintis telah beroperasi 9 kereta dengan jumlah penumpang yang terus meningkat tiap tahunnya.
Angkutan Massal dan Kemacetan Lalu Lintas
Para panelis dalam diskusi tersebut memandang isu mengenai penyediaan angkutan massal bagi masyarakat, serta kemacetan lalu lintas di kota-kota besar masih merupakan isu yang menarik. Kedua hal tersebut memiliki segregasi dengan kepentingan masyarakat dan merupakan isu sensitif yang dapat berkembang liar di masyarakat seperti kenaikan harga BBM, kenaikan tiket transportasi seperti bus umum, KRL, MRT.
Namun satu hal yang juga disadari dalam forum tersebut adalah kemacetan dari tahun ke tahun akan terus bertambah, dan bertumbuh, dan pasti terjadi. Sementara transportasi massal yang diharapkan menjadi solusi masih perlu ada transformasi dan perubahan budaya dan keberpihakan yang signikan dari masyarakat agar transportasi massal dapat menjadi solusi permanen yang dapat diandalkan.
Terhadap keminatan menggunakan transportasi massal ini, masyarakat kota besar di Indonesia belum memiliki budaya yang dapat diandalkan. Bappenas tahun 2020 pernah melakukan kajian terhadap pangsa angkutan massal/angkutan umum di Indonesia. Hasilnya, Kota Jakarta memiliki pangsa angkutan umum sebesar 18 persen, Kota Bandung di kisaran 20 persen, dan Surabaya hanya 5 persen. Angka-angka ini jauh tertinggal dari kota Hongkong yang memiliki pangsa angkutan umum 92 persen, Singapura di 61 persen, dan Tokyo sebesar 51 persen.
Masyarakat
di kota-kota besar, bahkan di kota-kota kecil dan sedang di Indonesia juga
enggan menggunakan angkutan umum menuju ke berbagai tujuan dan masih menyukai
dan mengendarai kendaraan pribadi ke
berbagai tujuan, dan hal ini mengakibatkan kemacetan akut yang kian hari kian
mengerikan.
Apa dampak yang ditimbulkan dari kemacetan lalu lintas? Kementerian Perhubungan,
tahun 2023 pernah menghitung kerugian
ekonomi akibat kemacetan lalu lintas. Di kota besar seperti Jakarta, kerugian
ekonomi yang ditimbulkan oleh kemacetan lalu lintas mencapai Rp 65 triliun/ tahun. Hal yang sama
juga terjadi di kota-kota besar lainnya di Indonesia yang mengalami masalah
kemacetan yang sama dengan di Kota Jakarta dan kota satelit lainnya.
Transformasi Layanan Transportasi
Kebutuhan terhadap penyediaan dan layanan transportasi yang handal, profesional, terintegrasi, efisien, berkeselamatan, dan berkelanjutan menjadi tak terelakkan saat ini. Dinamika dan pertumbuhan mobilitas kian cepat. Hal ini memerlukan sebuah transpformasi layanan transportasi yang juga harus handal.
Masyarakat pengguna transportasi, seperti yang diungkapkan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, Robby Kurniawan, perlu mengenal dan mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi dalam layanan transportasi. Perubahan-perubahan tersebut antara lain penerapan sistem transportasi cerdas (Intelligent Transportation Systems), manajemen lalu lintas real-time, pembayaran elektronik dan contactless, dan informasi perjalanan real-time, pengembangan transportasi berbasis elektrifikasi, kehadiran kendaraan listrik (EV), infrastruktur pengisian daya, dan kendaraan otonom.
Robby juga menyinggung adanya perubahan global, seperti tuntutan transportasi yang ramah lingkungan. Ini juga secara inklusif mendorong terjadinya transformasi layanan transportasi.
“Kekhawatiran global tentang perubahan iklim juga mendorong negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi karbon melalui transportasi yang lebih bersih, tak terkecuali Indonesia,” ujarnya.
Transformasi layanan transportasi, lanjut Robby tidak bisa hanya bertumpu pada tugas Pemerintah, tetapi selalu membutuhkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lainnya, serta perlu berkolaborasi dan partisipasi masyarakat.
10 Tahun Perubahan
Sebagai titik balik dan milestone pembangunan infrastruktur transportasi, pengajar di Program Studi Teknik Sipil Unika Atma Jaya Semarang, Djoko Setijowarno, mengakui ada dampak sektor transportasi terhadap geliat pengembangan perekonomian di suatu wilayah. Namun Djoko mengingatkan agar ada langkah keberlanjutannya yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.
Beberapa hal berkaitan dengan transportasi yang membutuhkan perhatian saat ini, menurut Djoko adalah darurat angkutan umum, krisis pengemudi truk dan bus, serta standar upah sopir truk dan bus, serta masalah penggaran terhadap subsidi energi yang seharusnya tepat sasaran. (IS/AS/RY/ME)