(Jakarta, 05/10/2012) Pertemuan The 3rd Session of the Committee on Transport Economic and Social Commission for Asia and The Posific akan berlangsung di Bangkok pada 10-12 Oktober mendatang.Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah adopsi draft final persetujuan Intergovernmental Agreement on Dry Ports sebagai hasil dari pembahasan pertemuan Ad Hoc Intergovernmental Meeting on Intergovernmental Agreement on Dry Ports yang telah berlangsung di Bangkok, Thailand pada 20-22 Juni 2012.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan telah menyampaikan masukannya kepada Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan terkait draft Intergovernmental Agreement on Dry Ports, untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan penyusunan kertas posisi delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut. Masukan tersebut di antaranya mengenai penambahan jumlah dry port di Indonesia ke dalam daftar dry port dalam Lampiran I, yaitu Entikong Dry Port dan Nanga Badau Dry Port yang berlokasi di Kalimantan Barat (rencana akan dibangun tahun 2013). Selain itu juga terkait dengan penambahan prosedur lain terhadap Lampiran II Angka 5, mengenai Infrastructure, Equipment, and Facilities, antara lain tempat penyimpanan di area tertutup dan terbuka untuk peti kemas yagn berisi barang ekspor atau impor/barang curah padat/barang curah fluida (cairan atau gas)/barang beracun atau berbahaya, peti kemas kosong dan peti kemas rusak; fasilitas pergudangan yang kemungkinan termasuk kawasan fasilitas pergudangan berikat; fasilitas perkantoran (instansi kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan perusahaan logistik/freight forwarder); fasilitas penunjang (instansi keamanan, pengawas, perbankan, kantor pos dan bank); fasilitas pelengkap (mushola, kamar mandi/toilet, kantin, tempat parkir kendaraan tamu dan perbengkelan); parkir kendaraan penarik peti kemas (hauling/towing truck); tempat kargo dan peralatan penanganan peralatan kontainer; sistem informasi dan komunikasi (IT) yang meliputi, hardware dan software; rencana umum jaringan utilitas di dalam kawasan pelabuhan darat (listrik, telepon, air bersih, dan air kotor).
Selain agenda pertemuan akan diadopsinya draft final persetujuan Intergovernmental Agreement on Dry Ports tersebut, pada pertemuan mendatang direncanakan pula akan dibahas beberapa agenda lainnya, seperti laporan terhadap implementasi Regional Action Programme for Transport Development in Asia and the Pacific, Phase II (2012-2016) oleh Sekretariat UN ESCAP, Persiapan Forum of Asian Ministers of Transport (the second Sessions of the Forum of Asia Ministers of Transport) pada tahun 2013, serta persiapan 10 Years Fina; Review Conference of the Almaty Programme of Action tahun 2014.
Pertemuan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat undangan dari Noeleen Heyzer (Under Secretary Geberal of the United Nations and Executive Secretary of ESCAP tanggal 23 Juli 2012 dan Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand tanggal 31 Juli 2012 kepada pemerintah Indonesia untuk menghadiri pertemuan Third Session of the Committee on Transport Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (RS)