Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Selasa, 28 Juni 2022

5600 x Dilihat

Standar Transportasi Massal di Kawasan Strategis

JAKARTA – Kawasan strategis baik kawasan pusat pemerintahan maupun kawasan sentra bisnisharus dapat memfasilitasi arus perpindahan dan mobilitas orang dan barang dengan cepat, teratur, aman, nyaman, dan efisien. Kota Jakarta sebagai ibukota negara misalnya. Sebagai kota metropolitan, Jakarta menjadi tempat tujuan semua elemen masyarakat untuk datang di kota tersebut. Jumlahnya bisa mencapai 25-30% dari jumlah warga tetap/asli, yang mayoritas berasal dari berbagai wilayah di kota sekitarnya, seperti kota Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan beberapa kota satelit lainnya untuk berbagai urusan baik bekerja maupun berbisnis.

Untuk mobilitas mereka lazimnya menggunakan transportasi kendaraan pribadi, menggunakan transportasi massal berupa bus, angkutan antar kota, kereta api antarkota, dan KRL perkotaan, dan jenis transportasi lainnya.

Begitu masifnya pergerakan manusia di Jakarta, sehingga jumlah warga Jakarta yang berdomisili tetap sebagai penduduk tercatat sebanyak 10,5 juta orang (tahun 2021), namun pada jam dan hari kerjajumlahnya bisa bertambah mencapai 13,5-14 juta orang.

Di Jakarta sendiri jenis moda transportasi publik ini sudah mengalami kemajuan dimulai dari keberadaan bus yang terintegrasi, KRL (Kereta Rel Listrik) Commuter Line, lalu MRT (Mass Rapid Transit/Moda Raya Terpadu), dan LRT (Light Rail Transit).

Trasnportasi Massal di Kawasan Strategis

Fasilitas transportasi massal, khususnya yang berbasis moda transportasi keretaapi antarkota dan KRL perkotaan belakangan menjadi standar layanan transportasi yang harus dimiliki sebuah ibukota negara sebagai sentra pemeritahan dan pusat bisnis, sehingga arus mobilitas orang dan barang demikian tinggi pada hari-hari kerja dapat diatur dengan teratur, terukur dan efisien.

Niatan Pemerintah untuk membangun jaringan KA antarkota dan KRL perkotaan dan sarana infarastruktur penunjangnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timuradalah bagian dari rencana besar yang bertujuan untuk memudahkan akses pergerakan dan mobilitas masyarakat dan barang baik antarkota maupun di dalam kota.

Rencana pembangunan jaringan jalur kereta api ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan bahwa salah satu sistem transportasi darat yang bakal dikembangkan di IKN adalah jaringan transportasi kereta api. Jaringan transportasi kereta api tersebut akan dikembangkan terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi di Provinsi Kalimantan Timur dan antar wilayah dalam IKN.

Dalam Perpres No. 64/2022 tersebut juga menjelaskan pembangunan jaringan jalur kereta api yang akan dikembangkan di IKN berupa jalur kereta api umum yang akan melayani perjalanan antarkota dan perkotaan.

Sesuai rencana dalam beleid itu, jaringan jalur kereta api antarkota akan menghubungkan Banjarmasin - Pantai Lango - Karang Joang - Sp Samboja - Samarinda. Selain itu, jalur kereta api antarkota akan menghubungkan wilayah perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) - wilayah perencanaan IKN Barat - Wilayah perencanaan IKN Timur - Sp Samboja - Karang Joang - Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.

Sementara itu, jaringan jalur KA perkotaan akan menghubungkan sejumlah wilayah perencanaan KIPP - wilayah perencanaan IKN Barat - wilayah perencanaan IKN Timur - wilayah perencanaan IKN Timur 2 - wilayah perencanaan IKN Utara, serta akan menghubungkan wilayah perencanaan IKN Barat dengan wilayah perencanaan IKN Timur 2. Adapun, jaringan jalur KA perkotaan dikembangkan untuk konektivitas antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN).

Akan Dibangun 14 Stasiun Baru

Untuk mendukung sistem transportasi kereta api tersebut, Pemerintah akan membangun setidaknya 14 strasiun kereta api penumpang baru yang diarahkan untuk dikembangkan dengan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development (TOD).

Rencana pembangunan 14 stasiun kereta api yang akan dibangun di IKN Nusantara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Stasiun Sentral Bumi Harapan di wilayah perencanaan KIPP

2. Stasiun Sentral Sepaku di wilayah perencaan IKN Barat

3. Stasiun Simpang Tengin Baru di wilayaha perencanaan IKN Timur 1

4. Stasiun Bumi Harapan di wilayah perencaan KIPP

5. Stasiun Pemaluan di wilayah perencanaan KIPP

6. Stasiun Bumi Harapan 2 di wilayah perencanaan IKN Barat

7. Stasiun Karang Jinawi 1 di wilayah perencanaan IKN Barat

8. Stasiun Sepaku di wilayah perencanaan IKN Barat

9. Stasiun Karang Jinawi 2 di wilayah perencanaan IKN Timur 1

10. Stasiun Sukaraja 1 di wilayah perencanaan IKN Timur 1

11. Stasiun Tengin Baru di wilayah perencanaan IKN Timur 1

12. Stasiun Karang Jinawi 3 di wilayah perencanaan IKN Timur 2

13. Stasiun Sukaraja 2 di wilayah perencanaan IKN Timur 2

14. Stasiun Sungai Payang di wilayah IKN Utara

Selain itu, Pemerintah juga akan membangun 4 stasiun operasi kereta api yakni stasiun depo di wilayah KIPP, stasiun depo di wilayah perencanaan IKN Barat, stasiun depo di wilayah perencanaan IKN Timur 1, dan stasiun depo di WP IKN Timur 2.

Namun demikian, rencana pembangunan jaringan KA antarkota dan jaringan KA perkotan di IKN tersebut tidak termasuk dalam progres pembangunan jangka pendek, tetapi merupakan rencana jangka panjang, yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

Jaringan Transportasi Kereta Api di Berbagai Kota

Dalam rapat kerja Ditjen Perkeretaapian serta Direksi PT KAI dan PT KCIC bersama Komisi V DPR RI awal Febuari 2022 lalu, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri menegaskan bahwa pihaknya akan fokus menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan jaringan KA dalam rencana kerja jangka pendek tahun 2022-2024, meliputi tiga di Sumatera, satu di Sulawesi, dan beberapa di Jawa yang harus diselesaikan sebelum 2024. “Targetnya adalah di Jawa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) segera selesai, selanjutnya empat proyek, di luar Jawa, meliputi KA di Sumatra Utara, KA di Aceh, KA di Sumatra Selatan, dan KA di Sulawesi Selatan,” jelas Dirjen Zulfikri.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat melakukan pengecekan progress pekerjaan proyek KA antarkota rute Makassar-Parepare, seperti yang dilansir di berbagai media nasional menegaskan bahwa ada tiga target utama yang harus diselesaikan, yaitu Target pertama,menyelesaikan jalur KA Maros–Barru sepanjang 71 KM. KA Makassar-Parepare ini akan melintasi 8 stasiun yang melayani penumpang KA perintis yang diharapkan mulai beroperasi pada bulan Oktober 2022. Target kedua, akan menyelesaikan jalur KA ke Pelabuhan Garongkong dan Pabrik Semen Tonasa rute Maros-Pangkep-Barru untuk melayani angkutan KA Logistik. Kemudian dilanjutkan perpanjangan jalur KA dari Stasiun Maros ke Stasiun Mandai, yang ditargetkan selesai pada Maret 2023. Adapun target yang ketiga adalah, pembangunan jalur KA dari Stasiun Barru ke Stasiun Pallanro, sehingga jalur KA ini diharapkan bertambah lintasannya menjadi 110 KM, yang membentang dari Stasiun Mandai sampai ke Stasiun Pallanro. Kelanjutan pembangunan jalur KA dari Stasiun Barru ke Stasiun Pallanro ini ditargetkan akan beroperasi pada triwulan II Tahun 2024.

Menhub menambahkan, beroperasinya KA Makassar-Parepare yang akan segera beroperasi ini selain melayani angkutan penumpang perintis, kereta api ini juga akan difungsikan sebagai transportasi yang dapat menjangkau menuju sejumlah objek wisata di kawasan wisata Sulawesi Selatan sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah dan menggerakkan perekonomian rakyat setempat. (IS/AS/RY/HG)

Jajak Pendapat

Kementerian Perhubungan RI

Bagaimana proses pelayanan pengaduan di Kementerian Perhubungan?

Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan
  MENU