Berita Umum

Baca Selengkapnya
25 Feb 2010 6408 View

PENYUSUNAN RKAKL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2011 DIMINTA TEPAT WAKTU

(Jakarta, 25/2/2010) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2011 diharapkan tepat waktu dan tepat sasaran. Demikian diungkapkan Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono yang mewakili Menteri Perhubungan pada acara Pembukaan Rapat Pembahasan Terpadu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan 2011 di ruang Mataram Kementerian Perhubungan Jakarta (25/2).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Feb 2010 8624 View

KOORDINASI ANTAR INSTANSI KUNCI UNTUK PECAHKAN MASALAH TRANSPORTASI PERKOTAAN

(Jakarta, 24/02/10) Untuk memecahkan masalah transportasi perkotaan, seperti yang terjadi di dalam pola transportasi makro Jakarta, perlu adanya management dan perencanaan yang baik melalui koordinasi antar instansi. Demikian dinyatakan oleh Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Ekonomi dan Kemitraan, Iskandar Abubakar pada Roundtable Discussion dengan tema “Strategi dan Program Transport Demand Management (TDM) Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan, Penghematan Bahan Bakar Dan Pemeliharaan Mutu Udara di Perkotaan” di kantor Badan Litbang Perhubungan, Rabu, 24 Februari 2010.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
24 Feb 2010 7544 View

PEMERINTAH SAMBUT BAIK RENCANA MTI MEMBENTUK FORUM TRANSPORTASI LAUT

(Jakarta, 24/02/2010) Kementerian Perhubungan menyambut baik rencana Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)  untuk membentuk Forum Transportasi Laut. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Perhubungan Moh. Iksan Tatang saat memberikan sambutan mewakili Menteri Perhubungan dalam acara Panel Diskusi Dalam Rangka Pembentukan Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)  dengan tema “Memperkuat Peran dan Fungsi Transportasi Laut di dalam Pembangunan Nasional” di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta hari Rabu (24/02).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Feb 2010 7974 View

PEMERINTAH LAKUKAN REVITALISASI ANGKUTAN PERKOTAAN DI 7 KOTA BESAR DALAM 5 TAHUN KE DEPAN

(Jakarta, 21/02/10) Pemerintah telah memprogramkan untuk melakukan revitalisasi angkutan perkotaan di 7 kota besar yang diharapkan selesai dalam 5 tahun ke depan. Kota-kota yang termasuk dalam program revitalisasi  angkutan perkotaan tersebut saat ini adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makasar, Palembang dan Yogyakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono kepada pers ketika melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta  akhir pekan kemarin.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Feb 2010 8079 View

GAFEKSI BERHARAP PAYUNG HUKUM MULTIMODA SEGERA TERWUJUD

(Jakarta, 21/02/10) Ketua Gafeksi/INFA Iskandar Zulkarnain berharap Pemerintah segera mewujudkan payung hukum bagi penyelenggaraan angkutan multimoda. Menurut Iskandar keberadaan payung hukum angkutan multimoda dibutuhkan untuk ikut mendorong peningkatan kompetensi operator freight forwarding nasional agar mampu menjadi operator multimoda internasional. Pernyataan Iskandar tersebut disampaikan ketika menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan roundtable discussion dengan tema “Kebijakan Pembinaan Badan Usaha Angkutan Multimoda Dalam Rangka Meningkatan Daya Saing Internasional” yang diselenggarakan Badan Litbang Perhubungan Kamis, 18/02/10 lalu di Jakarta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Feb 2010 6016 View

WAMENHUB KUNJUNGAN KERJA KE YOGYA

(Yogya, 20/2/2010) Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono, Jum’at 19 Februari 2010 melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Dalam kunjungan kerja tersebut Wamenhub didampingi Staf Ahli Menteri Perhubungan Iskandar Abubakar, Sesditjen Perkeretaapian Nugroho Indrio, Direktur BSTP Ditjen Perhubungan Darat Elly Sinaga dan Kapuskompublik Bambang S. Ervan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 Feb 2010 11717 View

PELAYANAN PUBLIK HARUS DITINGKATKAN UNTUK SIKAPI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI

(Jakarta, 18/02/2010) Citra pelayanan publik harus terus ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam menyikapi pelayanan jasa transportasi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik termasuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan transportasi. Pernyataan tersebut ditegaskan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan Zulkarnain Oeyoeb saat melantik pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal di Ruang Kutai Kantor Kementerian Perhubungan hari Kamis (18/02).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
16 Feb 2010 5693 View

MENHUB HARAPKAN KERJA SAMA YANG BAIK DENGAN MEDIA

(Jakarta, 16/2/10) Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, mengharapkan terjalinnya suatu kerja sama yang baik antara Kementerian Perhubungan dengan media pada umumnya. Hal tersebut ditegaskan Menhub dalam kunjungannya ke kantor redaksi Kompas  di Jakarta, Selasa (16/2).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
11 Feb 2010 75987 View

GOOD GOVERNANCE: TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, PARTICIPATION

(Jakarta, 11/2/2010) Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono menegaskan untuk mencapai melakukan pelayanan publik yang baik harus mendasarkan pada tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Akuntabilitas bermakna dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sedangkan partisipatif berarti suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
10 Feb 2010 6133 View

INSPEKTORAT JENDERAL DIHARAPKAN MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA MENYELURUH

(Jakarta, 10/2/2010) Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengharapkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Selain pengawasan internal yang sejauh ini telah dilakukan, menurut Menhub Itjen juga harus memiliki kemampuan untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap implementasi setiap kebijakan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut disampaikan Menhub pada acara Pembukaan Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di ruang Mataram Kementerian Perhubungan Rabu (10/2). 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik