(Tokyo,13/3/2010) Menteri-menteri Asia Pasifik menyepakati ini adanya upaya meningkatkan pertukaran informasi dan data penumpang dari setiap negara peserta, agar dapat dilakukan penanganan secara kuratif, preventif, maupun reaktif yang ditujukan untuk Keamanan Penerbangan. Demikian salah satu hasil The Asia Pacific Ministerial Conference On Aviation Security (Pertemuan Tingkat Menteri Asia Pasifik Dalam Keamanan Penerbangan) yang berlangsung di Tokyo pada Sabtu (13/3).
Upaya peledakan pesawat, di wilayah penerbangan Amerika Serikat pada 25 Desember 2009 lalu, oleh teroris yang berasal dari Nigeria, menjadi contoh terbaru bagaimana keamanan penerbangan terancam aksi-aksi teroris. Meski upaya tersebut kemudian dapat digagalkan para penumpang, dan awak pesawat Northwest 253 yang berangkat dari Schipol-Amsterdam menuju Detroit. Tapi kembali mengingatkan kita pentingnya kerjasama internasional untuk meningkatkan keamanan penerbangan.
Indonesia menjadi bagian tak terpisahkan dalam kerjasama ini, dimana sebagian besar wilayah Indonesia adalah kepulauan, dan transportasi udara menjadi urat nadi perekonomian dan pertahanan negara. Dalam pertemuan Tingkat Menteri Asia Pasifik tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, sedangkan anggota delegasinya antara lain, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti , Atase Perhubungan KBRI-Tokyo (Nelson Barus).
Pertemuan itu dihadiri delegasi dari 17 negara Asia Pasifik dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), dengan agenda menyusun kesepakatan bersama dalam peningkatan keamanan penerbangan, baik domestik maupun internasional di kawasan Asia Pasifik.
Diakhir pertemuan seluruh pihak sepakat melakukan pengesahan Join Declaration on Aviation Security yang antara lain, menekankan setiap negara peserta mempromosikan upaya kerjasama dalam hal pertukaran informasi, dan deteksi dini terhadap ancaman keamanan penerbangan. Selain itu perlu dilakukan berbagi pengetahuan, best practice dan hasil penelitian di berbagai bidang keamanan penerbangan sipil, khususnya terkait tata cara inspeksi, deteksi senjata api dan benda-benda beracun atau berbahaya yang dapat memberikan ancaman keamanan baik di bandara, selama penerbangan, maupun di lingkungan penerbangan lainnya. Setiap negara didorong memanfaatkan teknologi yang dapat deteksi terhadap ancaman-ancaman terhadap penerbangan.
Dalam kunjungan ke Tokyo, Jepang tersebut, Wakil Menteri Perhubungan RI Bambang Susantono menyempatkan melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan perwakilan pemerintah Jepang antara lain Ms. Nishimura, Parliementary vice-minister, Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA), Mr. Sasaki, Wakil President JICA,Mr. Ishige, Wakil Menteri urusan Luar Negeri, Kementerian Ekonomi dan Industri (METI), Ms. Tsujimoto, Wakil menteri Senior, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT), dan Mr. Shukuri, Wakil Menteri Urusan Luar Negeri, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT).
Dalam pertemuan bilateral tersebut kedua belah pihak berbagi pengalaman sekaligus menyusun rencana ke depan bagi peluang-peluang kerjasama lebih lanjut. Pihak Indonesia mengemukakan aspek-aspek yang ingin dicapai 5 tahun yang akan datang dalam kerangka pembangunan Indonesia, dimana pihak Jepang diharapkan dapat berpartisipasi meningkatkan dukungannya. Aspek-aspek tersebut antara lain masalah konektivitas, debottlenecking, dan peningkatan keselamatan transportasi.
Jepang menyatakan kesediaannya bekerjasama dengan Indonesia dan mengharapkan peningkatan dimasa yang akan datang. Adapun sejumlah gagasan Indonesia berupa pembangunan koridor ekonomi ingin dapat didorong oleh pihak jepang. Lebih lanjut Jepang mengusulkan agar Indonesia menaruh perhatian terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya listrik dan transportasi.(NND)
