JAKARTA - Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi, apabila tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi adminitratif.
JAKARTA- Kementerian Perhubungan menyerahkan hasil audit internal kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit internal untuk kuartal I melaporkan ada 678 temuan dari 124 Laporan Hasil Audit (LHA).
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mewajibkan semua badan usaha yang berkecimpung di subsektor perhubungan laut untuk menyampaikan laporan keuangan (lapkeu) tahunan (audited). Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan, lapkeu badan usaha tersebut wajib disampaikan kepada Kemenhub paling lambat pada bulan Juni untuk setiap tahunnya.
Jakarta, 4/5/2015 – Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan menyampaikan 678 temuan dalam 124 Laporan Hasil Audit Triwulan (IHAT) I Tahun 2015, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada hari Senin, 4 Mei 2015 di Kantor BPK, Jakarta, dengan rincian 250 buah Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan, 316 buah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, serta 112 buah Temuan 3.E (ekonomis, efektif, efisien).
JAKARTA - Untuk mendirikan perusahaan jasa pengurusan transportasi, harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Gubernur di mana tempat perusahaan tersebut berada. Salah satu syarat izin perusahaan jasa pengurusan transportasi adalah izin administrasi yaitu memiliki modal dasar paling sedikit Rp 25 miliar, dan paling sedikit 25 persen dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang syah atau diaudit oleh akuntan publik.
JAKARTA – Menghadapi angkutan lebaran tahun 2015, Kementerian Perhubungan telah mempersiapkan sejak dini yaitu mulai bulan Januari 2015, agar hajat tahunan masyarakat tersebut bisa berjalan dengan baik.
JAKARTA - Keselamatan transportasi adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan agar setiap orang terhindar dari resiko kecelakaan selama perjalanan yang disebabkan oleh manusia, alat angkut moda transportasi dan lingkungan.
JAKARTA – Kementerian Perhubungan terus berupaya mempercepat penyerapan anggaran hingga akhir tahun 2015. Hingga triwulan tahun ini (hingga maret), penyerapan anggaran masih sekitar 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBNP) Kemenhub. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan kepada media di Kantor Kemenhub Jakarta, Rabu (22/4).
JAKARTA – Rencana Strategis Transportasi Nasional ke depan adalah terwujudnya layanan transportasi multimoda.Transportasi multimoda, berperan sebagai penggerak utama angkutan barang di Indonesia sehingga mampu meningkatkan daya saing produk nasional baik di pasar domestik, regional maupun internasional. Demikian disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Logistik dan Multimoda, Sugihardjo di sela-sela pertemuan forum kerjasama ASEAN di bidang transportasi yang berlangsung di Hotel Pullman Surabaya City Center, Rabu, (22/4).
SURABAYA – Unit pelayanan transportasi publik di Indonesia harus dapat inovatif dan mengikuti pesatnya perkembangan transportasi di negara-negara lain, khususnya dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik dan Multimoda Sugihardjo di tengah-tengah pertemuan forum kerjasama ASEAN di bidang transportasi yang berlangsung di Hotel Pullman Surabaya City Center,Rabu,(22/4).
